link slot lama

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Bulog Akan Impor Beras 500 Ribu Ton untuk Bansos******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya akan mengimpor 500 ribu ton beras untuk disalurkan sebagai bantuan sosial(bansos). Hal ini lantaran penyerapan produksi dalam negeri tidak mencukupi dan di sisi lain bansos beras harus segera disalurkan.

"Dengan tugas untuk penyaluran bansos memang kami tidak punya amunisi, artinya karena kita sedang upayakan dari dalam negeri. Untuk percepatan karena memang dibutuhkan, kemarin keputusannya kita ditugaskan kembali untuk bansos mendatangkan 500 ribu ton impor (beras)," kata Buwas dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR, Senin (3/4).

Buwas mengatakan beras yang dibutuhkan untuk bansos mencapai 640 ribu ton. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 245 ribu ton. Bansos tersebut akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023.

"Empat negara itu yang sudah menawarkan, tapi kan kita sedang tawar harganya, kualitasnya juga kita cek. Makanya enggak bisa mudah dan cepat," kata Buwas.

Kendati demikian, Buwas mengatakan beras impor tersebut masih belum bisa dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia.

"Ya (beras) dapatnya aja belum, kok diprediksi masuknya kapan. Ya belum tahu," kata Buwas.

Secara total, Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

312 Saham Terkoreksi, IHSG Ditutup Lesu ke 6.807******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.807 pada Senin (6/3). Indeks saham melemah 6,63 poin atau minus 0,1 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,41 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 206 saham menguat, 312 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia justru menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,11 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,23 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut bertambah 1,26 persen.

Bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris stagnan, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,88 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 1,64 persen.

Sementara, bursa Amerika tampak makin perkasa. Indeks S&P 500 bangkit 1,61 persen, indeks NYSE Composite bertambah 1,24 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,97 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

AP II Pecat 3 Petugas Bandara Soetta Buntut Jemput Bahar Bin Smith******

PT Angkasa PuraII memecat tiga petugas Aviation Security (Avsec) nonorganik Bandara Soekarno-Hatta buntut aksi mereka menjemput Bahar Bin Smithyang baru turun dari pesawat pada Jumat (3/3) lalu.

SM of Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muardi  mengatakan pemecatan dilakukan terkait pelanggaran Prosedur Operasi Standar (SOP), serta tindakan indisipliner saat bertugas.

"Ketiga avsec melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari Avsec," katanya dalam pernyataan yang dikutip dari detik.com, Jumat (31/3).

Sebuah video petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta menjemput dan mendampingi Bahar bin Smith yang baru turun dari pesawat viral.

Tak hanya mengawal, ketiga petugas terlihat bergantian mencium tangan Habib Bahar bin Smith.

Phoenix sebagai mak comblang

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Rincian Tarif Baru Tol Bogor Ring Road, Naik Mulai Hari Ini******

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad resmi menaikkan tarif jalan tolBogor Outer Ring Road (BORR) sejak Minggu (12/3), mulai pukul 00.00. Kenaikan tarif baru berkisar antara Rp500 hingga Rp2.000.

Kenaikan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.310/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III A.

"Pemberlakuan tarif ini juga mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan pelayanan dari Ruas BORR," tulis pernyataan resmi Jasa Marga, dikutip Senin (13/3).

Di lain sisi, PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku pengelola jalan tol BORR mengklaim terus melakukan peningkatan layanan di seluruh bidang pelayanan jalan tol.

Untuk bidang transaksi, pihak MSJ melakukan peningkatan kapasitas transaksi dengan penambahan jumlah titik layanan bergerak berupa Mobile Reader (MR), layanan penyediaan area (Top Up Center/TUC), satu gardu reversible (gardu layanan dua arah), serta pembangunan Simpang Susun Sentul integrasi Jagorawi.

Langkah-langkah tersebut membuat transaksi cukup dilakukan satu kali melalui Gerbang Tol (GT) Sentul Barat. Inisiatif ini diklaim bisa memperlancar pengguna dari Jalan Tol Jagorawi menuju Jalan Tol BORR.

Sementara itu, di bidang layanan lalu lintas, PT MSJ melakukan penggantian marka bahu dalam menjadi warna kuning. Lalu, di bidang pemeliharaan mereka melakukan pemeliharaan jalan berupa Scrapping Filling Overlay (SFO) dan beautifikasi taman di sepanjang jalan tol.

Berikut daftar tarif baru Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang berlaku mulai hari ini:

1.Penyesuaian Tarif BORR Segmen Sentul Selatan-Simpang Semplak (Seksi 1-2.B + 3.A):

Gol I: Rp15 ribu (naik dari Rp14 ribu)

Gol II: Rp22.500 (naik dari Rp21 ribu)

Gol III: Rp22.500 (naik dari Rp21 ribu)

Gol IV: Rp30 ribu (naik dari Rp28 ribu)

Gol V: Rp30 ribu (naik dari Rp28 ribu)

2.Tarif Tol Segmen Cibadak-Simpang Semplak (Seksi 3.A):

Gol I: Rp5.500 (naik dari Rp5.000)

Gol II: Rp8.000 (naik dari Rp7.500)

Gol III: Rp8.000 (naik dari Rp7.500)

Gol IV: Rp11 ribu (naik dari Rp10 ribu)

Gol V: Rp11 ribu (naik dari Rp10 ribu)

[Gambas:Video CNN]

Gadis, jangan main-main denganku

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]