slot88 akun jp 644Jutaan kata 593868Orang-orang telah membaca serialisasi
《login maxwin》
Singgung TikTok, DPR Tuding China 'Curi' Duit RI Rp428 T******
DPRmenyebut ada Rp428,67 triliun uang warga Indonesia mengalir ke China dengan cara 'kotor', terutama yang dilakukanTikTok.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK menyampaikan aspirasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Sidang V 2022-2023. Ia meminta Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran pimpinan mendesak pemerintah serius memberangus penjajahan asing dalam urusan perdagangan online.
"Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi e-commercedi Indonesia mencapai Rp476,3 triliun pada 2022. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, Rp428,67 triliun atau 90 persennya dinikmati produsen luar negeri, terutama China," ungkapnya di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
Menurutnya, manuver TikTok mengancam keberlangsungan UMKM Tanah Air. Pasalnya, TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia demi keuntungan pelaku usaha Negeri Tirai Bambu.
"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S, dengan promosi besar-besaran dan harga murah," beber Amin.
Lihat Juga :![]() |
Politikus PKS itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menindak persaingan tak sehat tersebut. Terlebih, menurutnya saat ini terjadi kekosongan regulasi, di mana tidak ada UU yang mampu menjerat manuver TikTok tersebut.
Selain oleh DPR, Project S TikTok juga dikeluhkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Ia mengatakan 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplacetetap kalah saing dengan banjir barang impor.
Teten menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya, sehingga berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.
"Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).
Ia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020. Menurutnya, revisi ini bakal membuat barang-barang impor di e-commercelebih terkontrol berkat sejumlah pembatasan.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)AS Geram dengan China Gegara Larang Ekspor Bahan Mentah******
Menteri KeuanganAmerika Serikat(AS)Janet Yellen memprotes China yang melarang ekspor dua elemen penting semikonduktor, yakni gallium dan germanium.
Yellen blak-blakan soal ketidaksukaannya itu dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pebisnis yang dihelat Kamar Dagang Amerika di Beijing, China.
"Saya prihatin dengan kontrol ekspor baru yang baru-baru ini diumumkan China pada dua mineral penting yang digunakan dalam teknologi seperti semikonduktor," kata Yellen, dikutip dari CNN,Jumat (7/7).
Larangan ekspor yang diberlakukan China disinyalir sebagai tindakan balas dendam atas kebijakan AS. Kala itu, Negeri Paman Sam melarang ekspor chip ke China.
"Saya sangat terganggu oleh tindakan hukuman yang telah diambil terhadap perusahaan AS dalam beberapa bulan terakhir," tegas Yellen.
Wajar jika AS berang dengan tindakan China. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu adalah penghasil gallium dan germanium terbesar di dunia.
China tercatat menyuplai 94 persen kebutuhan gallium dan 83 persen kebutuhan germanium di dunia.
[Gambas:Video CNN]
Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******
Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).
Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.
Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.
Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).
Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.
Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.
Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Label:slot terbaru gacor 2023、gebowin、situs slot tergacor di dunia
Terkait:gg178、uku pinjol ilegal、pinjaman online yang bunganya kecil、slotbiru、slot mandiri、slotjago、rekomendasi slot gampang menang、erek 03、cara beli hp kredit、slot receh gacor hari ini
bab terbaru:situs slot api5000(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan renovasi Jakarta International Stadion (JIS) selesai dalam tiga bulan. Stadion ini menjadi salah satu kandidat venuePiala Dunia U-17.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjadja mengatakan perencanaan renovasi sudah dimulai kemarin (4/7).
"Kita mulai perencanaannya dari sekarang untuk rencana kerjanya, kemudian kita harapkan renovasi JIS dapat selesai dalam tiga bulan, pada saatnya nanti JIS dinilai oleh FIFA apakah layak atau tidak untuk perhelatan Piala Dunia U-17," ujarnya dikutip Antara, Selasa (4/7).
Endra menambahkan setelah JIS direnovasi lalu akan dilakukan pengecekan oleh Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).
"Kita punya benchmarkstadion berstandar FIFA di Gelora Bung Karno (GBK) dan saya kira kita juga melihat masukan dari pakar yang memang selama ini membantu kita dalam menyiapkan standar-standar stadion untuk perhelatan internasional, seperti Piala Dunia U-20," katanya.
Kendati demikian, Endra menjelaskan semua keputusan terkait penentuan JIS atau stadion-stadion mana saja yang akan menjadi lokasi pertandingan dan latihan untuk Piala Dunia U-17 pada akhirnya ditentukan FIFA.
"Kita akan memenuhi standar dari FIFA yang seperti kemarin kita lakukan untuk Piala Dunia U-20. Kita hanya menawarkan stadion-stadion dan nantinya stadion yang mana dipilih oleh FIFA, hanya FIFA yang menentukan. Kita akan upayakan JIS dalam tiga bulan ini untuk sama standarnya dengan stadion-stadion yang akan kita usulkan kepada FIFA," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkirakan perbaikan rumput satu lapangan utama JIS menghabiskan biaya sekitar Rp6 miliar. Biaya tersebut akan dianggarkan Kementerian PUPR berbarengan dengan biaya pembangunan akses jembatan penyeberangan orang (JPO) dari Ancol.
Sementara pembangunan akses (ramp off) tol Harbour Road (HBR) dikerjakan oleh Jasa Marga dengan dukungan pembangunan gerbang (gate) dari Kementerian PUPR. Pemprov DKI, kata Basuki, membiayai pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dari stasiun kereta api rel listrik (KRL) dekat JIS dan pembangunan pintu timur JIS.
Sedangkan pembangunan stasiun sendiri dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero). TransJakarta juga akan membantu mengkondisikan area antarjemput (shuttle) di dekatnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menepis kekhawatiran pengamat soal kenaikan tarif KRL imbas keputusan impor 3 trainset KRL baru.
Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pembelian 3 rangkaian KRL baru akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI memang sudah menganggarkan sejumlah uang untuk membeli rangkaian KRL baru tersebut.
Lihat Juga :![]() |
Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembelian 3 trainset KRL baru.
Pilihan Redaksi
|
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai pembelian rangkaian baru bakal merogoh kocek negara lebih dalam. Pada akhirnya, tarif KRL diklaim berpotensi naik.
Djoko lantas mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).
"Mau beli baru ya enggak apa-apa kalau punya duit, tapi pemerintah harus menyediakan subsidinya karena pasti subsidinya meningkat. Subsidinya besar, tambahin. Subsidi kereta api itu Rp3,3 triliun, setara subsidi (transportasi) di darat, laut, dan udara," jelas Djoko saat dikonfirmasi.
"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," sambungnya.
Djoko merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan Luhut soal pembelian KRL baru. Pertama, besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL harus naik.
"Kedua, PT Kereta Api Indonesia (KAI) punya uang enggak? Karena, mereka sudah merah rapornya untuk nombokinKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kasihan. Nanti imbasnya ke mana-mana, jangan sampai ke keselamatan," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak akan dipilih pemerintah. Luhut menyebut impor barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kementerian Perhubungan.
Sambil menunggu KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA), Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi mengatasi kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur, sehingga kudu dipensiunkan.
"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi, kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," kata Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).
(skt/pra)Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan nilai transaksi perdagangan Korea Selatandengan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Korsel-Vietnam.
Hal itu ia sampaikan di depan para petinggi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Berdasarkan data yang ia paparkan, nilai perdagangan RI-Korsel hanya US,5 miliar atau setara dengan Rp371,1 triliun (asumsi kurs Rp15.149 per dolar AS).
Sementara, nilai perdagangan Korsel dan Vietnam tiga kali lipat lebih besar yaitu US miliar atau Rp1.181 triliun.
Ke depan, imbuhnya, pemerintah serta duta besar Korsel untuk Indonesia akan berusaha agar nilai perdagangan Korsel dan Indonesia dapat menyaingi Korsel-Vietnam.
Salah satu upayanya dengan hadirnya pabrik Hyundai di Tanah Air untuk memproduksi mobil listrik.
Lihat Juga :![]() |
Sehingga, Hyundai bisa jadi motor penggerak ekspor mobil listrik dari Indonesia.
"Tentu banyak juga bidang-bidang yang lain. Dubes dan saya dan yang lain akan bekerja keras agar nilai perdagangan yang US,5 miliar bisa lebih besar dari Korsel dengan Vietnam yang sudah mencapai US miliar," kata Zulhas.
Sementara itu, Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ Young Tack Lee mengatakan 50 persen dari total produksinya di Indonesia telah diekspor ke 78 negara, salah satunya Afrika Selatan.
"Lebih dari 50 persen produksi pabrik Indonesia telah diekspor ke 78 negara di seluruh dunia untuk berkontribusi terhadap ekspor mobil Indonesia," katanya.
Ia menyebut total produksi pabrik Hyundai di Indonesia mencapai 150 ribu unit mobil per tahun.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.
Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).
Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.
Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.
"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.
Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).
Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.
Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.
"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.
Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).
Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.
Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.
"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
《login maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,presidentotoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《login maxwin》bab terbaru。