paito meaning

Agen Ratu: Selir Backgammon

Argentina Resmi Batal Gabung BRICS******

Argentina resmi mengumumkan tidak akan bergabung dengan organisasi antarpemerintah BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

Keputusan itu menjawab janji kampanye Presiden Argentina Javier Milei yang telah dilantik pada Desember 2023.

Diberitakan Al Jazeera, keputusan Argentina itu tertulis dalam surat yang ditandatangani pada 22 Desember dan baru dirilis Jumat (29/12).

"[Pendekatan saat ini] berbeda dalam banyak aspek dari pendekatan pemerintahan sebelumnya," tulis surat Javier Milei kepada anggota BRICS.

"Dalam hal ini, keputusan yang telah disepakati oleh pemerintahan sebelumnya akan ditinjau ulang," lanjut pernyataan tersebut.

Namun, dalam suratnya kepada para pemimpin BRICS, Milei mengatakan bahwa Argentina tetap berupaya membangun hubungan bilateral menjadi semakin intensif.

Argentina juga disebut berkomitmen meningkatkan arus perdagangan dan investasi, meski batal bergabung dengan kelompok tersebut.

Keputusan itu menjadi bagian dari sederet reformasi ekonomi radikal yang dilakukan Milei sejak menjabat presiden. Milei yang merupakan seorang liberal sayap kanan sejak awal menyatakan rencananya mengubah pendekatan pemerintah terdahulu yang menjalin hubungan dengan negara berkembang.

Milei lantas menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yang akan dilancarkan selama masa kepemimpinannya cenderung sejalan dengan negara-negara Barat.

Lihat Juga : Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024

BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelimanya membuat blok ekonomi baru dengan tujuan mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara-negara berkembang.

China dan Rusia belakangan ini juga kian mendorong perluasan kelompok BRICS untuk melawan dominasi ekonomi Barat.

Sebut saja ketika Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Uni Emirat Arab turut diundang dalam KTT pada Agustus lalu untuk bergabung dengan BRICS.

Raja Tianjiu

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

Qiangu Juechen

Hindari Macet, Menhub Imbau Pemudik Berangkat Lebih Awal******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk berangkat lebih awal guna menghindari macet di puncak arus mudik.

"Berkaitan dengan puncak mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko PMK Muhadjir Effendy) itu hari ke 4, tapi kalau hari ke 4, 3, 2, itu akan tinggi sekali. Oleh karenanya kita mengimbau agar sebagian anak-anak yang sudah libur bisa mudik lebih awal," kata Budi usai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024, di Jakarta Selatan, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor karena berbahaya.

Di sisi lain, Budi juga mengimbau sejumlah Kapolda untuk memberi atensi soal adanya pasar tumpah di sejumlah daerah.

"Saya mengimbau kepada beberapa Kapolda karena pasar tumpah itu selalu menjadi masalah. Oleh karenanya, Kapolda di Jabar, Jateng, Jatim harus segara melaksanakan koordinasi tentang itu," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya menjelaskan puncak arus mudik bakal terjadi pada 5-8 April dan puncak arus balik terjadi pada 13-16 April.

"Jumlah pemudik berdasar hasil survei diprediksi sekitar 193 juta, atau kenaikan 50 persen dibanding mudik tahun lalu," ucap Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

Zaman kuno

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Luhut Sebut BYD Bakal Masuk ke Pasar RI Pekan Depan******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, produsen mobil listrikasal China, Build Your Dream atau BYD, bakal masuk ke pasar kendaraan listrik berbasis baterai Indonesia pada pekan depan.

"Kabar baik yang perlu saya sampaikan adalah sebentar lagi produsen mobil listrik asal China, BYD, akan resmi meramaikan pasar kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia minggu depan," ujar Luhut dalam unggahan Instagram, Jumat (21/12).

Rencananya, lanjut Luhut, BYD akan melakukan peluncurannya pada 18 Januari 2023 mendatang.

Luhut mengatakan, kehadiran BYD dapat memperkuat Indonesia sebagai bagian dari peta ekspansi bisnis jangka panjang.

Selain itu, momentum ini juga digunakan oleh Luhut untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Luhut sendiri menyambut positif kehadiran BYD di pasar dalam negeri. Secara penjualan, lanjutnya, BYD telah berhasil melampaui produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla.

"Dia [BYD], kan, sekarang sudah melampaui Tesla sales-nya ya. Kualitasnya pun tidak kalah dengan Tesla," ujarnya.

Kehadiran BYD juga diharapkan akan membantu menangani masalah polusi udara di banyak kota besar, utamanya Jakarta.

Dalam hal ini, lanjut Luhut, ada dua langkah yang bakal diambil pemerintah. Pertama adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk sepeda motor.

Selain itu, pemerintah juga akan segera memutuskan penggunaan Euro 4 dan Euro 5 karena yang rendah kadar sulfur demi meredam polusi.