rokobet

Sistem lotere penuh waktu

Bau Aneh dan 'Bagong' di Balik Rencana Impor Beras 3 Juta Ton 2024******

Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.

Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.

"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).

Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.

"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.

Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.

Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.

Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.

"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.

Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.

"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.

"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.

Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.

"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.

Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.

"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aneh Harga Naik Kencang di Tengah Banjir Beras Impor

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Kulkas LG hingga Sharp Diskon Fantastis di Transmart Full Day Sale******

Kulkas beragam merek seperti LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung lagi diskon nih di Transmart Full Day Sale yang digelar sejak Sabtu (23/12) sampai dengan Minggu (24/12).

Diskonnya kulkas ini hanya berlaku untuk semua pengguna Allo Prime, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah. Selain pengguna bank yang direkomendasikan, transaksi di Transmart Full Day Sale berlaku harga normal.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Fantastis banget kan diskonnya? Jadi tunggu apalagi, segera miliki salah satu bank yang direkomendasikannya supaya bisa bawa pulang kulkas Impian kamu dengan harga diskon.

Belum tahu cara buka rekening Allo Bank atau Bank Mega? Begini caranya, downloadaplikasi Allo Bank dari hp melalui App Store atau Play Store.

Setelah itu upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa klaim diskon belanjaan di Transmart Full Day Sale.

Cara lainnya bisa mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Bank Mega Syariah di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Nantinya, limit kartu kredit tersebut bisa langsung digunakan belanja untuk membeli kulkas diskon di Transmart Full Day Sale.

Jangan khawatir ketinggalan diskonnya karena Transmart Full Day Sale berlangsung mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Jadi buruan merapat ke gerai Transamart terdekat di kota kamu.

Pemasok Dewa dan Iblis

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Setan Langit Bersayap Hitam

Penutupan Bursa 2023, Saham BBNI Naik 16,53 Persen******

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengalami penguatan positif sepanjang tahun. Bahkan, hingga penutupan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (29/12) saham bank pelat merah ini menguat.

Adapun saham BBNI ditutup pada harga Rp5.375 per lembar atau naik 16,5 persen secara Year to Date(YTD), dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp200,5 triliun.

Pencapaian ini diiringi dengan penguatan nilai market cap hingga Rp200,5 triliun, yang tercatat sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah perseroan. Didukung oleh net foreign buysebesar Rp3,5 triliun atau setara dengan 1,75 persen dari total market cap.

"Kami bersyukur dengan penguatan saham BBNI sepanjang tahun ini. Hal ini akan mendorong kami untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik di masa depan," ujar Novita dikutip Sabtu (30/12).

Novita menegaskan, komitmen perseroan untuk mencapai profitabilitas yang semakin sehat dan berkelanjutan, memberikan nilai optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham.

"Secara konsensus, analis menargetkan fair value saham BNI di kisaran Rp5.800 per lembar, dengan ekspektasi harga saham BNI terus meningkat seiring kinerja keuangan yang sehat," ujarnya.

Menurut Novita, 2023 merupakan periode yang menantang bagi BNI dalam menjaga kinerja di pasar modal. Meski menghadapi tantangan ekonomi global, konflik geopolitik, dan peningkatan suku bunga, BNI telah menyiapkan langkah strategis untuk mempertahankan momentum kinerja dan kepercayaan investor.

"Kami konsisten dalam melaksanakan transformasi yang berorientasi pada penguatan fundamental, terlihat dari perbaikan Cost of Fund dan penurunan profil risiko. Kami juga fokus pada transformasi bisnis perusahaan anak, seperti yang sedang diimplementasikan di BNI Finance dan hibank," katanya.

Adapun hingga September 2023, BNI membukukan laba sebesar Rp15,8 triliun, tumbuh 15,1 persen YoY. Pertumbuhan laba didorong oleh penyaluran kredit yang tumbuh 7,8 persen YoY menjadi Rp671,4 triliun hingga September 2023.

Kinerja pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh ekspansi di segmen korporasi blue chip, kredit konsumer, dan bisnis Perusahaan Anak.

Kualitas aset BNI juga terus membaik, dengan penurunan rasio NPL per September 2023 ke level 2,3 persen dari 3,0 persen pada periode yang sama tahun lalu, dan rasio LaR yang membaik dari 19,3 persen pada September 2022 menjadi 14,4 persen pada September 2023.

"Kami berkomitmen untuk membukukan pertumbuhan berkualitas guna menghasilkan return optimal bagi para pemegang saham dalam jangka panjang," kata dia.

Dahuanglu

Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Balik Libur Nataru Pada 1 Januari 2024******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi puncak arus baliklibur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru) akan terjadi pada Senin, 1 Januari 2024.

Kendaraan yang kembali ke Jabotabek mayoritas akan berasal dari arah Timur (arah Trans Jawa) yang diprediksi akan mencapai 140 ribu kendaraan.

"Naik 28% dari puncak arus mudik Nataru 2022/2023 (110 ribu kendaraan)," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (30/12).

Lihat Juga : Libur Nataru, Nusa Penida Bali Dibanjiri Wisatawan

"Sebelumnya, Jasa Marga mencatat sebanyak 1,9 juta kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada Libur Natal 2023 (18 s.d 28 Desember 2023). Jumlah ini meningkat 25% jika dibandingkan lalin normal (1,5 juta kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2022, total volume lalin ini meningkat 7% (1,79 juta kendaraan)," ujar Lisye.

Lisye juga menjelaskan, dengan adanya lonjakan tersebut, lokasi yang menjadi fokus perhatian untuk diantisipasi yaitu pada KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau pertemuan kendaraan dari Bandung dan Cikampek menuju Jakarta.

"Selain itu ada potensi kepadatan di beberapa lokasi ruas tol Trans Jawa dari arah Semarang menuju Jakarta, terutama pada titik pertemuan simpul lalu lintas, akses keluar jalan arteri dan beberapa lokasi rest area. Oleh karena itu, Jasa Marga bekerjasama dengan Kepolisian dan instansi berwenang lainnya untuk melakukan rekayasa lalu lintas dalam mengantisipasi kepadatan di lokasi tersebut," ujar Lisye.

Lisye juga mengimbau kepada pengguna jalan, khususnya yang melewati Jalan Tol Trans Jawa, untuk dapat mengatur waktu perjalanannya kembali ke Jabotabek agar lebih nyaman dan tidak menumpuk pada tanggal-tanggal yang diprediksi menjadi puncak arus balik serta dalam rangka menjaga waktu tempuh perjalanan dari Semarang menuju ke Jakarta yaitu kurang dari 7 jam atau kecepatan rata-rata di 60 sd 70 km/jam.

"Hindari pulang bersamaan di hari Senin dan Selasa, 1 dan 2 Januari 2024. Bagi pengguna jalan yang masih diberikan kelonggaran untuk melanjutkan periode mudiknya, dapat menggeser perjalanan dengan pilihan hari Sabtu-Minggu, 30-31 Desember 2023 maupun Rabu, 3 Januari 2024. Khusus di hari Rabu, 3 Januari 2024, pengguna jalan dapat sekaligus memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 10% yang akan berlaku di Jalan Tol Trans Jawa untuk perjalanan menerus arus balik dari Semarang menuju Jakarta (GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama)," ujar Lisye.

Jasa Marga dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya pengelola Jalan Tol Trans Jawa Semarang s.d Jakarta akan kembali memberlakukan potongan tarif sebesar 10% pada 3 Januari 2024. Untuk jam pemberlakuan potongan tarif yaitu mulai pukul 00.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, atau berlaku 24 jam, serta diberlakukan untuk semua golongan kendaraan.

Besaran potongan tarif tol 10% untuk tarif perjalanan menerus arus balik dari Semarang menuju Jakarta, hanya untuk asal GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama) menjadi sebagai berikut:
- Kendaraan Golongan I: Semula Rp408.500 menjadi Rp367.650, potongan tarif sebesar Rp40.850
- Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp630.000 menjadi Rp567.000, potongan tarif sebesar Rp63.000
- Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp830.500 menjadi Rp747.450, potongan tarif sebesar Rp83.050.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Nataru 2023/2024 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, tetap mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker) saat berada di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan.

Lihat Juga : Lalu Lintas Macet, AP I Buka Jalur Roda Dua Menuju Bandara Ngurah Rai

Setan Fana

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir