slot gacor indonesia

Teknik Bintang Kuno

Total Pendapatan Petrosea Naik US8,21 Juta di Kuartal I 2023******

PT Petrosea Tbk (PTRO) mencatatkan kinerja solid pada kuartal pertama tahun 2023. Di tengah kondisi cuaca yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, Petrosea tetap berhasil mendapatkan total pendapatan sebesar US8,21 juta.

Angka itu menunjukkan kenaikan sebesar 33,84 persen dari pendapatan sebesar US.79 juta pada periode yang sama tahun 2022.

Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan mengatakan, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebanyak 41,63 persen dari US,09 juta menjadi US,9 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Romi menjelaskan, selain membiayai kegiatan pengembangan melalui akuisisi dan investasi aset pertambangan, fasilitas tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan.

orang yang tidak bermoral

Zulhas Sorot Harga Cabai Rp20 Ribu per Kg Terlalu Murah Rugikan Petani******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan atau Zulhas menyebut harga cabaisaat ini tengah turun, bahkan harga terlalumurah sehingga merugikan petani.

Ia menyebut harga cabai saat ini berkisar di Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram (kg). Menurutnya harga cabai harusnya Rp40 ribu per kg agar petani bisa untung.

"Harga cabai malah murah. Justru kalau bisa agak naik deh. Di beberapa daerah cabai Rp30 ribu, Rp25 ribu. Di Papua cabai Rp20 ribu, Makassar Rp25 ribu," kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Selain itu, kata Zulhas, harga beras juga turun sebesar Rp200 hingga Rp500 per kg. Kendati demikian, ia menyebut harga beras saat ini memang masih di kisaran Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kg

"Beras premium masih tinggi tapi turun sudah karena Bulog operasi pasarnya luar biasa. Bulog tidak menaikkan harga kan. Harga Bulog yang bagus berasnya (premium) itu Rp9.450. Jadi (beras) sekarang sudah mulai turun walaupun turunnya Rp200 hingga Rp 500," katanya.

[Gambas:Video CNN]

uap baja dan api

Shopify PHK 20 Persen Karyawan Meski Pendapatan Meroket******

Shopify mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 persen karyawannya meski pendapatan perusahaan meroket hingga US,51 miliar atau setara Rp22 triliun (asumsi kurs Rp14.673 per dolar AS).

PHK ini diumumkan langsung oleh CEO Shopify Tobias Lutke di situs resmi perusahaan. Ia mengatakan keputusan ini adalah hal yang berat bagi Shopify.

"Shopify akan menjadi lebih kecil sekitar 20 persen dan Flexport akan membeli Shopify Logistics. Ini berarti beberapa dari Anda akan meninggalkan Shopify hari ini," katanya, dikutip Jumat (5/5).

Ia berjanji bakal memberikan pesangon kepada para karyawan terdampak. Selain itu, ada beberapa paket lain yang akan didapatkan 20 persen karyawan Shopify yang terkena PHK.

"Bagi mereka yang meninggalkan kami hari ini, Anda akan menerima pesangon minimal gaji 16 minggu ditambah satu minggu untuk setiap tahun masa kerja di Shopify," tuturnya.

Ada juga tunjangan medis, layanan outplacementuntuk transisi karyawan ke pekerjaan atau karier baru, hingga gratis membawa pulang peralatan kantor yang dipegang saat masih menjadi karyawan. Selain itu, Tobi berjanji menggratiskan paket khusus Shopify bagi eks karyawan yang memilih melanjutkan menjadi wirausaha.

Mengutip Reuters,layanane-commerceasal Kanada itu mempekerjakan 11.600 karyawan dan kontraktor pada 31 Desember lalu. Dengan begitu, setidaknya ada sekitar 2.320 karyawan terdampak PHK.

Di hari yang sama pengumuman PHK, Tobi mengumumkan perusahaan mengantongi pendapatan US,51 miliar atau setara Rp22 triliun di kuartal I 2023. Angka ini lebih besar dari prediksi analis yang memperkirakan pendapatan Shopify hanya US,43 miliar.

Saham Shopify juga melonjak 28 persen setelah akuisisi Shopify Logistics oleh Flexport. Manuver ini diklaim menambah C miliar dolar atau setara Rp238 triliun valuasi perusahaan menjadi sekitar C3 miliar alias Rp1.117 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

OJK Akan Atur Mekanisme Perdagangan Karbon******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadaliamengatakan pemerintah akan mengatur tata kelola perdagangan karbon. Ia menyatakan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5).

"Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur," tutur Bahlil.

"Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan proses registrasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kemudian, perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan.

Pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Halo, pacar selebriti

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]