cara kredit hp tanpa dp di akulaku

buku keabadian

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.

Sistem Kaisar Kekacauan

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Cikarang Listrindo Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan 2022******

Memasuki tahun ke-30, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) terus berkomitmen untuk 'Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan'. Hal ini sesuai dengan komitmen perseroan untuk menjadi 'Terang yang Membawa Kebaikan' kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2023, perseroan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Pada laporan tersebut, POWR tidak hanya menyesuaikan dengan ketentuan OJK dan standar GRI, tetapi juga mengacu pada rekomendasiTask Force on Climate Related Financial Disclosure(TCFD). Alhasil, perseroan mencatatkan kinerja positif pada aspek ekonomi.

Selain komitmen dalam aspek ekonomi, POWR juga menunjukkan komitmen keberlanjutan dalam Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG).

Pada aspek lingkungan, perusahaan berhasil meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan berupa bahan bakar nabati sebesar 37,4 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga meningkatkan kapasitas terpasang untuk PLTS Atap dari 3,2 MWp menjadi 12,5 MWp

"Kedua sumber energi terbarukan tersebut yang menghasilkan total energi terbarukan sebesar 47.128 MWh, meningkat 48,2 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga secara konsisten menjaga tingkat intensitas emisi Perseroan sebesar 0,64 GHGe/MWh pada tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 0,68 GHGe/MWh," bunyi keterangan tersebut.

Keberhasilan tersebut dicapai salah satunya dengan melakukan konservasi mangrove dan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan.

Konservasi mangrove dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki ekosistem di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Bekasi, sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 5.000 pohon.

"Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kiarapayung Blok 2 yang berlokasi di Kabupaten Sumedang dan merupakan rumah dari 1.184 pohon," lanjut keterangan resmi.

Sebagai salah satu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan, perseroan juga mendukung pemerintah Indonesia dalam rencana transisi energi dengan rancangan transisi jangka menengah yang dinyatakan dalam Sustainability Roadmap2030 Perseroan.

Kepedulian tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan industri yang dilayani POWR. Pada 1 Maret lalu, POWR meresmikan pengoperasian SPKLU pertama di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP).

Sebelumnya, POWR juga telah menggunakan kendaraan listrik dalam operasional sebagai dukungan menggalakkan industri mobil listrik guna mengurangi emisi. Hal itu sejalan dengan komitmen POWR untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 20 persen pada 2030 mendatang.

"Dalam merespons animo pelanggan industri terhadap penggunaan kendaraan listrik, pilot project SPKLU ini akan diteruskan pada tahun ini dengan terus menambah jumlah charging station di kawasan industri, dengan harapan bahwa setiap pelanggan perseroan akan menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya di masa depan," demikian pernyataan resmi POWR.

Dengan adanya komitmen dan kinerja yang baik pada aspek ekonomi dan ESG, perseroan berhasil meningkatkan peringkat risiko ESG oleh MSCI dari B menjadi BB, penilaian risiko ESG S&P Global meningkat dari 21 poin menjadi 43 poin, dan skor ESG Sustainalytics membaik sebanyak 9,3 menjadi 30,8 dari 40,1.

Sebagai informasi, sepanjang 2022, POWR telah merealisasikan dana kegiatan CSR sebesar US8.692, dan dari sejumlah inisiatif dan pencapaian di bidang lingkungan, perseroan berhasil meraih sertifikat PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari 170 penerima sertifikat PROPER Hijau pada tahun 2022, PLTGU Jababeka menduduki peringkat 10 teratas untuk sektor pembangkit listrik PLTG/PLTGU/PLTDG. Ini menjadi wujud kredibilitas perseroan dalam menjalankan operasi yang berkelanjutan, tanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Benarkah 200 Ribu Penumpang Terancam Jika Impor KRL Jepang Batal?******

PT KCI berencana mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dariJepang. Wacana impor muncul karena 10 rangkaian KRL pada tahun ini dan setidaknya 16 rangkaian tahun depan tidak layak lagi dioperasikan sehingga harus dipensiunkan.

Rencana tersebut disebut bakal membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk karena berpotensi tidak terlayani dengan optimal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu. Menurutnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebenarnya masih bisa memaksimalkan jumlah kereta yang ada apabila 10 rangkaian kereta yang pensiun tak bisa digantikan.

Namun, Anne tetap khawatir pengurangan layanan tetap akan terjadi.

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

KCI sebenarnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun ke PT Inka. Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, DPR kemudian menyebut BPKP merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekas dari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mereka klaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua, dianggap oleh review BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah. Tapi berdasar hasil review mereka, ada potensi pembengkakan anggaran karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan pemerintah bebas menentukan kebijakan yang hendak diambil, baik itu impor KRL bekas, impor KRL baru, maupun memesan dari PT Inka. Menurutnya, saat ini situasi sudah emergencydan keputusan harus segera diambil agar ratusan ribu penumpang tetap bisa terangkut oleh KRL.

Ia mengatakan selama ini terlalu banyak perdebatan mengenai impor KRL di mana para politisi juga ikut terlibat, tetapi tidak ada yang memberikan solusi.

"Orang tidak paham tapi berdebat, sok dia yang paling tahu. Politisi berdebat tapi tidak memberikan solusi. Jadi sekarang saya sudah serahkan ke pemerintah silahkan mau impor, beli baru, beli bekas silahkan," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Agus mengatakan jika mengimpor KRL bekas dari Jepang harganya hanya 10 persen dari harga KRL baru. Kalau KRL diretrofit maka harganya 50 persen dari harga yang baru.

Sedangkan kalau memesan dari PT Inka baru bisa selesai pada 2025. Maka dari itu, Agus sebenarnya lebih setuju untuk mengimpor KRL dari Jepang karena harganya lebih murah dan kualitasnya masih bagus.

"Kalau Inka sekarang bisa keluarkan ya pasti saya tidak menyarankan untuk beli bekas. Saya menyarankan beli bekas karena emergencydan uangnya KCI tidak ada," kata Agus.

"Tapi saya karena perdebatan enggak jelas apalagi masuk politisi, saya sudah capek. Jadi saya bilang silahkan mau beli bekas dari manapun, beli baru dari manapun, beli dari Inka, silahkan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan hasil review BKPK yang menyatakan KCI selama ini melakukan penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Menurutnya, BPKP tidak bertugas mengaudit soal teknis rangkaian kereta.

Agus mengatakan rangkaian kereta pada beberapa lineseperti Bogor yang padat penumpang kurang karena emang sarananya terbatas.

"BPKP kan mengauditnya keuangan, bukan mengaudit teknis. Oke katakan dia bisa mengaudit teknis, ya dilihat kenapa Bogor begitu, kenapa Bekasi gitu, orangnya banyak harusnya kan ditambah (kereta)," katanya.

Penggunaan Kendaraan Pribadi Berpotensi Meningkat

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Tiket Kereta Api Lebaran Baru Terjual 1,55 Juta******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAImencatat jumlah tiketkereta Lebaran baru terjual 1,55 juta per Kamis (6/4) ini.

"Untuk seluruh angkutan jarak jauh sudah terjual 1.550.000 tiket, atau sekitar 42,5 persen dari total tiket yang kami jual," ungkap Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa dalam Ngopi BUMN.

Ia pun menuturkan sejumlah rute favorit kereta Lebaran tahun ini. Seperti Surabaya Gubeng ke Stasiun Pasar Senen.

Kemudian, Surabaya Pasarturi ke Pasar Senen, Pasar Senen ke Surabaya Pasarturi, Malang ke Pasar Senen, Kiaracondong ke Surabaya Gubeng, dan Surabaya Gubeng ke Pasar Senen.

Lalu, Pasar Senen ke Malang, Purwosari ke Pasar Senen, Gambir ke Bandung, dan Pasar Senen ke Purwokerto.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu.

Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03) lalu.

Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah Timur dan Barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya bakal dipersiapkan sejak jauh hari.

Budi memastikan pemerintah berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung saat Idulfitri 2023 nanti.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Luhut Akan Kerahkan 3 Jurus Tertibkan Turis Asing Nakal di Bali******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mulai gerah dengan kelakuan turis asingdi Bali. Kegerahan salah satunya dipicu oleh video viral yang berisi ulah seorang turis asing yang menuduh seorang polisi mencuri uangnya saat menggelar razia lalu lintas.

Luhut bilang ulah turis itu sudah melecehkan Indonesia. 

"Tidak boleh kita tinggal diam terhadap perbuatan melanggar hukum apalagi ditambah dengan menghina institusi negara," katanya seperti dikutip dari akun instagram resminya @luhut.pandjaitan, Senin (3/4).

Ia menyebut langkah itu harus dilakukan supaya ke depan turis asing yang datang ke Bali lebih berkualitas. Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, Bali menjadi salah satu destinasi wisata di dunia dengan biaya yang amat murah.

Itu diperkuat data Travel Toursim Development Index 2021 yang menyebut pengeluaran wisman di Indonesia, lebih rendah dibandingkan negara yang menawarkan quality tourism. Luhut mengatakan faktor itu mendorong para wisman yang berpendapatan rendah datang ke Bali dan akhirnya melanggar tata tertib disana. 

"Insentif ini akan sangat berguna untuk membiayai pengembangan destinasi dan promosi wisata seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara yang juga punya banyak industri pariwisata," katanya.

Ketiga, memberlakukan disinsentif bagi turis asing dari beberapa negara yang seringkali membuat masalah di Bali. 

"Hal tersebut penting dilakukan agar wisman yang datang terseleksi dengan baik," katanya.

Sejumlah turis asing berulah dan melanggar aturan di Bali belakangan ini. Salah satu pelanggaran aturan dilakukan turis dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, mereka juga tidak memakai helm ketika mengendarai motor.

Para turis asing yang naik motor ugal-ugalan itu juga tidak punya SIM internasional. Tidak jarang ditemukan turis asing yang naik motor di jalanan dengan bertelanjang dada. Selain itu, turis-turis itu juga sebenarnya belum mahir dalam mengendarai sepeda motor.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mendapat laporan dari Polda Bali bahwa turis asal Rusia dan Ukraina paling banyak yang melanggar aturan lalu lintas di Pulau Bali.

[Gambas:Instagram]