pinjol ilegal tidak usah dibayar 2022

Sistem yang paling kuat

Biaya Perawatan Bengkak, Tarif Tol Bakauheni******

PTHutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengumumkan tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) bakal naik mulai besok, 25 Mei 2023 pada pukul 00.00 WIB.

Penyesuaian tarif tol sepanjang 140 km ini disebabkan biaya maintenance atau perawatan yang membengkak. Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro menegaskan kenaikan tarif tol ini dilakukan sesuai regulasi.

"Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi jalan tol agar tetap kondusif yang berdampak pada keberlanjutan jalan tol ini," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (23/5).

"Selain itu, mengingat Tol Bakter merupakan tol yang cukup panjang hingga 140 km sehingga biaya maintenance dari tahun ke tahun pun semakin bertambah. Kami juga melengkapi banyak fasilitas dalam mengoptimalisasi pengoperasian Tol Bakter sehingga penyesuaian tarif ini juga telah dibarengi dengan peningkatan layanan yang ada," imbuh Koentjoro.

Selain itu, Koentjoro mengatakan kenaikan tarif tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini sudah melalui proses diskusi bersama pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, Hutama Karya turut melibatkan key opinion leader (KOL) sebelum mengambil keputusan tersebut.

Meski begitu, belum ada bocoran tarif baru yang akan berlaku mulai besok. Koentjoro menyebut besaran tarif anyar bakal diumumkan usai surat keputusan (SK) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terbit.

Ia menekankan tarif baru nanti baru dilakukan di Tol Bakter. Dengan begitu, masyarakat yang melintas dari gerbang tol (GT) Terbanggi Besar hingga GT Kayu Agung masih menggunakan tarif normal yang ada di Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

"Namun, sebagai apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah setia memilih Tol Bakter sebagai alternatif perjalanan sejak 2018, kami berikan diskon tarif baru hingga 20 persen di seluruh gerbang tol yang ada di ruas Tol Bakter mulai tanggal berlaku tarif 25 Mei 2023," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Riau usai Lampung dan Jambi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bakal mengambil alih renovasi jalan rusak di Riau, setelah melakukan hal serupa di Lampungdan Jambi.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian. Ia menyebut Jokowi sudah mengantongi daftar jalan rusak di Riau yang akan diperbaiki.

"Sejauh ini sudah ada 10 ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang memenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya, dikutip dari keterangan resmi yang dikutip Antara, Selasa (23/5).

Ia merinci pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun secara bertahap pada tahun anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah di Indonesia.

Hal ini diklaim sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah. Dan yang perlu dicatat bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tandasnya.

Sebelum Riau, Jokowi sempat meninjau langsung jalan rusak di Lampung dan Jambi. Pemerintah mengucurkan dana Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di Lampung.

[Gambas:Video CNN]

Game ini menyerang dunia lain

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sage dan Gadis

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Xi Jinping Larang Pedagang Kaki Lima di Beijing******

Presiden China Xi Jinping menentang pencabutan pembatasan pedagang kaki limadi Beijing. Artinya, ia ingin pedagang kaki lima tetap dibatasi ruang geraknya untuk berjualan.

Hal ini menandakan perpecahan dalam pemerintah China atas perubahan kebijakan untuk mengatasi naiknya angka pengangguran. Melansir CNN Business, Kamis (18/5), ini adalah pertama kalinya pemimpin tertinggi China berbicara secara terbuka menentang upaya menghidupkan kembali 'ekonomi kios jalanan.

Namun, masih belum jelas apakah Beijing harus mematuhi pandangan Xi dan melarang pedagang kaki lima.

Beijing merupakan kota besar berpenduduk 22 juta orang, yang telah melonggarkan aturan pembatasan pedagang kaki lima selama beberapa bulan terakhir.

Pemerintah kota mendorong orang untuk mendirikan warung pinggir jalan atau gerobak di daerah tertentu, di mana mereka dapat menjual makanan khas setempat, makanan ringan, pakaian atau mainan.

Pencabutan pembatasan terjadi setelah Zibo, kota industri yang dulunya kurang dikenal, menjadi viral karena kedai barbeque berkonsep outdoor mulai tren dan menginspirasi kota-kota lain untuk meniru kesuksesannya.

Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang menggembar-gemborkan gagasan menciptakan lapangan kerja dengan mendorong pedagang kaki lima untuk mendirikan toko di seluruh China, di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi covid-19 pada 2020.

Namun, pidato Keqiang itu dengan cepat ditolak oleh rekan dekat Xi, yang menyebut pedagang kaki lima tidak higienis dan tidak beradab.

Para analis kemudian mengatakan bahwa menjajakan kaki lima adalah sesuatu yang tidak disukai Xi Jinping karena dianggap menodai citra China yang sukses dan modern. Gagasan pedagang membanjiri jalan-jalan kota metropolitan juga bertentangan dengan visi Xi tentang China sebagai negara adidaya yang maju dan berteknologi tinggi.

[Gambas:Video CNN]