mpo555

Pemain untuk Semua

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Cek Daftar Rest Area Tol yang Gelar Salat Idulfitri Sabtu Besok******

Sejumlah rest areadi ruas tol PTJasa Marga Tbk akan menggelar Salat Idulfitri 1444 H/2023 pada 22 April 2023. Hal ini untuk melayani pemudik yang masih dalam perjalanan.

Direktur Pengelolaan Gedung dan Fasilitas PT Jasamarga Related Business (JMRB) Tita Paulina Purbasari mengungkapkan penyelenggaraan salat Idulfitri di rest area terbuka untuk umum, baik pengguna jalan tol, masyarakat sekitar, petugas, maupun tenant.

"Pelaksanaan Salat Idulfitri di rest areamerupakan bentuk pelayanan dari Jasa Marga Group kepada pengguna jalan tol, khususnya para pemudik yang masih melakukan perjalanan menuju kampung halaman masing-masing," ujar Tita dalam keterangan resmi, Kamis (21/4).

Selain melaksanakan Salat Idulfitri, masjid di Rest Area Travoy kerap menggelar kegiatan keagamaan sepanjang Ramadan 1444 H, seperti pelaksanaan salat tarawih, tadarus Al-Quran, pembagian takjil bagi pengunjung rest area, dan sebagainya.

Berikut daftar rest area di ruas Jasa Marga Group yang akan menyelenggarakan Salat Idulfitri 1444 H pada 22 April 2023:

1. Rest Area Km 13A Jakarta-Tangerang;
2. Rest Area Km 14B Jakarta-Tangerang;
3. Rest Area Km 6B Jakarta-Cikampek;
4. Rest Area Km 19A Jakarta-Cikampek;
5. Rest Area Km 39A Jakarta-Cikampek;
6. Rest Area Km 57A Jakarta-Cikampek;
7. Rest Area Km 62B Jakarta-Cikampek;
8. Rest Area Km 42B Jakarta-Cikampek;
9. Rest Area Km 72A Cipularang;
10. Rest Area Km 72B Cipularang;
11. Rest Area Km 88A Cipularang;
12. Rest Area Km 97B Cipularang.
13. Rest Area Km 125B Purbaleunyi;
14. Rest Area Km 149B Purbaleunyi;
15. Rest Area Km 207A Palikanci;
16. Rest Area Km 208B Palikanci;
17. Rest Area Km 379A Batang-Semarang;
18. Rest Area Km 429A Semarang-Solo;
19. Rest Area Km 519A Solo-Ngawi;
20. Rest Area Km 519B Solo-Ngawi;
21. Rest Area Km 575A Solo-Ngawi;
22. Rest Area Km 575B Solo-Ngawi, dan;
23. Rest Area Km 726B Surabaya-Mojokerto.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi super kelahiran kembali

Lebaran Tampil Kece, Makeup sampai Tas Diskon Gede di Transmart******

Tampil cantik tentu menjadi idaman bagi semua perempuan, termasuk ketika momen kumpul keluarga di Hari Raya Idul Fitri.

Nah, biar semakin cantik dan kece coba variasi makeupbaru dengan produk-produk yang ada di Transmart.

Lihat Juga : Gesit Emak-emak Borong Daging Saat Full Day Sale Transmart Dibuka

Promo diskon 20 persen ini juga berlaku untuk pembelian produk Emina dan Purbasari. Sementara produk La Tulipe dan LT Pro diskon 15 persen untuk semua item.

Selain itu, ada juga promo beli 2 diskon 25 persen untuk produk Wardah. Tak ketinggalan, diskon 30 persen untuk produk Amaranthine.

Nah, biar semakin cantik, coba juga tas-tas baru yang lagi diskon juga di Transmart. Salah satunya berbagai tas dari Les Femmes yang diskon 50 persen.

Lihat Juga : Transmart Hadirkan Promo Pesona Gaya Diskon Lebaran sampai 50 Persen

Wah, gede banget kan diskonnya? Buruan langsung serbu aja Pesona Gaya Diskon Lebaran Transmart di cabang terdekat sebelum kehabisan!

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

pasar suci

Badai PHK Terjang Kantor Akuntan 'Big Four', Ribuan Karyawan Terdampak******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlangsung. Kali ini, badai menerjang 'geng' raksasa kantor akuntan dunia yang sering disebut Big Four.

Big Four terdiri dari KPMG, Ernst & Young (EY), Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers (PWC).

Berdasarkan laporan yang dirangkum CNNIndonesia.com, Senin (24/4), sejak awal tahun lalu, setidaknya tiga dari anggota Big Four sudah mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS).

Keputusan PHK KPMG ini diketahui melalui pengumuman internal perusahaan seperti dilaporkan Financial Times yang dikutip Reuters, Kamis (16/2) lalu. Sehingga, perusahaan ini menjadi pertama dari empat firma akuntansi terbesar ini melakukan efisiensi karyawan.

Selanjutnya, pengumuman PHK disampaikan oleh Ernst and Young (EY) pada pekan lalu yang berdampak terhadap 5 persen atau sekitar 3.000 karyawannya di AS.

Alasan pemangkasan adalah karena ada beberapa kapasitas pekerja di bagian perusahaan yang melebihi kebutuhan.

Selain itu, EY menyampaikan pemangkasan karyawan diperlukan untuk kesehatan jangka panjang perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.

Terbaru, PHK dilakukan oleh Deloitte yang akan berdampak pada 1,5 persen atau 1.200 orang pekerjanya di AS pada Jumat (21/4). Kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan tersebut.

"Bisnis AS kami terus mengalami permintaan klien yang kuat. Karena pertumbuhan dalam praktik tertentu moderat, kami mengambil tindakan personel yang sederhana jika diperlukan," kata Deloitte dalam pernyataan melalui email kepada Reuters.

Anggota 'geng' Big Four yang masih belum terlihat melakukan PHK adalah PWC. Namun, saat ini risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasihat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pembunuh Setan

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI