vip88 slot

Infinity dimulai dengan horor

Revisi Aturan PMSE: Pemerintah Ingin Pisahkan Sosmed dan E******

Pemerintah akan memisahkan sosial media dengane-commerce dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Lalu, pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Kemudian, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara dengan Rp1,5 juta. 

Lihat Juga : KAI Luncurkan Kereta Ekonomi New Generation, Berapa Tarifnya?

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) resmi diteken Zulhas pada Senin (25/7). Aturan tersebut saat ini menunggu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Kadin Beri Rekomendasi Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Jokowi di IKN******

Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas dari pihaknya ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 22 September 2023.

Peta jalan ini merupakan advis program pembangunan yang lebih terarah hingga 2045 mendatang. Roadmap tersebut diberikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid pada Malam Apresiasi di kawasan IKN Nusantara yang berada di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Peta jalan ini akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan Indonesia Emas," terang Jokowi usai menerimaroadmapberbentuk buku tersebut.

"Kami berharap rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 semakin terarah," kata Arsjad.

Lihat Juga : Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN Telan Rp1,34 T

Lebih lanjut dia menerangkan, Peta Jalan Indonesia Emas 2045 disusun berdasarkan empat aspek prioritas

Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan.

Kedua, aspek kesejahteran. Salah satunya hilirisasi industri dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan. Upaya ini penting dilakukan mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar.

"Keempat, aspek keberlanjutan. Aspek ini menargetkan dekarbonisasi dengan memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan,"ujar Arsjad.

Sebagai informasi, dalam Struktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan pada Juni lalu terdapat 6 bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia.

Enam bab itu adalah Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045.

Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5 persen yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen Indonesia dapat keluar MIT pada 2041 mendatang. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen agar pada 2038 Indonesia dapat keluar MIT.

Lihat Juga : Jokowi Groundbreaking Proyek Strategis IKN, PLN Hadirkan Listrik Andal

Optimistis menggapai cita-cita tersebut, Indonesia dibekali berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan.

Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting.

Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris.

Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Respons Tokopedia soal Larangan Jual Barang Impor di Bawah US0******

Platform dagang elektronik, Tokopedia, mengaku tak masalah atas rencana pemerintah yang akan melarang penjualan barang impor di bawah US0 atau setara dengan Rp1,5 juta.

Larangan tersebut merupakan salah satu poin yang akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Hilmi Adrianto mengatakan hingga kini, pihaknya masih mempelajari dan terus berkoordinasi dengan pihak internal, pemerintah dan berbagai pihak terkait peraturan tersebut, serta dampaknya pada bisnis Tokopedia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menerbitkan aturan tentang perdagangan online di Indonesia.

Aturan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi permendag tersebut, akan ada enam poin yang akan diatur.

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Pertama,pemerintah akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commercehanya boleh melakukan promosi.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commercedengane-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dane-commercesecara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commercedan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Lihat Juga : Gurita Bisnis Milik Kaesang yang Baru Diangkat Jadi Ketum PSI

Keempat, pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal. "Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Keenam,pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Tika dan Kesan Naik WHOOSH yang Serasa di Korea******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang kini bernama WHOOSHsegera beroperasi. Saat ini, PT KCIC tengah menguji coba kereta tersebut.

Uji coba dilakukan secara gratis. Pada tahap awal, PT Kereta Cepat Indonesia China membuka uji coba untuk masyarakat sekitar jalur kereta.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyebut 4.200 orang telah mendaftar ikut menjajal uji coba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara gratis pada tahap awal.

Selama masa uji coba terbatas, KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan Kereta Cepat pulang pergi. Dengan kata lain, total terdapat delapan perjalanan kereta yang beroperasi setiap harinya.

Setelah uji coba, jika tidak ada hambatan, Kereta Cepat akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 1 Oktober mendatang.

Setelah operasi, Jokowi mengatakan tarif moda transportasi tersebut tidak akan disubsidi.

"Tidak ada subsidi. Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Sementara itu, KCIC mengusulkan paket tarif (bundling) sebesar Rp300 ribu per penumpang. Harga tiket itu untuk naik kereta ringan LRT, Kereta Cepat dan kereta api pengumpan (feeder).

Sedangkan, tarif kereta cepat saja tanpa feeder dan LRT, mereka usul sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

Selain dua kategori tiket itu, KCIC juga mengusulkan tarif dinamis (dynamic pricing) untuk kelas utama dan kelas bisnis.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) berselebrasi saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyentuh kecepatan 351 kilometer per jam pada uji coba rute Bandung-Jakarta, Rabu (13/9). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).

Atas kehadiran segala skema harga tiket itu, bagaimana pendapat masyarakat?

Sejatinya masyarakat menyambut positif kehadiran WHOOSH. Tika misalnya.

Salah satu warga yang sudah menjajal WHOOSH ini menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung cukup nyaman. Selain nyaman, waktu yang diperlukan untuk melesat dari Jakarta-Bandung yang hanya 45 menit-1 jam juga terlalu cepat. 

Waktu tempuh itu jelas unggul jauh jika dibandingkan naik moda transportasi lain; mobil, bus maupun motor yang bisa mencapai 3 jam-an bergantung tingkat kepadatan arus lalu lintas.

"Enak sih, cepat banget 45 menit sudah sampai Bandung. Interiornya juga bagus banget, mirip-mirip sama KTX (Korean Train eXpress) Korea. Kayaknya agak bagusan KCJB juga," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Meski terkesan, ada harapan yang disampaikan Tika; tiket. Ia memandang tarif tiket yang diusulkan KAI masih belum bersahabat di kantong.

Harusnya kata Tika, tarif KCJB hanya Rp200 ribu, sudah termasuk LRT dan feeder.

"Harapannya semoga tarif yang ditetapkan lebihaffordable, dan bisa sampai Surabaya juga kalau bisa dilanjutkan proyek pembangunannya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Tika, salah satu warga Jakarta bernama Mathilda menyambut baik KCJB meski ia belum mencoba moda transportasi itu. Ia pun bersemangat mengikuti uji coba.

"Menurut saya transportasi ini pasti memudahkan mobilisasi orang-orang dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya," katanya.

Sama dengan Tika, ia juga menilai tarif KCJB yang diusulkan masih terlalu mahal. Ia berharap pemerintah akan memberikan subsidi terhadap tarif tiket WHOOSH supaya bisa lebih murah.

Ke depan, ia ingin proyek kereta cepat juga bisa dilanjutkan ke kota lain sehingga bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalanan.

"Harapannya harga tiketnya bisa lebih murah dan bisa dilanjutkan ke kota-kota lain seperti ke Jogja dan Surabaya," katanya.

Sementara itu, warga Bandung bernama Idham mengatakan KCJB cukup membantu terutama bagi ia yang bekerja di Jakarta. Namun, ia berniat menggunakan KCJB hanya dalam situasi penting atau mendesak.

Pasalnya, tarif yang sedang digodok sekarang terlalu mahal.

"Soalnya kalau dari segi biaya masih cukup mahal ya untuk pekerja dengan gaji yang masih tidak terlalu jauh dari UMR," kata Idham.

Ia mengatakan jika tarif KCJB di bawah Rp250 ribu, maka ia mau saja menggunakan moda transportasi itu. Pasalnya ia biasanya mengeluarkan tidak lebih dari Rp100 ribu untuk biaya bus ditambah ojek online dari Jakarta ke Bandung.

"Kalau biaya perjalanan KCJB lebih murah, mungkin saja kepadatan di Jakarta juga bisa berkurang karena bisa jadi banyak warga Bandung dan sekitarnya yang bekerja di Jakarta bisa lebih sering pulang," kata Idham.

Ada juga warga Jakarta bernama Alfaddillah yang mengatakan sangat menantikan KCJB karena bisa memangkas waktu tempuh. Sehingga moda transportasi ini dinilai cocok untuk pekerja yang dinas serta anak rantau.

Kendati, ia menilai tarif Rp250 masih terlalu mahal karena penumpang harus merogoh kocek lagi agar bisa sampai ke Bandung.

Di sisi lain, ia berharap seluruh infrastruktur KCJB bisa segera selesai sebelum beroperasi total.

"Karena bakal menyusahkan banget kalau ini semua belum siap," katanya.

Sementara itu, warga Bandung yang bekerja di Jakarta bernama Riani mengatakan ada dua hal yang ia pertimbangkan untuk naik Kereta Cepat; akses dan tarif. Terkait akses, ia menilai KCJB kurang membantu karena hanya sampai Tegalluar, bukan Bandung.

"Saya juga belum tahu penghubungnya dari Tegalluar ke tempat saya di pusat Kota Bandung semudah apa. Apakah lebih mudah dari transportasi biasanya yang pakai travel," kata Riani.

Kemudian terkait tarif Rp250 ribu hingga Rp300 ribu, ia menilai tidak bisa disebut kemahalan karena fasilitas yang diberikan KCJB. Namun, ia menilai fasilitas-fasilitas tersebut tidak dibutuhkan selama perjalanan ke Bandung

Dibanding KCJB, Riani lebih memilih menggunakan travel ke Bandung. Pasalnya harga travel ke Bandung tidak sampai setengah tarif KCJB dan agen pemesanannya tersedia di banyak tempat.

"Jadi sejauh ini saya masih prefer naik travel," katanya.

Ke depan, ia berharap akses KCJB hingga ke pusat Kota Bandung bisa dipersiapkan dengan baik. Ia juga berharap jadwal KCJB juga diperjelas.

Warga Bandung lainnya, Dadan, menilai KCJB bisa membantu mobilisasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya dengan waktu yang cepat. Ia pun menilai wajar jika tarif KCJB dibanderol R250 ribu.

"Karena tiket kereta lainnya seperti Argo Parahyangan untuk Jakarta - Bandung ataupun sebaliknya hampir sama. Mungkin bedanya di waktunya saja tiba dan datang lebih cepat," katanya.

Ke depan, ia berharap KCJB bisa menjadi transportasi publik yang beroperasi tanpa ada kendala apapun. Apalagi KCJB sangat dibutuhkan bagi mereka yang berkepentingan mendesak sehingga tidak perlu menghadapi macetnya perjalanan di jalan raya.

Merespons harapan masyarakat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyempurnakan Kereta Cepat.

Termasuk mempersiapkan segala macam pendukung mobilitas masyarakat yang memakai moda itu. Salah satunya, menyiapkan feeder atau kereta penumpang yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung.

Ia bahkan turun langsung demi mengetes kenyamanan fasilitas itu. Hal itu ia lakukan lakukan demi memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses.

Sejumlah pembangunan tengah dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta feeder.

Secara keseluruhan akan ada pembangunan Skybridge di Stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung, serta pembangunan Flyover Ciroyom dan Pusdikpom. Semuanya ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Selain kereta feeder, terdapat pula sejumlah akses penghubung dari dan ke Stasiun Padalarang, di antaranya BTS Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun KBP, Bus Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB.

Selain itu jug ada angkutan perkotaan (angkot) Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

Sementara itu berkaitan dengan tiket, Budi mengatakan kemungkinan tarifnya Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Ia mengatakan tak ada subsidi dari pemerintah terkait tiket itu.

Karier hiburan Nona Hou Fu

Hasil Rapat Istana soal Rempang: Tak Ada Penggusuran tapi Pergeseran******

Pemerintah memastikan tidak akan ada penggusuran bagi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau karena pembangunan proyek Rempang Eco-City, namun hanya menggeser ke kampung yang masih ada di wilayah tersebut.

Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut, pemerintah hanya akan memindahkan warga terdampak ke kampung yang berjarak 3 kilometer dari lokasi asal.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tetapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Dia menyebut warga akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Menurutnya, sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Pemerintah memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindah. Setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Bagi warga yang rumahnya lebih besar dari tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai.

Bahlil mengatakan rumah-rumah baru itu sedang dibangun. Dia memastikan warga terdampak akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung.

"Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," ucapnya.

Sebelumnya, pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian. Warga menolak dipindahkan dari rumahnya, sedangkan polisi melakukan tindakan represif terhadap warga yang berdemonstrasi.

Presiden Jokowi mengakui ada komunikasi yang kurang baik dalam menerapkan kebijakan di Rempang. Sehingga, ia mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk menuntaskan polemik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," tutur Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Hasil Rapat Istana soal Rempang: Tak Ada Penggusuran tapi Pergeseran******

Pemerintah memastikan tidak akan ada penggusuran bagi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau karena pembangunan proyek Rempang Eco-City, namun hanya menggeser ke kampung yang masih ada di wilayah tersebut.

Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut, pemerintah hanya akan memindahkan warga terdampak ke kampung yang berjarak 3 kilometer dari lokasi asal.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tetapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Dia menyebut warga akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Menurutnya, sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Pemerintah memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindah. Setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Bagi warga yang rumahnya lebih besar dari tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai.

Bahlil mengatakan rumah-rumah baru itu sedang dibangun. Dia memastikan warga terdampak akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung.

"Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," ucapnya.

Sebelumnya, pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian. Warga menolak dipindahkan dari rumahnya, sedangkan polisi melakukan tindakan represif terhadap warga yang berdemonstrasi.

Presiden Jokowi mengakui ada komunikasi yang kurang baik dalam menerapkan kebijakan di Rempang. Sehingga, ia mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk menuntaskan polemik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," tutur Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]