mustang303 link

Saya mendengar angin bertiup

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Mendag Zulhas Beberkan Penyebab Harga Telur Naik******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan penyebab harga telur naik beberapa waktu terakhir. Salah satunya karena banyak pengusaha telur yang bangkrut.

"Kan selama ini banyak sekali pengusaha telur itu tutup bangkrut karena harga murah, bahkan Lebaran saja Rp25 ribuan, bangkrut orang, karena dia harus jual Rp28 ribu," kata Zulhas di Istana Kepresidenan, dikutip dari CNBC, Senin (22/5).

Menurut Zulhas, penyebab lainnya adalah sebagian besar indukan ayam diremajakan atau dipotong sehingga membutuhkan waktu untuk mengejar produksi. Kemudian harga pakan berupa jagung juga naik.

Sebab itu, Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan berencana memberikan subsidi jagung sebesar Rp1.500 per kilogram (kg). Namun rencana tersebut belum diputuskan.

"Cuma sekarang andai kata diputuskan tapi belum ini masih dibahas, nanti yang diimpor itu petani lokal, jadi kalau harga jagung rakyat mahal sampai Rp6.500 per kg nanti Rp 1.500 disubsidi apa untuk transportasinya atau apanya, jadi harga terkendali," kata Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Peternak Layer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga telur a salah satunya dipicu peningkatan kebutuhan dan pesanan nasi bungkus dan rames di masa pendaftaran bakal calon legislatif pada Mei ini.

Lihat Juga : Sri Mulyani Kucurkan Rp58,1 T untuk Pensiunan PNS per April 2023

"Mei ini sudah mulai pendaftaran bakal caleg merata diseluruh Indonesia. Otomatis kebutuhan nasi bungkus atau nasi rames pasti juga meningkat ya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Selain faktor itu, ia mengatakan harga telur naik karena posisi populasi ayam petelur nasional yang belum pulih 100 persen. Kenaikan juga dipicu harga pokok produksi telur yang meningkat seiring lonjakan harga pakan pabrik saat ini.

"Dan pemerintah tidak bisa lakukan intervensi pabrikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Kinerja Industri Pabrik di China Anjlok ke Level Terendah Pasca******

Kinerja industri manufaktur atau pabrik-pabrik di China merosot di level terendah sejak negara tersebut mengakhiri kebijakan nol covid pada Desember tahun lalu, ketika pemulihan ekonomi terus kehilangan momentumnya.

Pasar Asia tergelincir setelah data Mei dirilis, meskipun ada kesepakatan sementara antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk meningkatkan batas utang AS, pada Selasa malam.

PMI Manufaktur China turun menjadi 48,8 pada bulan ini dari sebelumnya 49,2 pada April, menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional, Rabu lalu.

Sementara itu, PMI non-manufaktur resmi, yang mengukur sentimen di sektor jasa dan konstruksi, turun menjadi 54,5 pada bulan Mei dari 56,4 pada April, juga merupakan level terlemah dalam empat bulan.

"Pemulihan ekonomi menghadapi tantangan," kata Zhiwei Zhang, presiden dan ekonom kepala di Pinpoint Asset Management, pada Rabu (31/5), dikutip CNN Business.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

"Permintaan domestik melemah belakangan ini, sebagian disebabkan oleh pasar properti yang meredup dan gelombang kedua covid," imbuhnya.

Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini masih berada dalam tengah-tengah penurunan sejarah di pasar properti. Negara tersebut juga bersiap menghadapi gelombang baru covid-19.

Minggu lalu, Zhong Nanshan, seorang epidemiolog China, memprediksi gelombang kedua infeksi covid akan mencapai puncaknya pada akhir Juni, dengan sekitar 65 juta orang terinfeksi per minggu.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshoujue

Kemenkeu Bicara Peluang Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jelang Pemilu 2024******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan(Kemenkeu) bicara soal peluang kenaikan tarif cukai rokokjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Nanti sambil jalan. Nanti tentunya kami akan mengikuti mekanisme di DPR, kami akan membahas di UU APBN 2024 untuk kepastiannya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5).

"Satu tahap itu memang harus dilakukan dan sudah disepakati untuk jangka menengah 2 tahun, tetapi secara hukum, secara ketentuan regulasi, tetap harus kami bahas dan mendapat penetapan dari DPR," imbuhnya.

Askolani berharap tidak ada banyak perubahan angka penerimaan negara dari cukai rokok di masa Pemilu tahun depan. Namun, ia menuturkan ada dua faktor yang berpengaruh.

"Mudah-mudahan enggak banyak perubahan (setoran cukai di masa Pemilu 2024). Kita tahu biasanya mengenai penerimaan cukai itu tergantung, satu, kebijakan tarifnya, kedua, produksinya," tuturnya.

"Jadi, tentunya itu menjadi langkah kebijakan yang akan diputuskan tahun depan dan kami akan kelola untuk implementasi dan juga kami monitor," tandas Askolani.

Sebelumnya, kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2023 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang diterbitkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Tarif cukai rokok yang naik menjadi 10 persen membuat harga jual eceran (HJE) rokok ikut melesat tahun ini. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp234,7 triliun per April 2023.

Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan kepabeanan dan cukai RI per April 2023 mencapai Rp94,5 triliun. Namun, angka ini turun 12,81 persen dari penerimaan tahun lalu.

Gadis malang dan gadis bangsawan

Pemerintah Naikkan Insentif Pengali Ekspor Demi Kerek DMO Minyakita******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal, serta dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Kenaikan diharapkan mendorong produsen meningkatkan kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation(DMO) dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dengan insentif itu, produsen yang memasok Minyakita memiliki hak ekspor CPO lebih banyak dibanding hanya memasok minyak goreng curah.

"Diharapkan dengan menaikkan angka (insentif) kemasan, bisa menarik untuk dijadikan DMO," kata Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

"Minyakita yang proporsi naik jadi 55 persen saat ini dibanding minyak curah, ini perlahan menurunkan harga Minyakita di berbagai daerah," katanya.

Ke depan, Isy mengatakan kenaikan insentif diharapkan proporsi Minyakita dapat terus meningkat menjadi 70 persen dan minyak curah 30 persen.

Lihat Juga : Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia

Selain itu, Kemendag akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada minggu ini untuk membahas utang pemerintah sebesar Rp344 miliar. Utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu, yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami masih menunggu pendapat hukum Kejaksaan Agung. Untuk Aprindo kami sudah menjadwalkan pertemuan minggu ini,"katanya.

Aprindo sempat mengancam akan berhenti menjual minyak goreng jika utang itu tidak segera dilunasi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Pemerintah Naikkan Insentif Pengali Ekspor Demi Kerek DMO Minyakita******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal, serta dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Kenaikan diharapkan mendorong produsen meningkatkan kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation(DMO) dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dengan insentif itu, produsen yang memasok Minyakita memiliki hak ekspor CPO lebih banyak dibanding hanya memasok minyak goreng curah.

"Diharapkan dengan menaikkan angka (insentif) kemasan, bisa menarik untuk dijadikan DMO," kata Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

"Minyakita yang proporsi naik jadi 55 persen saat ini dibanding minyak curah, ini perlahan menurunkan harga Minyakita di berbagai daerah," katanya.

Ke depan, Isy mengatakan kenaikan insentif diharapkan proporsi Minyakita dapat terus meningkat menjadi 70 persen dan minyak curah 30 persen.

Lihat Juga : Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia

Selain itu, Kemendag akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada minggu ini untuk membahas utang pemerintah sebesar Rp344 miliar. Utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu, yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami masih menunggu pendapat hukum Kejaksaan Agung. Untuk Aprindo kami sudah menjadwalkan pertemuan minggu ini,"katanya.

Aprindo sempat mengancam akan berhenti menjual minyak goreng jika utang itu tidak segera dilunasi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

[Gambas:Video CNN]