situs slot gacor hari ini 2022

Guizhi Tongjian

Kemendag Klaim Harga Bahan Pokok Turun Signifikan Usai Lebaran******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim harga bahan pokok usai Lebaranmengalami penurunan yang cukup signifikan. Daging ayam dan daging sapi yang sempat melonjak saat Lebaran juga mulai turun harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyatakan klaim tersebut berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag.

"Daging ayam pada saat Lebaran mencapai harga Rp39 ribu -Rp40 ribu per kg, saat ini menuju harga normal sesuai harga acuan di kisaran Rp37 ribu per kg. Daging sapi yang saat Lebaran mencapai hampir Rp150 ribu per kg, saat ini turun signifikan hingga 6,11 persen menjadi Rp139 ribu per kg," kata Isy kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

"Tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Menurutnya, Kemendag bersama pemangku kepentingan terkait berupaya terus menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Caranya dengan meningkatkan produksi, manajemen stok, optimalisasi pasar murah hingga tata kelola angkutan barang pokok.

"Selain itu, rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu turut memastikan agar koodinasi dan kerja sama antardaerah berlangsung dengan optimal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Setan Daqin

Erick Thohir Sebut Mestinya Dirut BUMN Tak Bawa Pistol, Siapkan Sanksi******

Menteri BUMN Erick Thohirbuka suara soal kasus letusan pistolmilik Dirut BUMN berinisial HW di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Enggak tahu [kabarnya], nanti saya cek. Mestinya [Dirut BUMN] enggak boleh [bawa pistol]. Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," kata dia, di Jakarta, Rabu (19/4).

Erick menegaskan bakal mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika Dirut BUMN tersebut membawa senjata api.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar [ada peristiwa itu]," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan Dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.

Perjalanan pulang sang penyihir

BPKP Siap Bantu Erick Thohir Cari Biang Kerok BUMN Bermasalah******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari biang kerok perusahaan pelat merah bermasalah.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya siap melakukan audit terhadap BUMN jika diminta Erick Thohir. Namun, ia enggan blak-blakan soal berapa perusahaan pelat merah bermasalah yang menjadi incaran.

"Ya Insyaallah akan ke sana (audit BUMN bermasalah), kalau dimintakan. Sepengetahuan saya belum. Secara resmi, formil belum. Kalau dimintakan saya kira BPKP akan turun," tegasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Menteri BUMN Erick Thohir memang getol menyuarakan bersih-bersih di kementeriannya. Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN.

Ia pernah mengumumkan hasil laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, di mana sebesar 65 persen bermasalah. Erick menegaskan hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

Menurutnya, salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset. Erick mengungkapkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya Asabri dan Jiwasraya.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujar Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem, Rabu (11/1).

"Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Harga Telur Ayam Melejit, Tembus Rp38 Ribu per Kg di Papua Barat******

Harga telur ayam melonjak tembus Rp30 ribuan per kg.

Mengutip hargapangan.id, Senin (15/5), harga telur ayam di Papua Barat melonjak hingga Rp38.700 per kg. Harga tersebut adalah yang paling mahal di Indonesia.

Di Papua, harga telur ayam dijual Rp37.100 per kg, Sedangkan di DKI Jakarta, harga telur ayam dijual Rp32 ribu per kg.

Berikut daftar harga telur ayam di Indonesia per kilogram;

Lihat Juga : Utang Indonesia Tembus Rp5.961,4 T pada Kuartal I 2023

Sulawesi Selatan Rp26.750
Jambi Rp27.650
Sulawesi Utara Rp27.900
Bali Rp28.150
Bengkulu Rp28.200
Kepulauan Riau Rp28.300
Lampung Rp29.250
Riau Rp29.250
Sumatera Selatan Rp29.700
Aceh Rp30.350
Kalimantan Selatan Rp30.350
Sulawesi Tengah Rp30.800
Sumatera Utara Rp30.950
Jawa Tengah Rp31.050
Jawa Timur Rp31.300
Nusa Tenggara Barat Rp31.550
Jawa Barat Rp31.950
Kalimantan Utara Rp31.950
DKI Jakarta Rp32 ribu
Kalimantan Tengah Rp32.050
Nusa Tenggara Timur Rp32.450
Banten Rp32.500
Gorontalo Rp32.750
Maluku Utara Rp34 ribu
Papua Rp37.100
Papua Barat Rp38.700

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]