uatas ilegal

slot merah 789 684Jutaan kata 406431Orang-orang telah membaca serialisasi

《uatas ilegal》

Pemkab Kuningan beri santunan Rp42 juta untuk ahli waris petugas KPPS******

beliau telah berjuang untuk negara

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Yayan Risdianto, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia setelah bertugas. Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, Sabtu, mengatakan dana santunan itu berasal dari program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemkab Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kuningan, termasuk KPU dan Bawaslu telah didaftarkan dalam program ini sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu lalu. “Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran kepada lebih 39 ribu lebih petugas Pemilu 2024, yang didaftarkan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati. Menurut dia, dana santunan itu nantinya diberikan langsung kepada pihak keluarga almarhum Yayan yang tinggal di Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan.

Baca juga: Wali Kota Bandung: Petugas KPPS meninggal adalah pahlawan demokrasi
Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Bupati menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya Yayan yang bertugas sebagai anggota KPPS, di tempat pemungutan suara (TPS) 16 Kelurahan Cijoho. “Saya mendatangi kediaman almarhum untuk memberikan penghormatan terakhir. Intinya beliau telah berjuang untuk negara,” ujarnya. Ia menjelaskan Yayan berpulang pada Jumat (16/2) kemarin, setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Juanda Kuningan untuk mendapatkan pertolongan medis. Penyebab wafatnya anggota KPPS ini diduga karena kelelahan setelah bertugas pada proses pemilu. “Selepas bertugas beliau membaringkan tubuh untuk beristirahat. Setelah bangun beliau pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun saudara Yayan Risdianto meninggal dunia setibanya datang di rumah sakit,” ungkapnya. Dia berharap tidak ada lagi anggota KPPS maupun petugas penyelenggara pemilu lain yang wafat, setelah menunaikan tugas dalam pesta demokrasi tahun ini. “Untuk saudara almarhum Yayan, kami mendokan agar beliau menjadi ahli surga,” ucapnya.

Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia
Baca juga: Seorang ketua KPPS di NTT meninggal dunia
Baca juga: Ketua KPPS di Aceh Barat Daya meninggal dunia diduga akibat kelelahan

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia dan telah memerintahkan untuk membantu pemakaman jenazah. "Kami perintahkan untuk mengurus seluruh proses, baik pemakaman maupun santunan. Jadi, ada juga yang kami harus mengurus hal sedemikian. Ada juga bantuan dari pemerintah kota dan juga teman-teman kepolisian yang membantu dalam mengurus jenazah dan lain-lain," kata Rahmat di Kantor Bawaslu RI di Jakarta, Jumat. Rahmat menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pemakaman petugas KPPS itu. "Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu keluarga penyelenggara pemilu dalam melakukan proses-proses demikian," ucapnya. Langkah-langkah antisipasi telah dilakukan pihaknya guna mencegah kejadian tersebut, seperti pemeriksaan kesehatan dan pengecekan rekam kesehatan yang bersangkutan. Namun, menurut dia, ada faktor lain di luar kendali pihak KPU dan Bawaslu. "Kami minta 'kan agar menjaga kesehatan, tetapi, ya, kami tidak tahu kondisi pada saat itu. Mungkin sedang banjir kemudian hujan. Itu faktor-faktor yang harus kami hitung," ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024. Kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat pukul 14.00 WIB, tercatat sembilan kematian, di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung.

Baca juga: Anggota KPPS di Jakarta Selatan meninggal saat persiapkan pencoblosan
Baca juga: Legislator desak KPU berikan santunan Rp46 juta kepada KPPS meninggal
Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

AS dan negara******

Istanbul (ANTARA) - Amerika Serikat dan beberapa negara Arab secara aktif terlibat dalam penyusunan rencana pendirian negara Palestina, menurut laporan media AS pada Jumat.

Menurut sejumlah pejabat AS dan Arab kepada The Washington Post, ada urgensi untuk menyelesaikan rencana tersebut demi terciptanya perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menentukan kerangka waktu bagi pendirian negara Palestina, dan pengumumannya kemungkinan akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang, menurut Post.

Laporan media AS itu mengklaim bahwa gencatan senjata dan negosiasi pembebasan sandera antara Israel dan Hamas juga termasuk dalam rencana tersebut.

Disebutkan pula bahwa gencatan senjata awal selama enam pekan diharapkan dapat memfasilitasi pengumuman rencana ini, menggalang dukungan, dan memulai langkah-langkah pendahuluan.

Menurut Post, para pejabat AS telah mengisyaratkan kemungkinan untuk mengakui negara Palestina itu dan menekankan bahwa pengakuan tersebut bisa menjadi sinyal adanya pendekatan baru terhadap upaya perdamaian di kawasan itu.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Biden: Tanpa perlindungan warga sipil, Israel tidak boleh serang Rafah
Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Label：vpnslot situs slot deposit pulsa terpercaya 128、cara pembayaran cicilan di lazada、mega slot demo

Terkait：bonus new member 25+25 bebas ip、big 555 slot、trik menang slot princess、gacor link alternatif、jp slot 123、judi、situs slot vip、link slot akun baru gacor、dewa slot 555、hari slot gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pinjol kredivo（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

pinjol bayar cicilan bulanan

link main slot 88

situs 666 slot

link slot terbaru dan tergacor

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Murid legalis

pasar slot

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menginstruksikan tim pemenangan, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawal ketat rekapitulasi suara dan tidak terlena atas perolehan posisi pertama pasangan calon 02 tersebut di hitung cepat.

"Justru karena kita menang di versi quickcount,TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) harus lebih bekerja keras dalam mengawal rekapitulasi suara. Bukan malah sebaliknya jadi terlena. Kita harus terus melakukan pengawalan dengan ketat sampai diumumkan oleh KPU," kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan TKN dan TKD harus ikut memastikan agar tidak ada satupun surat suara masyarakat yang tidak dihitung atau dicurangi. Selain itu, ia meminta Tim Kampanye untuk bersikap disiplin dalam proses administrasi rekapitulasi suara dan berkolaborasi dengan masyarakat yang memantau pemilu.

"Pekerjaan besar hari ini dan ke depan adalah administratif dan dokumen. Tolong berdisiplin dengan setiap dokumentasi, catatan, dan formulir yang ada, mulai dari C1 dan beragama jenis plano, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi," ujarnya.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Budiman sebut perolehan suara Prabowo-Gibran melebihi target TKN

Nusron juga mengingatkan kepada seluruh Tim Kampanye untuk tidak bersikap jemawa dan sombong atas capaian Prabowo-Gibran yang unggul di urutan pertama pada hitung cepat di sejumlah lembaga survei.

“Seperti yang telah disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran semalam, kemenangan (di hitung cepat) ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi harus menjadi kemenangan semua rakyat Indonesia. Jadi, tidak ada yang namanya bully, kesombongan, atau jemawa. Harus tetap merangkul agar ini menjadi kemenangan rakyat," tuturnya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Orang kaya yang saleh

cukong88 slot

Caleg milenial pimpin perolehan suara DPR RI Dapil Sulut******

Manado (ANTARA) - Dua calon legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari kalangan milenial, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut, memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024 melalui real countKPU.

Berdasarkan data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat pagi, Hillary yang berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara. Sementara Rio (28) yang diusung PDI Perjuangan telah meraup 19.391 suara.

"Tidak heran jika kedua milenial itu suara tinggi, karena keduanya anak kepala daerah di Sulut," kata Frendy, salah satu warga Manado.

Hillary merupakan putri dari Bupati Kepulauan Talaud Elly Lasut, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, dan Rio, putra dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang juga Bendahara DPP PDI Perjuangan.

Sementara caleg milenial lain berpeluang lolos, yakni kader Partai Golkar Jerry Sambuaga (36), yang sekarang ini menjabat Wakil Menteri Perdagangan dan putra dari politisi senior Theo L Sambuaga, sebanyak 10.094 suara.

Sementara data dari real counttersebut, suara yang masuk baru sekitar 9,41 persen dari 8.240 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 15 kabupaten dan kota se Sulut.

Sedangkan untuk perolehan suara sementara partai ke DPR RI, masih didominasi oleh PDI Perjuangan sebanyak 50.966 suara atau 33,03 persen. Diikuti oleh Partai Demokrat sebanyak 30.930 suara atau 20,04 persen.

Sementara Partai Golkar sebanyak 21.281 suara atau 10,63 persen, kemudian Partai Gerindra sebanyak 10.338 atau 6,7 persen.

Sebelumnya pada Pemilu 2019 lalu, Dapil Sulut mengirimkan enam wakilnya ke Senayan, yakni tiga dari PDI Perjuangan, serta Partai Golkar, Nasdem dan Demokrat masing-masing satu kursi.

Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pewarta: Hence Paat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

sjo77

AS dan negara******

Kemegahan Netheril

situs slot terbaru dan gacor

Asosiasi pengusaha harap pemimpin terpilih berikan kepastian berusaha******

Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, pemimpin Indonesia yang terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mampu meningkatkan kepastian dalam berusaha. "Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi," ujar Shinta kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Ia juga berharap, masa transisi pemerintahan pada waktu mendatang juga dapat dilakukan secara mulus serta minim politisasi kebijakan ekonomi.
Baca juga: Apindo-Hippindo dan APPBI beri diskon di mall warga sudah mencoblos
Menilik hasil perhitungan suara cepat (quick count), lanjut dia, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan kandidat lain. Apabila hasil rekapitulasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Februari hingga 20 Maret mendatang tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan cepat, pemilu akan berlangsung satu putaran. Dengan demikian, ia memproyeksikan akan berpengaruh positif pada stabilitas politik, kepastian hukum, kepastian arah ekonomi yang ditunjang oleh kepastian pemimpin negeri yang terpilih. “Bagaimanapun, pemilu dua putaran memiliki konsekuensi ongkos ekonomi dan politik yang besar, sedangkan pelaku pasar dan investor butuh kepastian dalam mengambil keputusan investasi sekaligus menjalankan bisnis,” ujarnya.

Baca juga: Apindo harap pemimpin hasil Pemilu 2024 jaga kondusivitas pengusaha Dengan ada kepastian, menurut wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini, mampu meminimalisir risiko pelarian modal (capital flight) serta keluarnya dana asing dari pasar keuangan. Sementara itu, tambah dia, proses pemilu yang damai, adil, dan jujur turut berperan dalam sentimen pasar karena pesta demokrasi Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 dunia. Karenanya, proses demokrasi Indonesia perlu dibuktikan dengan realisasi bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat dipercaya sebagai rekan usaha atau investasi.

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

slot89

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******

Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

tujuh belas lagi

pinjam uang pakai bpkb motor

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

《uatas ilegal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek24Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《uatas ilegal》bab terbaru。