web prediksi togel

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Buruh Kecewa Aturan Upah Terbaru Tak Atur Persentase Kenaikan******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebutburuhtak puas dengan aturan penetapan upahminimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.

Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.

"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya.

Dalam PP itu, Jokowi mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Subtansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Para Gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

UMP Buruh di Yogyakarta Naik Rp144 Ribu Jadi Rp2,12 Juta di 2024******

Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) di wilayah mereka naik 7,27 persen menjadi Rp2.125.897,61 pada tahun depan.

"Naik 7,27 persen, atau sebesar Rp144.115,22," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11).

Beny menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekera atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Selanjutnya, dengan nilai inflasi yang telah dirasionalisasi itu dilakukan penghitungan menggunakan ketentuan formula sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Naiknya cukup signifikan, walaupun di sana-sini ada dinamikanya," katanya.

Beny menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya tujuh hari ke depan.

"UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP, dasar rujukannya itu. Paling lambat 28 November besok sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti 30 November UMK se-DIY disampaikan Bapak Gubernur," pungkasnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Menko Airlangga Tandatangani Perjanjian Rantai Pasok Pertama di Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) menandatangani perjanjian rantai pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) Ketiga di San Francisco, Selasa (14/11).

Perjanjian ini dilakukan atas dasar keinginan kuat dari negara-negara mitra IPEF untuk memiliki rantai pasok yang tangguh dan kompetitif di kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian ini telah menghasilkan kesepakatan rantai pasok (Supply Chain Agreement) pertama di dunia.

Adapun perjanjian rantai pasok (Supply Chain) ini perundingannya dimulai pada Desember 2022 di Brisbane, Australia yang bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional.

Pasca-penandatanganan perjanjian rantai pasok, pemerintah akan melaksanakan proses domestik yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian rantai pasokan IPEF serta berkoordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait implementasi perjanjian rantai pasok.

Tiap negara anggota IPEF akan memberikan perwakilan pejabat senior pada masing-masing badan yang bersifat tripartit (perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha).

Sebagaimana diketahui perjanjian rantai pasok mengamanatkan pembentukan tiga badan rantai pasok, yakni Dewan Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Council), Jaringan Respons Krisis Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Crisis Response Network), dan Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF (IPEF Labor Rights Advisory Board).

Pada kesempatan ini, terkait Pilar III IPEF, Ekonomi Bersih, Pihak Amerika Serikat menyampaikan terdapat beberapa tangible benefits terkait Pilar III. Antara lain IPEF Catalytic Capital Fund senilai US juta, US DSC Global Climate Fund senilai US0 juta, dan IPEF Investor Forum yang akan dilaksanakan di Singapura pada April atau Juni 2024.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam Pertemuan Tingkat Menteri Ketiga (in person) IPEF, Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Sandiaga Klaim RI Sudah Cuan Rp78 M dari 3 Hari Piala Dunia U******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut Indonesia sudah cuan sampai US juta atau sekitar Rp78,5 miliar (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) per 3 hari setelah pembukaan Piala Dunia U-17di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (10/11).

Ia pede angka tersebut akan terus bertambah, termasuk dari sektor pendukung lain.

"Jadi, kalau kita melihat sekitar spendingUS.000-US.500, maka totalspendingkita perkirakan US juta sampai US juta dari tim dan pendukungnya. Tapi pergerakan ekonomi secara menyeluruh jauh lebih dari ini. Itu baru per 3 hari ini," ucapnya di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Oleh karena itu, Sandi mengajak masyarakat Indonesia meramaikan hajat sepak bola ini. Menurutnya, kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 akan jarang ditemui dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita juga menyiapkan paket wisata bukan hanya untuk kesebelasan, tapi juga keluarga, pendukung, dan fans setelah Piala Dunia ini untuk memperpanjang tinggal di Indonesia dengan mengunjungi destinasi-destinasi wisata," tuturnya.

"Kita melihatnya bukan dari nominal dolar saja (potensi keuntungan secara keseluruhan), tapi dampak dari pemberdayaan produk olahraga, sport tourism, dan semakin meningkatnya minat anak muda mendalami sepak bola. Ini dampaknya bukan hanya dihitung secara rupiah dalam seminggu dua minggu ke depan, tetapi ini adalah investasi untuk jangka panjang," tandas Sandi.

Ada 24 peserta Piala Dunia U-17, sama seperti format yang diterapkan FIFA sejak 2007. Rinciannya, 5 wakil Asia, 5 Eropa, 4 Amerika Selatan, 4 Amerika Tengah dan Utara, 4 Afrika, dan 2 wakil Oseania.

Timnas U-17 Indonesia tergabung dalam Grup A. Garuda Muda harus melawan Ekuador, Panama, dan Maroko demi tiket ke babak gugur.

Piala Dunia U-17 di Indonesia dihelat di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Nantinya, final gelaran sepak bola ini akan berlangsung pada 2 Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Wapres Apresiasi ALI 2023, Dorong Investasi Berkelanjutan******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir secara langsung dalam ajang pemberian Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11).

Penghargaan ini dalam rangka memberikan apresiasi atas kinerja serta inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf memberikan apresiasi kepada para pemenang ALI 2023. Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi untuk peningkatan realisasi investasi.

"Secara khusus, saya sampaikan penghargaan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang berhasil terus mencapai target-target yang dibebankan untuk investasi," ujar Wapres.

Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyatakan, capaian realisasi investasi dari target yang selalu berkembang setiap tahunnya itu juga merupakan atas kerja keras para kepala daerah yang didelegasikan melalui DPMPTSP.

"Mencapai target realisasi 2023 itu bukan pekerjaan gampang. Spesial untuk DPMPTSP saya ucapkan terima kasih dan I love you. PTSP sebagai instrumen dan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang maksimal," kata Bahlil.

Kemudian, kata Bahlil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, maka harus menciptakan kawasan ekonomi baru dan instrumennya adalah investasi. Hal itu, kata dia, agar tidak ada lagi pemahaman Jawa sentris.

Namun demikian, kata Bahlil, hal itu perlu insentif yang berbeda untuk investasi di luar Pulau Jawa. Sebab tidak sebanding, baik dari segi infrastruktur maupun ketersediaan energi untuk mendukung pertumbuhan kawasan luar Pulau Jawa.

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan kegiatan ALI setiap tahunnya sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.