cara mengumpulkan uang di dana

tuan kendo

Jasa Marga Catat 80.311 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Natal******

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional mencatat sebanyak 80.311 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Hari Natal 2022. Jumlah ini meningkat 7,02 persen dibandingkan volume lalu lintastransaksi normal, yaitu 75.044 kendaraan.

Marketing and Communication Department HeadJasamarga Metropolitan Tollroad Irra Susiyanti mengatakan lalu lintas tersebut terdistribusi melalui dua gerbang tol (GT). Pertama, melalui GT Cengkareng, Jalan Tol Profesor Doktor Insinyur Sedyatmo.

"Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 7,03 persen atau terealisasi 65.028 kendaraan dibanding dari lalu lintas normal sebanyak 60.759 kendaraan," kata Irra dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12).

Sementara itu, lalu lintas di Jawa Barat tercatat ada peningkatan pergerakan di GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi. Pada GT ini, ada 25.830 kendaraan keluar dari Bandung menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut meningkat 8,16 persen dari lalu lintas normal, yaitu sebanyak 23.880 kendaraan.

Lalu, volume lalu lintas transaksi dari arah sebaliknya atau yang menuju arah Bandung melalui GT Cileunyi tercatat 33.464 kendaraan atau meningkat 14,05 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 29.340 kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Adapun kendaraan yang melalui GT Pasteur Jalan Tol Padaleunyi terpantau sebanyak 32.827 kendaraan atau turun 2,49 persen dari lalu lintas normal menuju arah Bandung. Sedangkan, kendaraan yang meninggalkan kota Bandung melalui GT ini tercatat 33.357 kendaraan atau meningkat 0,01 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 33.266 kendaraan.

"Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kondisi kendaraan siap jalan, kondisi pengemudi yang prima, memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-tolluntuk kenyamanan perjalanan," pungkas Irra.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Perusahaan Kripto Kraken Bakal Setop Operasi di Jepang******

Perusahaan kripto yang berbasis di AS, Kraken, bakal menghentikan operasinya di Jepang mulai bulan depan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar kripto di Negeri Sakura yang lemah.

Dikutip Reuters, Rabu (28/12), Kraken pun telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran dari Badan Layanan Keuangan (JFSA) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jepang pada 31 Januari mendatang.

Meski mengambil langkah berat, Kraken memastikan bahwa semua klien yang terdampak dapat menarik aset mereka tepat waktu.

Bulan lalu, Kraken mengatakan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 30 persen atau sekitar 1.100 karyawan karena kondisi pasar yang sulit telah melumpuhkan permintaan aset digital.

Hal ini tercermin dari turunnya nilai Bitcoin, cryptocurrencyunggulan hingga 60 persen di tahun ini.

Sementara itu, pasar kripto yang lebih luas telah menyusut sebesar US,4 triliun, tergencet oleh runtuhnya kerajaan FTX Sam Bankman-Fried, Celcius, stablecointerra USD dan Luna.

[Gambas:Video CNN]

Grandmaster Dewa Super

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Puncak seni bela diri

Flu Burung hingga Harga Pakan Jadi Penyebab Mahalnya Telur di AS******

Harga telur di Amerika Serikat meroket 49 persen per November 2022, salah satu penyebabnya adalah flu burungyang menewaskan 60 juta unggas.

Mengutip CNN, telur besar Midwest yang menjadi tolok ukur telur AS dipatok US.46 per lusin alias Rp86.112 per lusin (asumsi kurs Rp15.771 per dolar AS). Dengan kata lain, per butir telur dijual seharga Rp7,1 ribu.

Sejak awal tahun ini, flu burung mengurangi populasi unggas, khususnya kalkun dan ayam petelur yang menjadi biang kerok kenaikan harga telur di AS.

"Tahun ini kami terus melihat depopulasi kawanan (unggas) sepanjang tahun dan ada kemungkinan bahwa kami akan terus melihatnya hingga 2023," jelas Kepala Ekonom Protein Hewani CoBank Brian Earnest, Selasa (27/12).

Menurut Departemen Pertanian AS (USDA), sekitar 60 juta unggas mati karena penyakit flu burung sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 43 juta adalah ayam petelur.

CEO American Egg Board Emily Metz mengatakan pasokan bukan satu-satunya penyebab harga telur meroket tajam.

Biaya bahan bakar, pakan, dan pengeluaran produsen lain ikut bertambah sehingga menaikkan harga telur grosir. Permintaan telur juga melonjak sepanjang tahun ini.

Kendati, firma riset pasar IRI yang melacak data penjualan eceran di AS melihat penjualan telur hanya turun sekitar 2 persen per unit di ritel dalam setahun hingga 4 Desember. Hal itu mencerminkan harga tinggi tidak berdampak banyak pada jumlah permintaan.

[Gambas:Video CNN]

mitos dan legenda kuno

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan