rumusbet

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

Petugas KAI Disiram Kuah oleh Penumpang yang Belum Vaksin Booster******

Seorang petugas PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImendapatkan perlakuan kasar dari salah satu calon penumpang di Stasiun Gambir.

Kepala Humas PT KAI Daop I Jakarta  Eva Chairunisa mengatakan perlakuan itu terjadi pada Senin (24/10) lalu, saat calon penumpang itu akan menaiki KA Argo Parahyangan tujuan Bandung. Saat itu, calon penumpang tidak dapat melanjutkan proses boardingsehingga tak diizinkan naik kereta karena belum melengkapi persyaratan vaksin ketiga atau booster.

"Saat melalui proses pemeriksaan berdasarkan sistem terdata bahwa yang bersangkutan belum melakukan vaksin ketiga atau booster dan tidak dapat menunjukkan berkas lain seperti surat keterangan dari rumah sakit pemerintah jika memang tidak dapat divaksin karena alasan medis," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (27/10).

Saat di loket pembatalan pun katanya, petugas kembali menjelaskan mekanisme pembatalan dengan baik sesuai aturan yang ada.

"Namun secara tiba-tiba calon penumpang tersebut dengan sengaja menyiram petugas dengan makanan berkuah. Setelah melakukan perbuatan tersebut penumpang langsung pergi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

KAI Daop 1 Jakarta kata Eva, mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum penumpang tersebut karena petugas telah menjalankan fungsinya sesuai dengan SOP yang berlaku.

Namun, Eva tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh KAI terhadap calon penumpang tersebut. Ia hanya meminta seluruh calon pengguna membaca dan memperhatikan kembali aturan yang berlaku pada saat membeli tiket supaya masalah itu tak terjadi lagi.

"Pastikan jika seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum melakukan perjalanan pada jadwal yang telah dipilih, sehingga tidak menimbulkan resiko batal berangkat," katanya. 

Dewa Bunga dan Selir Iblis

China Dorong Investasi Asing di Sektor Manufaktur******

China akan mendoronginvestasiasing yang berfokus pada industri manufaktur, terutama terkait peralatan dan komponen berteknologi tinggi.

Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China mengatakan negara itu akan memperkuat dukungan keuangan untuk perusahaan asing termasuk penggalangan dana oleh perusahaan yang memenuhi syarat melalui listing di pasar saham China.

Tak hanya itu, China juga menjanjikan dukungan bagi perusahaan asing yang mengirim personel ke Negeri Tirai Bambu.

Sementara itu, China merilis data pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat sehari setelah Presiden Xi Jinping dipastikan melanjutkan masa jabatan periode ketiga.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) China tumbuh 3,9 persen pada kuartal III 2022 (year-on-year/yoy). Angka ini mengalahkan ekspektasi pasar serta pendapat ekonom yang memperkirakan laju ekonomi China hanya 3,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal ketiga tahun ini lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya 0,4 persen ketika ekonomi terpukul oleh pembatasan wilayah (lockdown) covid-19. Namun, angka ini masih di bawah target pemerintah awal tahun ini sebesar 5,5 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

DKI Tunggu Putusan Banding Pengadilan soal Besaran UMP 2023******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil putusan banding pengadilan soal besaran upahminimum provinsi (UMP) 2023.

"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kita lihat nanti berikutnya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Andri mengatakan saat ini pengadilan sudah menetapkan majelis hakim yang akan memproses banding tersebut. Sesuai ketentuan, 30 hari setelah penetapan majelis hakim bakal ada putusan terkait banding tersebut.

Di sisi lain, rumusan UMP tahun depan juga masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi terbaru Oktober 2022. Angka pertumbuhan ekonomi bakal dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 7 November mendatang.

"Kami sedang menunggu ya, nilai atau angka pertumbuhan ekonomi. Memang inflasinya sudah ada, 4,5 persen," ungkap dia.

Setelah angka-angka itu keluar, nantinya Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan akan menggelar sidang untuk merumuskan besaran UMP tahun depan. Sementara itu, menurut Andri saat ini UMP tak lagi ditetapkan pada 1 November, melainkan 20 November.

"Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Ekonomi Dunia Diprediksi Gelap, Bahlil Yakin Investasi RI Tetap Cerah******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin investasiIndonesia tetap cerah pada tahun depan, meskipun banyak kalangan memprediksi ekonomidunia bakal gelap.

Menurutnya, investasi tahun depan bahkan lebih baik dari tahun ini dan ditargetkan mencapai Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini.

"Menyangkut outlook 2023 saya jujur berhati-hati karena ekonomi global nggak menentu. Tapi Indonesia ada secercah harapan 2023 akan membaik. Secara pribadi, punya optimisme investasi 2023 akan jauh lebih baik ketimbang 2022," ujarnya dalam dalam pemaparan investasi kuartal III-2022 di kantor BKPM, Senin (24/10).

Untuk menggaet investasi di tahun depan, pemerintah menyiapkan beberapa stimulus yang akan menjadi 'pemanis' bagi investor. Namun, ia belum menjelaskan dengan detail apa saja yang akan ditawarkan kepada investor.

"Kami sedang menyusun perusahaan apa aja yang bakal datang pada 2023 untuk melakukan investasi dan perusahaan apa saja yang sekarang sudah existing dan tetap lanjutkan investasi. Nanti lanjutannya, kami sampaikan," jelasnya.

Bahlil menyebutkan telah menyusun target investasi sekitar Rp1.400 triliun pada 2023. Namun, angka tersebut belum pasti karena masih menunggu pembahasan internal pemerintah apakah target tersebut cukup realistis atau tidak.

"Target kita tahun depan Rp1.400 triliun. Naik (dari 2022), tapi saya belum bisa memastikan sekarang. Tim sekarang sedang dirumuskan. November nanti kita bicara," ungkapnya.

Sementara itu, untuk target tahun ini yang sebesar Rp1.200 triliun, ia juga optimistis bisa tercapai. Sebab, pemerintah sudah memiliki perhitungan potensi sisa investasi dari perusahaan yang bakal masuk dan yang sudah ada.

"Kami sudah mempunyai data terhadap perusahaan sedang investasi yang sudah 70 persen dan 60 persen yang harus mengejar targetnya sampai akhir tahun. Kami sudah hitung by name, alamat, jenis usaha, investasinya, closing kapan. Ada data itu semua. Kami bukan asbun (asal bunyi). Saya punya prinsip. Jadi optimis capai target Rp1.200 triliun," terang Bahlil.

Adapun realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada Januari-September 2022 sudah sebanyak Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target.

Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp479,3 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

PHRI soal Larangan Hotel Bagi Non Suami******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons wacana larangan check in hotelbagi pasangan bukan suami istri bisa berujung pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Terkait rencana undang-undang itu bahwa diharapkan orang yang akan check in itu adalah suami istri dan jika tidak, itu pidana. Jujur ini masih polemik yah," tutur Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Rabu (26/10).

"Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Apalagi, ada unsur yang membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga mau check in tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan," lanjutnya.

"Ini agak susah, jadi ini sesuatu yang sangat personal. Agak repot buat kita jika bepergian itu suami-istri harus bawa surat nikah," jelasnya.

Anggiat berharap wacana tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, namun hanya bersifat imbauan sehingga bisa mencegah perzinahan, karena agama juga menekankan hal itu.

"Tapi bukan berarti dilarang orang check in bukan suami-istri. Seberapa repotnya kita nanti, kalau semua ditanya minta surat nikahnya. Berarti kita hotel jadi catatan sipil nantinya. Jangan diundangkan, tetapi imbauan boleh, agar tidak jadi persoalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]