kartu66

Sistem ahli nujum

5 Negara Pemberi Subsidi Kendaraan Listrik, China hingga Jerman******

Pemerintah berencana memberikansubsidi untuk setiap pembeliankendaraan listrik. Hal ini dilakukan demi mendorong percepatan penggunaan motor danmobil listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memaparkan pemerintah akan menyubsidi Rp80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

"Seperti Eropa, kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik? Ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip pada Kamis (15/12).

Pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik ini memang sudah diberlakukan di beberapa negara.

Berikut beberapa negara yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik:

1. Thailand

Thailand memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik hingga 2025. Khusus untuk mobil listrik, pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil penumpang dengan kapasitas di bawah 10 kursi dengan harga eceran maksimum 2 juta baht atau sekitar Rp893,47 juta.

Dilansir dari Bangkok Post, kendaraan dengan kapasitas baterai 10 kWh hingga 30 kWh akan mendapat subsidi sebesar 70 ribu baht atau sekitar Rp31,27 juta per unit.

Sementara, kendaraan dengan kapasitas baterai 30 kWh atau lebih menerima subsidi sebesar 150 ribu baht atau sekitar Rp67 juta per unit.

Sedangkan, untuk motor listrik dengan harga eceran maksimal 150 ribu baht mendapat subsidi sebesar 18 ribu bath atau sekitar Rp8 juta per unit.

2. China

Pemerintah China saat ini memberikan sejumlah kecil subsidi kepada pembeli kendaraan listrik dan hibridaplug-inyang memenuhi syarat masing-masing US.836 atau sekitar Rp28,67 juta dan US9 atau Rp10,76 juta per unit.

Meski demikian, subsidi ini akan berakhir pada akhir 2022.

Oleh karena itu, beberapa produsen kendaraan listrik termasuk Nio, Xpeng Motors, SAIC mitra Volkswagen China, unit EV premium Geely Zeekr, dan Aito, baru-baru ini berjanji untuk menanggung kenaikan harga jika pelanggan melakukan pemesanan sebelum akhir 2022.

3. India

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap pembelian motor listrik hingga 2 lakh atau sekitar Rp37,7 juta per unit.

Untuk subsidi ini pemerintah menyediakan total dana sebesar 100 crore atau sekitar Rp188,5 triliun.

Sementara untuk mobil listrik India memberikan subsidi sebesar 1 lakh atau sekitar Rp18,85 juta.

Untuk subsidi ini, pemerintah menyediakan dana hingga 250 crore atau sekitar Rp471,36 rupiah.

4. Jerman

Jerman memberikan subsidi sebesar 6.000 euro atau sekitar Rp99,46 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dengan harga di bawah 40 ribu euro atau sekitar Rp663,25 juta.

Sementara, untuk mobil listrik dengan harga antara 40 ribu hingga 65 ribu euro atau sekitar Rp1,07 triliun, subsidi yang diberikan sebesar 5.000 euro atau Rp82,89 juta.

Meski demikian, besaran subsidi ini akan dikurangi mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan semakin ramainya penggunaan mobil listrik.

5. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sebesar 9 juta won sekitar Rp117,46 juta untuk pembelian mobil penumpang listrik dengan harga di bawah 85 juta won atau sekitar Rp952,62 juta.

Korea Selatan juga memberikan subsidi sebesar 9 juta won hingga 27 juta won atau sekitar Rp321,57 juta untuk pembelian truk listrik.

Pemerintah menyebut akan memberikan subsidi itu untuk 14.200 pembelian kendaraan listrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung penggunaan 27 ribu kendaraan listrik sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Harga Cabai hingga Minyak Curah di Makassar Naik Jelang Nataru******

Harga kebutuhan pokok naik di pasar tradisional Makassar, Sulawesi Selatan, jelang hari raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Kenaikan harga terjadi pada cabai, bawang, hingga minyak goreng curah. Harga menanjak sejak sepekan terakhir, salah satunya di Pasar Pabaeng-baeng.

"Yang naik itu, tomat, lombok (cabai rawit), bawang merah, untuk lombok naiknya Rp10 ribu," kata salah satu pedagang Daeng Bahar kepada redaksi, Jumat (16/12).

Untuk cabai kecil tersebut, kata Daeng Bahar, harganya naik dari Rp35 ribu per kg menjadi Rp45 ribu per kg. Kemudian, tomat dari Rp12 ribu per kg menjadi Rp15 ribu per kg, dan bawang merah dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp45 ribu per kg.

"Kalau jelang Natal dan Tahun Baru selalu begitu, (harganya) naik," ungkapnya.

Pedagang lain, Darwin mengungkapkan harga minyak curah naik Rp40 ribu per jeriken ukuran 21 liter, yaitu dari Rp250 ribu menjadi Rp290 ribu.

Para pedagang pun kata Darwis terpaksa harus menaikkan harga minyak curah kemasan yang dijualnya. Kenaikan harga itu terjadi dalam sepekan terakhir yang dipicu hilangnya salah satu minyak goreng kemasan merek tertentu di pasaran.

"Sejauh ini stok masih cenderung stabil. Kenaikan tersebut menjelang Natal dan Tahun Baru, tapi ini biasa terjadi setiap tahunnya," pungkasnya.

Kenaikan harga sejumlah bahan pokok juga terjadi di Kabupaten Gowa, khususnya untuk bawang merah dan cabai merah.

"Ada kenaikan pada bawang merah dan cabai merah. Tetapi masih pada batas toleransi. Kenaikannya sekitar 10 persen," kata Kepala Dinas Perdagangan Gowa Andi Sura Suaib kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Penjahat penjelajah waktu

BKPM Tawarkan 22 Proyek Senilai Rp37,32 T ke Investor******

Kementerian Investasi/BKPM meluncurkan 22 proyek investasiprioritas di 13 provinsi yang akan ditawarkan ke para investor senilai Rp37,32 triliun. Puluhan proyek itu masuk dalam Peta Peluang Investasi 2022 yang fokus pada sektor sumber daya alam danindustri manufaktur.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dengan peta peluang investasi tersebut, promosi investasi bisa dilakukan dengan lebih terarah dan tidak sekadar menyampaikan kondisi umum Indonesia.

"Dulu kita melakukan promosi itu selalu mengarang bebas. Pasti bapak ibu dubes juga akan tahu karena kita tidak mempunyai planyang jelas. Program ini diharapkan dapat mempermudah kita dalam melakukan promosi. Sudah tidak zaman lagi kita bicara tentang Indonesia yang mempunyai 17 ribu pulau lebih, 6 juta km pantai, punya daratan 2 juta km, 81 ribu pesisir pantai. Sudah tidak zaman lagi! Ini dari sejak kita lahir sampai sekarang masih promosinya seperti itu," katanya dikutip dariAntara, Jumat (16/12).

Peta peluang investasi akan membuat investor mengetahui dengan jelas rincian investasi yang akan ditanam, mulai dari nilainya, durasi pengembalian modal hingga potensi pasarnya juga proses perizinan dan lainnya.

"Ini adalah sebuah instrumen untuk mempermudah para investor dalam meyakinkan mereka untuk bisa melakukan investasi," katanya.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan menambahkan 22 proyek di peta itu merupakan lanjutan dari peta peluang investasi yang telah diluncurkan pada Maret 2022 lalu, di mana ada 47 proyek investasi berkelanjutan senilai Rp155,2 triliun.

Indra juga memastikan peta peluang investasi bukan sekadar kajian akademik tetapi merupakan proposal bisnis yang harus terjual dan terealisasi di lapangan.

"Alhamdulillah sudah ada delapan penjajakan awal, jadi ini belum wisuda tapi sudah dilirik oleh para calon-calon investor," katanya.

Secara rinci, 22 proyek investasi tersebut terdiri dari proyek pembangkit listrik tenaga surya di Banten dan Kalimantan Timur, agribisnis peternakan sapi potong di NTT, perkebunan tebu terintegrasi di Sumatera Selatan, agribisnis peternakan sapi pedaging di NTB, dan hortikultura komoditas jeruk siam madu di Sumatera Utara.

Selanjutnya, proyek tanaman pangan budi daya kedelai di Sulawesi Selatan, hortikultura perkebunan pisang terintegrasi di Jawa Timur, budi daya udang di NTB, perikanan tangkap terintegrasi di Maluku, serta budi daya rumput laut di Sulawesi Selatan.

Di sektor industri manufaktur, proyek-proyek yang ditawarkan yaitu industri pengolahan jagung untuk pakan ternak di Gorontalo, industri bioetanol di Jawa Timur, industri logam tembaga di Jawa Timur, industri alat dan mesin pertanian di Jawa Timur, industri motor listrik untuk kendaraan listrik di Jawa Barat, industri garam farmasi di Jawa Timur, serta industri ban pesawat terbang dari karet alam di Jawa Barat.

Selanjutnya industri alat kesehatan dari karet alam di Sumatera Utara, industri wing in ground di Kepulauan Riau, industri bahan baku komponen elektronika di Kalimantan Barat, dan industri panel surya di Banten.

Proyek-proyek yang merupakan pra-studi kelayakan ini diharapkan bisa berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals(SDGs) terutama pengentasan kemiskinan (SDGSs Nomor 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs Nomor 8), serta berkurangnya kesenjangan (SDGs Nomor 10).

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Bahlil soal Beli Mobil Listrik Disubsidi Rp80 Juta: Itu Belum Akurat******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut besaran subsidiuntuk pembeli mobil dan motor listrikhingga saat ini masih belum ditentukan.

"Kita lagi hitung," kata Bahlil ditemui di UPN Veteran Yogyakarta, Sleman, Kamis (16/12).

Bahlil pun menyebut informasi yang disampaikan Menteri Perindustrian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita soal besaran subsidi pemerintah untuk pembeli mobil dan motor listrik belum akurat.

Untuk pembeli motor listrik baru, besaran subsidi yang akan digelontorkan Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta.

"Nggak ada itu, kok wartawan lebih paham. Informasi itu masih belum akurat. Itu hitung-hitungannya, tapi kan belum pasti. Ya kisarannya mungkin bisa saja, tapi kan belum pasti. Kita lagi memutuskan," jelas Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah menggodok aturan yang berkaitan dengan insentif pengembangan ekosistem kendaraan listrik, baik itu EV baterai maupun kendaraan listriknya.

Ia meyakini Indonesia memiliki keunggulan komparatif ketimbang negara-negara lain yang telah terlebih dahulu terjun ke ekosistem kendaraan listrik, macam Thailand. Semisal, lanjut Bahlil, Indonesia justru memiliki bahan baku untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.

"Kalau kita mau investasinya cepat bisa masuk ya paling lambat awal tahun depan harus sudah clear. Dan sekarang Ibu Menteri Keuangan sedang menghitung (insentif pengembangan ekosistem kendaraan listrik) secara baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]