ugslot net

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Bulog Akan Impor Beras 500 Ribu Ton untuk Bansos******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya akan mengimpor 500 ribu ton beras untuk disalurkan sebagai bantuan sosial(bansos). Hal ini lantaran penyerapan produksi dalam negeri tidak mencukupi dan di sisi lain bansos beras harus segera disalurkan.

"Dengan tugas untuk penyaluran bansos memang kami tidak punya amunisi, artinya karena kita sedang upayakan dari dalam negeri. Untuk percepatan karena memang dibutuhkan, kemarin keputusannya kita ditugaskan kembali untuk bansos mendatangkan 500 ribu ton impor (beras)," kata Buwas dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPR, Senin (3/4).

Buwas mengatakan beras yang dibutuhkan untuk bansos mencapai 640 ribu ton. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 245 ribu ton. Bansos tersebut akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023.

"Empat negara itu yang sudah menawarkan, tapi kan kita sedang tawar harganya, kualitasnya juga kita cek. Makanya enggak bisa mudah dan cepat," kata Buwas.

Kendati demikian, Buwas mengatakan beras impor tersebut masih belum bisa dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia.

"Ya (beras) dapatnya aja belum, kok diprediksi masuknya kapan. Ya belum tahu," kata Buwas.

Secara total, Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******

Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.

Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.

"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).

Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.

Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.

- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.

- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.

- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.

- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Pengusaha Bus Protes Sistem One Way Saat Mudik Lebaran******

Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) protes mengenai sistem satu arah (one way) sepanjang 342 km yang akan diterapkan di Jalan Tol Cikampek Utama-Kalikangkung pada mudik Lebarantahun ini.

Salah satu pengurus IPOMI, Firmansyah Mustafa, mengatakan bus dari Jawa Timur biasanya bakal menjemput pemudik dari Jakarta. Bus tersebut biasanya sudah memperhitungkan perjalanan dengan jalan tol bisa ditempuh dalam 10 jam hingga 11 jam jika kondisi lalu lintas normal dan 13 jam - 14 jam dalam kondisi ramai.

Setelah itu, bisa langsung kembali ke Jakarta untuk menjemput pemudik. Namun, dengan sistem one way maka jalan bus akan terganggu dengan banyaknya kendaraan yang lebih kecil dan tidak bisa menentukan kecepatan sesuai batas maksimal di jalan tol.

"Akhirnya apa yang kami harapkan bisa putar kepala balik lagi menjemput rezeki ke Jakarta akan agak sulit karena pengaturan itu," lanjutnya.

Firmansyah mengatakan kesulitan pengusaha bus semakin bertambah dengan kebijakan pembatasan pengisian BBM Solar 200 liter dalam 24 jam.

Terlepas dari itu, pengusaha bus disebut tetap akan mengikuti aturan pemerintah dan tidak akan mogok beroperasi. Namun, mereka meminta pemerintah juga mempertimbangkan keberpihakan kepada mereka dalam mengeluarkan aturan.

"Kami sebagai pelaku transportasi tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi di sisi lain pemerintah kadang mengambil kebijakan lupa bahwa itu justru merugikan kami," katanya.

Polri bakal menerapkan sistem one waymulai dari KM 72 hingga KM 414 Jalan Tol Cikampek Utama-Kalikangkung pada 18 April mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan saat puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi pada 19 April hingga 21 April 2023.

"Kami pihak kepolisian akan memberlakukan sistem one waypada tanggal 18 April mulai dari KM 72 hingga KM 414. Karena puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 dan H-1," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Minggu (2/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Airlangga Imbau Pengusaha Bayarkan THR Karyawan H******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengimbau pihak perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan. Ia berharap THR tersebut cair sebelum Lebaran 2023.

"THR swasta diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran. Minimal seminggu sebelum Lebaran," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Menurutnya, pencairan THR H-7 Lebaran memang sudah lazim dilakukan pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Lihat Juga : Warga Bisa Ajukan Banyak Motor untuk Dikonversi ke Kendaraan Listrik

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Kemenhub Tambah 5 Dermaga Pelabuhan Ciwandan Saat Musim Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengatakan sebanyak lima dermaga akan ditambahkan di Pelabuhan Ciwandan, Banten, pada mudikLebaran tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak.

Ia karena itu meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempersiapkan kedua pelabuhan itu dengan baik.

"Merak-Ciwandan insyaAllahkarena ada tambahan lima dermaga di sana. Kami akan kontrol, saya akan mengamati, karenanya saya minta ASDP mempersiapkan dengan baik," kata Budi di Gedung DPR, Selasa (4/4).

Sementara untuk mudik melalui jalur darat, Kementerian Perhubungan memetakan Tol Cipali menjadi titik yang paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik. Maka dari itu, Korlantas Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi kemacetan saat mudik.

"Nanti kami akan informasikan bersama Jasa Marga hari-hari itu (rekayasa lalu lintas)," kata Budi.

Di lain sisi, Budi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan motor karena berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. Ia mengatakan pemerintah, BUMN, dan swasta sebenarnya sudah menyediakan program mudik gratis untuk mengurangi jumlah pemudik menggunakan motor, tetapi tetap tidak mencukupi.

"Sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengimbau masyarakat tidak pulang dengan motor," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Pabrik Bangkrut, 1.163 Buruh Puma Cs di Tangerang Terkena PHK******

Pabrikpemasok Pumadi Cikupa, Tangerang bangkrut dan mengakibatkan 1.163 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti. Ia mengatakan pabrik bernama PT Tuntex Garment Indonesia itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

Desyanti menuturkan 1.163 karyawan Tuntex yang otomatis terkena PHK bakal mendapatkan pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain mendapatkan hak sesuai peraturan perundang-undangan, ia mengatakan manajemen PT Tuntex juga berjanji memberikan tambahan kompensasi ke buruh dengan rincian sebagai berikut:

- Masa kerja 1 bulan sampai dengan 5 tahun sebesar 50 persen dari 1 bulan upah pokok
- Masa kerja 5 tahun ke atas sampai dengan 10 tahun sebesar 75 persen dari 1 bulan upah pokok
- Masa kerja di atas 10 tahun sebesar 100 persen dari 1 bulan upah pokok

[Gambas:Video CNN]

"Untuk tunjangan hari raya (THR) pekerja diberikan sesuai ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, ada penambahan THR yang diberikan kepada pekerja dengan rincian tambahan sebagai berikut," sambung Desyanti.

- Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan tambahan THR 20 persen dari upah pokok
- Pekerja dengan masa kerja 5 tahun ke atas mendapatkan tambahan THR sebesar 40 persen dari upah pokok.