klik4d slot

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Erick Siap Tindak Tegas 155 Bos BUMN Tak Patuh LHKPN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.

Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:

1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)

[Gambas:Video CNN]

peternakan ajaib

6 BUMN Punya Tingkat Patuh Lapor LHKPN di Bawah 60 Persen******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 6 badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan dari 6 perusahaan pelat merah itu, ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua, PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga, PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7) lalu.

Pahala menegaskan 35.055 pejabat wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan LHKPN itu.

Erick sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari KPK soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujar Erick seperti dikutip Detikpada Rabu kemarin.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

BalkonFest: Wringin Putih Bangkit dengan Dukungan Masyarakat Lokal******

Balkondes Wringin Putih, salah satu destinasi wisata tersembunyi di Magelang, merayakan momen spesial dengan menggelar BalkonFest, sebuah acara yang berhasil menarik perhatian warga setempat dan pengunjung dari berbagai daerah. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Pertamina dalam upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pariwisata di Balkondes.

Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah workshopilmu digital yang menyasar warga sekitar. Workshopini dihadiri oleh peserta dari komunitas Forum Komunikasi Balkondes se-Borobudur dan para pemuda-pemudi yang tinggal di sekitar Wringin Putih.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, membekali mereka dengan keterampilan dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi untuk mempopulerkan Balkondes Wringin Putih sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan Magelang.

Kemeriahan acara BalkonFest Balkondes Wringin Putih. (Foto: Arsip Pertamina)

Tak hanya workshopyang menjadi sorotan, para pengunjung Balkon Fest juga disuguhkan berbagai pameran produk menarik. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memadati acara ini dengan berbagai produk unggulan seperti makanan lezat, kerajinan tangan, perhiasan, dan aksesori menarik, turut meramaikan acara Balkon Fest.

Salah satu pameran menarik datang dari pemilik UMKM Kupat Tahu, Muhammad Saifuddin. Dengan wajah sumringah, dia pun mengakui bahwa Balkon Fest memberikan manfaat besar bagi bisnis UMKM-nya.

Menurutnya, acara ini memberikan kesempatan luar biasa untuk memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Selain itu, hadirnya para pengunjung turut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

"Banyak dari mereka yang tertarik dengan Kupat Tahu, sebuah hidangan tradisional khas kami. Ini benar-benar meningkatkan omset dan juga memperkenalkan produk kami kepada lebih banyak orang. Terima kasih kepada Pertamina atas penyelenggaraan acara ini, kami sebagai UMKM merasa sangat terbantu," ungkap Saifuddin dengan tulus.

BalkonFest telah berhasil menyuguhkan acara yang meriah dan bernilai budaya tinggi. Dengan workshopilmu digital dan pameran produk menarik, acara ini membuktikan betapa pentingnya dukungan dari masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi pariwisata Balkondes Wringin Putih.

Ruang tamu Naruto

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Meizu terbaik

Gibran Sebut Uni Emirat Arab Bakal Dirikan Rumah Sakit Jantung di Solo******

Uni Emirat Arab (UEA) bakal membangun rumah sakitdi Kota Solo. Rencananya, rumah sakit tersebut akan menjadi rumah sakit spesialis kardiologi ataujantung.

Tim Konsultan dari UEA telah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di Hotel Alila, Solo, pada Kamis (20/7) kemarin.

Gibran mengatakan pihaknya telah menyediakan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo seluas 1,9 hektar. Lokasinya di kompleks Solo Techno Park (STP), Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo.

Pada tahap awal, ia menyebut rumah sakit itu memang dibuat sebagai rumah sakit jantung. Namun ke depan ada kemungkinan akan dikembangkan dengan menambah layanan spesialis kanker.

"Ini rumah sakit kardiologi dulu. Nanti masih ada fase kedua, fase ketiga. Setelah kardiologi bisa tambah kanker dan lain-lain," katanya.

Awalnya, Gibran sempat mengusulkan agar investasi dari UEA tersebut ditanam untuk mengembangkan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkot Solo. Namun, rencana tersebut batal.

"Enggak jadi (upgradeRSUD). Ini bikin baru ya," katanya.

Lebih lanjut, Gibran mengatakan rumah sakit besutan UEA ini akan dibangun bertaraf internasional dan diharapkan menjadi rujukan dari rumah sakit lain, sehingga dapat mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, sebagaimana yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Betul. Ini untuk menjawab itu," katanya.

Gibran enggan membeberkan nama rumah sakit yang akan dibangun UEA itu. Ia juga tidak menjawab saat ditanya kemungkinan rumah sakit tersebut menerima pasien BPJS Kesehatan.

"Detailnya nanti sik (tunggu dulu). Sing penting iki wis deal kabeh (yang penting ini sudah deal semua).Tak proses-e sik izine (saya proses dulu izinnya)," kata Gibran.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Luhut soal Tesla Investasi di Malaysia: Saya Mau Ketemu Elon******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kabar terkaitTesla yang akan berinvestasi di Malaysia.

Menurutnya, perusahaan besutan Elon Musk itu masih belum menyuntik modal di Negeri Jiran tersebut.

"Belum ada Tesla juga. Saya mau ketemu Elon nanti (tanggal) 2 bulan depan (Agustus)," kata Luhut. "Ya itu, kita mau finalkan. Makanya tadi pertanyaan dia itu berkaitan dengan itu," imbuhnya.

Pengumuman ini datang usai Anwar rapat online dengan CEO Tesla Elon Musk.

Dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil serta Senior Director SpaceX Lauren Dreyer.

Dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari Channel News Asia, Anwar mengatakan dia menyambut baik keputusan Tesla berinvestasi di Malaysia dan menyatakan pemerintahannya mendukung pembukaan kantor perusahaan di Selangor.

Lihat Juga : Tarif Penyeberangan ASDP Naik 5 Persen, Berlaku 3 Agustus 2023

"Malaysia akan melanjutkan mengukuhkan komitmennya dalam subjek nol emisi karbon secepatnya pada 2050," kata Anwar.

Anwar juga menjelaskan dalam rapat dibicarakan tentang partisipasi SpaceX menyediakan layanan satelit Starlink untuk Malaysia buat memperluas akses internet.

Tesla juga sudah menawarkan mobil listrik Model Y di Malaysia seharga 199 ribu ringgit atau sekitar Rp657,8 juta. Model Y adalah mobil listrik terlaris di dunia pada kuartal pertama 2023.

Investasi Tesla di Malaysia ini melangkahi Indonesia yang sudah melakukan pendekatan sejak 2020. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah sempat mengunjungi Musk tahun lalu untuk membicarakan investasi.

[Gambas:Video CNN]