agar kredivo di acc

Catatan Budidaya Keabadian

IHSG Diprediksi Menguat Akibat Ditopang Data Inflasi Hari Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (3/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut penguatan masih dipengaruhi 'semangat' tahun baru.

"Hari ini IHSG berpotensi bergerak dalam zona hijau," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Lembaran baru di awal tahun yang baru yang juga didukung oleh rilis data perekonomian inflasi yang mencatatkan hasil yang cukup baik," ungkapnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentangsupport6.789 dan resistance 6.956.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan TLKM, ITMG, AALI, ICBP, BBNI, dan JSMR.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG masih punya potensi untuk menguat hari ini.

"IHSG berada dalam koreksi wajar dan masih berpeluang untuk melanjutkan tren naik jangka pendek," kata Ivan.

Menurutnya, jika IHSG tetap di atas 6.800, maka ada peluang untuk segera menguji kembali resisten terdekat di 6.932. Terlebih saat ini pasar modal dinilai dalam momentum bullish.

Bullishmerupakan kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bergerak dalam rentangsupport6.760 dan resistance6.932. Saham pilihannya adalah ADRO, ARTO, dan BBNI.

IHSG ditutup di level 6.850 pada Senin (2/1). Indeks saham hanya bertambah 0,36 poin atau plus 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya, namun tak bergerak dari angka pembukaan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp5.530 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13.376 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 292 saham menguat, 244 terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Melihat Beda Aturan Upah di Perppu Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menuai kontroversi, termasuk dari sisi perhitungan upahpekerja.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 4 unsur yang hilang dalam kebijakan pengupahan tersebut.

Dalam pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 aspek, yakni upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

Sementara itu, dalam Perppu Cipta Kerja aspek pengupahan tersebut hanya tersisa 7. Upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, dalam Perppu Cipta Kerja, di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan 88F.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bahkan bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, pasal 88C perppu menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4 Perppu Cipta Kerja.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam perppu, upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua,buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Di lain sisi, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik.

Nining menyebut perppu tersebut seperti baju ganti dari UU 11/2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh kelompok sipil masih dimuat dalam Perppu tersebut.

"Ini seperti ganti baju saja," kata Nining saat dihubungi.

Nining menilai Perppu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus law dihapus dan diperbaiki dalam Perppu.

"Akal-akalan ini," tegas Nining.

[Gambas:Video CNN]

Grup Peri WeChat

Perppu Ciptaker Tak Batasi Jenis Pekerjaan yang Bisa Dialihdayakan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember kemarin tetap tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing,sama seperti Omnibus Lawsebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsorcingdiikat produk hukum setingkat uu, bukan pp.

UU Ketenagakerjaan mengatur batasan bagi pekerjaan yang bisa dialihdayakan, yaitu yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Pasal 66 UU Ketenagakerjaan lama membatasi outsourcinghanya dibolehkan untuk kegiatan jasa penunjang.

"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi," bunyi Pasal 66 UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Semarang Banjir, Stasiun Tawang Ikut Tergenang******

Stasiun Tawang di Semarang terendam banjirimbas hujan deras yang mengguyur kota tersebut sejak Sabtu (31/12) dini hari.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko mengatakan genangan air tersebut mengakibatkan pelayanan boarding penumpang dipindahkan di area pintu keluar stasiun.

Ia menyebut hujan deras yang terus terjadi sejak Sabtu dini hari juga mengakibatkan banjir menggenangi beberapa jalur KA di lintas utara pulau Jawa.

KAI melakukan berbagai upaya untuk normalisasi baik di jalur kereta api maupun di sekitar Stasiun Semarang Tawang. KAI juga terus berusaha mengerahkan sarana penolong dan petugas-petugas untuk memperbaiki jalur akibat adanya banjir.

"Kami atas nama Manajemen KAI mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api akibat banjir yang terjadi wilayah Semarang, Kendal dan sekitarnya," ujarnya melalui keterangan resmi.

Banjir mengepung Kota Semarang sejak pagi ini. Sejumlah ruas jalan protokol di Semarang terlihat tergenang banjir.

Hujan deras yang menerjang Semarang hampir delapan jam itu membuat sebagian besar kawasan tergenang. Tak hanya pemukiman warga, banjir juga menggenangi jalan protokol di Kota Semarang.

Lihat Juga : Semarang Dikepung Banjir, Jalanan seperti Sungai

Hartono, salah satu warga Kota Semarang, mengatakan, banjir mulai menggenangi kota sejak pukul 06.00 pagi WIB.

"Kalau hujan mulai jam 01.00 malam, banjir mulai jam 06.00 (pagi) sampai satu dengkul (ketinggiannya)," ujarnya.

Adapun sejumlah ruas jalan protokol yang tergenang antara lain Jalan Monsinyur Sugiyopranoto, Jalan Jenderal Sudirman, bahkan kawasan simpang lima dan Jalan Pantura Mangkang Semarang-Kendal pun tak luput dari rendaman air.

Berdasarkan pantauan di kawasan Tanah mas, Jalan Taman Hasanudin, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa.

Saat ini, Tim Gabungan TNI/Polri dan basarnas bersiaga seiring laporan warga yang minta evakuasi jika banjir di rumahnya tak kunjung surut atau malah meninggi seiring derasnya hujan turun.

Biografi pejabat wanita Dayun

Erick Thohir Bakal Minta BUMN Bagi Bonus untuk Pegawai Kementeriannya******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku akan meminta pada perusahaan di bawah naungannya untuk berbagi bonus kepada pegawai Kementerian BUMN dari dividen masing-masing BUMN.

Pasalnya, selama ini ia melihat tidak ada bonus yang diberikan kepada pegawai kementeriannya meskipun capaian kinerja terbilang bagus.

"Teman-teman di (Kementerian) BUMN ini kasihan. Teman-teman BUMN yang untung, dapat apa? Bonus? Kementerian nggakdapat apa-apa, nggak fair. Makanya terjadi jual-beli jabatan dulu. (Karena) iri," ucap Erick di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1).

Erick mengungkapkan akan meminta bonus itu melalui pembagian dividen masing-masing BUMN dengan hitungan tertentu. Menurutnya, ide ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ini yang kita dorong sekarang, kalau BUMN bagi dividen, teman-teman di kementerian juga dapat dividennya, bonus, apalah hitungannya. Bu Menkeu sudah setuju, kita tinggal dorong," katanya.

Lebih jauh, ia mengaku hal ini harus dilakukan sebab Kementerian BUMN berbeda dengan kementerian lainnya. Sebagai kementerian yang menaungi korporasi, ia mengaku harus memiliki mental yang serupa dengan BUMN.

"Kementerian BUMN kementerian korporasi. Jangan kita jadi kementerian ini kementerian birokrasi. Kenapa strukturnya kita bongkar? Ada deputi keuangan, HRD, legal,memang agak beda dari kementerian lain. Ini harus kita dorong," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah******

Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023 dengan menambah besaran bantuan bagi penerima.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun ini dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (bansos).

"Di 2023 nanti, Program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian," jelas Airlangga seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (2/1).

Total bantuan Rp4,2 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Meski total bantuan yang diterima tahun depan lebih besar, namun insentif yang diterima peserta akan lebih kecil. Sebab, anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja, bukan untuk insentif lagi.

Tahun lalu, total bantuan Rp3,55 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600 ribu per bulan), dan insentif survei Rp150 ribu.

Airlangga mengatakan pelatihan Kartu Prakerja akan dilakukan secara offlineatau tatap muka. Berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya hanya melalui online.

"Seiring dengan mulai pulihnya pandemi covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal program Kartu Prakerja," ujarnya.

Airlangga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai di triwulan pertama 2023. Namun demikian persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.

[Gambas:Video CNN]