key4dd

Porter dari kedua dunia

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Elon Musk 'Ngemis' ke Pengiklan agar Tak Cabut dari Twitter******

Pemilik baru Twitter Elon Musk memohon kepada pengiklan untuk tetap menggunakan platform sosial medianya tersebut.

Orang terkaya di dunia mengatakan akan melakukan berbagai usaha termasuk mengembangkan dan menambah fitur untuk meyakinkan para pengiklan bahwa tak perlu khawatir dengan moderasi konten Twitter ke depannya.

Hal ini diungkapkan Musk dalam audiensi langsung dengan lebih dari 100 ribu pengguna Twitter pada Rabu (9/11), yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Adidas, Chevron, Kate Spade, Nissan dan Walgreens.

"Saya mengerti jika orang ingin memberikan waktu sebentar dan melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Tapi sungguh, cara terbaik untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berubah dan berkembang adalah dengan menggunakan Twitter," ujar Musk dikutip dari CNN, Kamis (10/11).

Musk juga berulang kali menantang para pengkritik yang tidak percaya dengan kebijakannya untuk menggunakan Twitter sambil melihat bagaimana ia menjalankan perusahaan barunya tersebut.

Pendiri Tesla ini juga menekankan bahwa rencana menarik bayaran per bulan dari pengguna centang biru tak perlu dikhawatirkan. Sebab, pengguna tersebut tak akan diminta untuk memberikan informasi pribadi selain kartu kredit dan nomor telepon yang bakal digunakan untuk penagihan.

Sejumlah perusahaan besar diketahui memang telah menghentikan sementara iklan di Twitter dalam beberapa hari terakhir termasuk GM, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen, dan nama besar lainnya yang mewaspadai potensi perubahan kebijakan Twitter.

Kelompok industri lain juga telah menyatakan keprihatinan tentang keamanan merek di bawah naungan Musk. Sehingga mempertimbangkan untuk pergi.

The New York Times melaporkan, salah satu perusahaan periklanan terbesar di dunia, IPG bahkan mengeluarkan rekomendasi bagi klien untuk menghentikan sementara pengeluaran mereka di Twitter.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

PUPR Bangun Gedung VVIP Rp60 M untuk Tamu Penting KTT G20 Bali******

Pemerintah menggelontorkan dana Rp60 miliar untuk membangun Gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pembangunan dilakukan berkaitan dengan gelaran Presidensi G20Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung dibangun untuk mempermudah akses bagi tamu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Basuki menuturkan biaya pembangunan Gedung VVIP ini sepenuhnya memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) PUPR.

Ia menjelaskan meski acara KTT G20 nantinya berakhir,  pemeliharaan Gedung VVIP yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/11) ini akan terus dilanjutkan.

Pemeliharaan gedung nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Bali karena Gedung VVIP yang dibangun di atas tanah milik mereka.

"Bandara VVIP kita serahkan kepada Pemerintah Bali karena tanahnya tanah pemerintah daerah. Pemeliharaannya akan terus dilanjutkan setelah G20 ini," tegas Basuki.

Hancurkan Tuhan

Apa Itu Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah dan Cara Mendapatkannya******

Pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.

Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), singkatnya BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta.

Lihat Juga : Atasi Kemiskinan, PUPR Bongkar Rumah Tak Layak Huni di 212 Kota

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Sebab, rumah yang layak huni berperan besar terhadap tumbuh kembang keluarga ke depan.

Sementara hasil survei Kementerian PUPR menemukan jumlah rumah yang layak huni di Indonesia baru berkisar 54 persen. Harapannya, jumlah rumah yang layak huni di dalam negeri bisa meningkat menjadi 74 persen pada 2024.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BSPS?

Melansir Modul BSPS, berikut syarat dan kriteria penerima dana BSPS.

Syarat Subjek Penerima

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Sudah berkeluarga
• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya

Syarat Objek Penerima

• Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding
• Ada kelengkapan komponen struktural bangunan
• Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PUPR Realisasikan Bedah 154 Ribu Unit Rumah Tak Layak Huni

Cara Mendapatkan BSPS

Berikut cara mendapatkan BSPS.

1. Pemilik rumah bisa mengajukan diri untuk menerima BSPS ke kepala desa/lurah setempat
2. Kepala desa/lurah juga mendapat jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya untuk diusulkan menerima BSPS
3. Hasil usulan dan pendataan diteruskan ke bupati/wali kota, lalu ke kementerian
4. Kementerian menetapkan jumlah penerima bantuan dan lokasinya
5. Kementerian melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penetapan tenaga fasilitator lapangan (TFL)
6. Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi fisik dan administrasi calon penerima bantuan
7. Calon penerima bantuan menyusun proposal renovasi dibantu Tim TFL
8. Kementerian menetapkan Surat Keputusan (SK) jumlah penerima bantuan dan lokasi
9. Tim Teknis dan TFL memberi sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan dengan maksimal 20 orang per kelompok
10. Tim Teknis dan TFL melakukan musyawarah kelompok, survei toko, dan harga bahan bangunan
11. Tim TFL membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan
12. Penerima bantuan membuat rekening untuk menerima dana bantuan
13. Pengiriman bahan bangunan tahap 1 dan 2
14. Penerima bantuan mentransfer dana pembelian bahan bangunan ke toko bangunan (tahap 1 dan 2) dan penarikan upah tukang
15. Pelaksanaan renovasi rumah.

Itulah informasi seputar BSPS, syarat penerima, dan cara mendapatkannya. Semoga membantu.

Saya memiliki pohon dunia

18 Perusahaan Teken MoU di B20, Investasi Rp75T untuk RI******

Ketua B20 Shinta W Kamdani mengungkapkan 18 perusahaan dari 11 negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) investasi di sektor EBT dan energi bersih dengan total nilai Rp75 triliun.

Kesepakatan ini dicapai dalam gelaran B20 Investment Forum yang diselenggarakan pada Jumat (11/11) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I.

Shinta memastikan bahwa pelaksanaan B20 memberikan dampak bagi peningkatan investasi Indonesia, tidak hanya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Ia menyebut Kementerian Investasi bersama dengan KADIN Indonesia juga terus meyakinkan investor untuk melihat peluang investasi di daerah yang menggandeng perusahaan daerah serta UMKM. Hal ini juga sebagai komitmen dari B20 Indonesia yang mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berhasil mencapai target Investasi pada 2021 di tengah tingginya pandemi covid-19.

"Di era Presiden Joko Widdodo, FDI atau investasi asing tumbuh terbesar sepanjang masa sesudah reformasi. Investor tidak perlu ragu dengan Indonesia, karena reformasi struktural kami mampu membuat ekonomi kami tetap tumbuh, inflasi tetap terkendali dan juga proses pengurusan izin berusaha hanya melalui satu pintu serta adanya beragam insentif," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pembangunan infrastruktur dibuat merata untuk mendorong pemerataan investasi agar tak lagi bertumpu di Pulau Jawa.

Bahlil menambahkan pemerintah selalu menggandeng dan berkolaborasi dengan swasta terutama KADIN Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, baik dengan cara mengundang investor asing maupun dalam negeri.

Bagi investor asing, Bahlil bahkan hanya memberikan syarat agar mengikuti aturan yang berlaku, membawa teknologi terbarukan dan menggandeng pengusaha daerah serta UMKM sebagai mitra.

Sial dan beruntung

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat.