rtp palu4d 528Jutaan kata 765801Orang-orang telah membaca serialisasi
《agen slot gacor terbaru》
8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.
Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:
Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.
"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.
Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.
Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.
Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.
Lihat Juga :Sri Mulyani Belum Godok Aturan soal Gratis Pajak bagi Fasilitas Kantor |
Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.
"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.
Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.
Lihat Juga :Cadangan Devisa RI Naik Jadi US7,2 Miliar per Desember 2022 |
Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.
Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.
Melihat Bonus Ahok Cs di Tengah Wacana Erick Persulit 'Fulus' Bos BUMN******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.
Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.
Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.
Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.
Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:
Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.
Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.
Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.
[Gambas:Video CNN]
Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.
Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.
Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.
Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.
Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.
Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.
Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.
Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.
Lihat Juga :Jokowi: Mungkin Pertengahan Tahun Ini Kita Setop Ekspor Tembaga |
Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.
Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.
Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.
Lihat Juga :Cerita Jokowi 'Tantang' Negara Maju di Forum Internasional |
Pulau Panangalat di Mentawai Dijual Situs Asing Rp15 M******
Pulau Panangalat, salah satu pulau di KepulauanMentawai, Sumatera Barat dijualonlinedi situs luar negeri. Pulauini diobral seharga US,005 juta atau Rp15,57 miliar (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).
Penjualan pulau tersebut diketahui dari unggahan Swellnet. Swellnet adalah situs informasi surfing atau selancar asal Australia.
"Anda mungkin ingat pada Mei lalu, sebuah perusahaan bernama International Surf Properties mendaftarkan sebuah pulau di Mentawai Utara untuk dijual. Pulau ini, terkadang disebut A-Frames, adalah Pulau Panangalat," tulis situs surfing itu dikutip Rabu (11/1).
Satu kavlingnya seluas 1.500 meter persegi. Semua kavling di Pulau Panangalat menghadap ke pantai.
"Pulau tersebut dapat dibagi menjadi sepuluh kavling, masing-masing dijual seharga US5 ribu kepada pembeli yang berbeda," tulis situs itu.
Situs itu menulis pembeli internasional dipersilakan untuk membeli sekavling tanah atas nama pribadi mereka sendiri di bawah struktur perusahaan penanaman modal asing, sesuai dengan pedoman undang-undang investasi asing Indonesia," ungkapnya.
International Surf Properties, tulis Swellnet, menjabarkan pulau tersebut sebagai tempat peristirahatan para peselencar dengan lingkungan yang menakjubkan. Pasalnya, Panangalat memiliki akses perahu yang mudah ke semua ombak yang mengelilingi Pulau Kandui dan sekitarnya.
"Selain itu, setelah Bandara Rokot Mentawai selesai akhir tahun ini (2022), para pelancong udara akan memiliki akses yang lebih besar ke Mentawai utara," imbuh Swellnet.
Dilansir dari website Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Panangalat secara administrasi masuk Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Secara umum, pulau ini memiliki dataran yang landai dengan pantai pasir putih yang dominan ditumbuhi pohon kelapa. Pulau ini merupakan salah satu pulau tak berpenghuni.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)Label:rentalqq、gameplay303、tafsir mimpi naik motor togel
Terkait:link alternatif tmarket2、slot demo real、00 togel、slot demo dana、situs slot zeus terpercaya、paito 6d hk harian、dapat duit dari internet、pinjam uang di pegadaian syariah、situs slot rating tertinggi、togel situs terpercaya
bab terbaru:slot modal receh(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Menko Perekonomin Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi ingin perjanjian perdagangan bebasIndonesia dan Uni Eropa(Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) rampung tahun ini.
Target tersebut ia ungkap usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).
Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.
Berdasarkan catatan redaksi, Jokowi mendorong perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu dapat segera selesai karena pembahasannya saat ini sudah berlangsung selama lima tahun lebih.
Pada 2021, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menghitung potensi nilai perdagangan dari IEU-CEPA mencapai 4,5 miliar sampai 5 miliar euro per tahun pada 2030.
[Gambas:Video CNN]
Jumlahnya setara Rp77,4 triliun hingga Rp86 triliun (kurs Rp17.200 per euro Eropa).
Menurutnya, potensi nilai perdagangan yang besar akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Sebab, bisa menopang pemulihan ekonomi dan laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.
"Ini adalah perjanjian dagang masa depan yang akan memberikan pertumbuhan ekstra kepada Indonesia," ucap Piket secara virtual.
Lihat Juga :Aturan Sri Mulyani: Tarif Operasi Kecil Anak RS Harapan Kita Rp23 Juta |
Pertumbuhan itu juga akan ditopang oleh kontribusi laju ekspor yang diperkirakan naik 18 persen dengan IEU-CEPA. Piket menuturkan laju ekspor dan ekonomi yang lebih tinggi akan memberi manfaat peningkatan pendapatan masyarakat.
"Ini bisa membantu Indonesia merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencapai ambisi pada 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," jelasnya.
Tak hanya dari sisi perdagangan, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Saat ini, ia mencatat setidaknya ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di Indonesia dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta pekerja Indonesia.
(agt/agt)LinkedIn mencatatkan pertumbuhan pendapatan 17 persen secara tahunan dalam tiga bulan yang berakhir pada September 2022. LinkedIn mecatat 'rekor keterlibatan' di antara 875 juta anggotanya, dengan percepatan pertumbuhan terutama di pasar internasional.
Peningkatan ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah perusahaan global.
Melansir CNN Business, Senin (8/1), LinkedIn biasanya dipenuhi dengan unggahan refleksi akhir tahun tentang tujuan kepemimpinan dan profesional, atau saran untuk tahun ke depannya. Saat ini, unggahan seperti itu masih ada tetapi bercampur aduk dengan unggahan tentang perburuan pekerjaan, tawaran dukungan untuk teman dan kolega yang diberhentikan, dan saran untuk mengatasi rintangan karier di lingkungan ekonomi yang tidak pasti.
Jika tahun pertama pandemi covid-19 ditandai dengan PHK yang meluas di pekerjaan ritel dan jasa bergaji rendah, saat ini gelombang PHK mulai melanda industri teknologi dan media yang merupakan bagian inti dari basis pengguna LinkedIn. Tiba-tiba, jaringan profesional yang biasanya tenang telah menjadi jalur kehidupan vital bagi pekerja yang baru saja terkena PHK.
Tak hanya pendapatan, jumlah orang yang mengunduh LinkedIn juga bertambah menjadi 58,4 juta kali unduh pada 2022, naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah unggahan yang menyebutkan "buka untuk bekerja" juga naik 22 persen pada November 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Lihat Juga :Pengusaha Makanan Wajib Bersertifikat Halal Paling Lambat Oktober 2024 |
LinkedIn juga mengatakan terjadi peningkatan yang stabil dalam jumlah pengguna yang menambahkan koneksi tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi tanda bahwa pengguna LinkedIn menjadi lebih aktif.
Gelombang PHK telah melanda perusahaan teknologi dan media dalam beberapa waktu terakhir, termasuk Twitter. Setelah PHK massal di Twitter pada November lalu, banyak mantan dan karyawan platform tersebut yang tersisa beralih ke LinkedIn. Alih-alih platform yang telah mereka bangun, mereka menggunakan LinkedIn untuk mencari dukungan, komunitas, dan peluang baru.
Sekelompok karyawan Twitter membuat spreadsheetpekerja yang diberhentikan dari perusahaan bersamaan dengan perekrut yang merekrut perusahaan lain. Mereka menggunakan LinkedIn untuk membantu memfasilitasi pendaftaran.
"Kami benar-benar memahami bagaimana proses mencari pekerjaan bisa menakutkan dan membuat kewalahan. Meskipun kami tidak dapat menjamin di mana peluang Anda berikutnya atau kapan peluang itu datang, kami dapat menawarkan panduan, sehingga Anda akan siap untuk peluang itu ketika peluang itu tiba," kata Darnell Gilet, mantan perekrut teknis senior Twitter yang membantu mengoordinasikan upaya tersebut dalam sebuah unggahan LinkedIn.
Gillet, salah satu karyawan Twitter yang juga mengalami PHK, mengatakan bahwa sekitar 28 perekrut dan profesional akuisisi bakat yang berbeda telah setuju untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Dia mengatakan LinkedIn tampak seperti tempat yang jelas untuk mempromosikan layanan tersebut.
"Orang-orang di-PHK dan Anda mengalami resesi yang membayangi ini, tempat yang ideal yang akan memiliki peluang pertumbuhan terbesar dari itu akan menjadi platform yang berfokus pada karier seperti LinkedIn. Jadi itu sangat masuk akal," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.
Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.
"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).
"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.
Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.
Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Lihat Juga :2 Skema Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite |
"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.
Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.
"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.
Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.
Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:
Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.
"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.
Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.
Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.
Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.
Lihat Juga :Sri Mulyani Belum Godok Aturan soal Gratis Pajak bagi Fasilitas Kantor |
Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.
"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.
Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.
Lihat Juga :Cadangan Devisa RI Naik Jadi US7,2 Miliar per Desember 2022 |
Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.
Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.
Dua anak pengusaha sawit asal Kalimantan, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait dengan hartanya yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun meski baru berusia 20 tahun-an.
Kedua anak Haji Isam tersebut adalah Liana Saputri dan Jhony Saputra. Harta kekayaan keduanya bertambah Rp1,1 triliun hanya dalam sepekan akibat kenaikan saham perusahaan kelapa sawit milik keluarga, Pradiksi Gunatama (PGUN).
Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (11/1), dalam sepekan terakhir harga saham PGUN menguat 28,05 persen. Saat ini, harga saham PGUN tercatat di Rp1.050/saham dengan kapitalisasi pasar Rp6,02 triliun.
Berbeda dengan Liana yang mengontrol PGUN, Johnny memperoleh posisi strategis di JARR dan tercatat sebagai salah satu komisaris utama termuda di perusahaan publik.
Liana dan Jhony saat ini tercatat masih mengisi jabatan tertinggi di dua perusahaan Haji Isam tersebut.
Liana yang kala IPO PGUN 2020 lalu berusia 22 tahun, memiliki latar pendidikan terakhir Business Management and Leadership dari Santa Monica College, Los Angeles 2018.
Sementara itu, Jhonny yang saat PGUN melantai di bursa baru berusia 19 tahun juga menjabat posisi strategis di berbagai perusahaan lain dalam Grup Jhonlin milik Haji Isam.
[Gambas:Video CNN]
Komunitas PeternakUnggas Nasional (KPUN) meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi dari 'tsunami' ayam broiler yang menekan harga livebird (LB) atau ayamhidup di tingkat peternak.
Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan perlindungan diminta terkait penurunan harga LB sejak Natal 2022 atau sekitar 26 Desember 2022. Mereka mengatakan harga LB sempat di angka Rp15 ribu per kg, terutama di wilayah Jawa Tengah, yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging.
Berdasarkan catatanya, harga di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp19.500 - 20.500 per kg itu bertahan hingga saat ini. Sedangkan harga ayam karkas di level konsumen cenderung stabil, yakni Rp33 ribu-Rp35 ribu per kg.
Ia menyebut penurunan harga terjadi karena masih banyak perusahaan integrator yang berbudidaya dan menjual ayam hidupnya bersamaan dengan milik peternak UMKM mandiri. Bahkan, kata Alvino, mereka menjual sangat murah bahkan di bawah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2022 yakni Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg di level peternak.
Alvino mengatakan integrator menjual murah, namun bagi mereka kerugian cenderung sedikit bahkan tidak mengalami rugi sama sekali. Sebab, integrator memiliki pabrik DOC (anak ayam) sendiri, pakan sendiri, obat-obatan sendiri bahkan channel distribusi sendiri yang tersistem bekerja sama dengan para broker.
"Sedangkan kami peternak UMKM mandiri, membeli sapronak DOC dan pakan dari mereka. Tentu dengan harga yang mahal jadi kami kalah bersaing di sini," katanya seperti dikutip dari pernyataan resmi, Selasa (10/1).
Alvino pun menjelaskan sejak Minggu (8/1), harga DOC mengalami penurunan yakni Rp2.500-Rp3 ribu per ekor. Namun, harga pakan masih tinggi yakni Rp8.500-Rp8.800 per kg.
Adapun tahun lalu harga pakan hanya Rp7.500 per kg. Harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal hari ini harga jagung turun di bawah Rp5.000 per kg, tapi harga pakan tidak turun.
Atas berbagai persoalan fluktuasi harga LB, DOC dan pakan yang cenderung tidak stabil dan merugikan peternak UMKM mandiri, KPUN pun menuntut beberapa poin kepada pemerintah.
[Gambas:Video CNN]
Pertama, menuntut Jokowi untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak UMKM Mandiri Ayam Ras, sebagaimana diatur dalam UU No.18/2009 Jo; UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kedua, mendesak Jokowi segera mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Satgas Pangan karena peternak sebagai pelaku usaha UMKM masih belum merasakan kehadiran lembaga negara tersebut. Yang ada tambah mereka, lembaga tersebut justru mengabaikan keluhan peternak .
Ketiga, dalam jangka pendek, KPUN menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelamatkan peternak UMKM mandiri dengan segera menyerap LB atau karkas dari jaringan peternak UMKM mandiri dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan BUMN Seperti PT Freeport, PT Pelni, PT PLN, PT Garuda, PT KAI, jaringan hotel milik negara atau untuk bansos.
Ia mengatakan jika tuntutan itu tidak dipenuhi, peternak akan mengepung Istana dan kementerian terkait dengan massa yang lebih besar.
Lihat Juga :Jokowi: Saya Ingin Presiden ke Depan Berani Lanjutkan Larangan Ekspor |
(mrh/agt)
《agen slot gacor terbaru》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,web gacor slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《agen slot gacor terbaru》bab terbaru。