warung168
situs online gacor hari ini 278Jutaan kata 455925Orang-orang telah membaca serialisasi
《warung168》
Profil Capres Prabowo Subianto, Si Gemoy Hobi Ikut Pilpres******
Prabowo memulai kariernya di dunia militer dengan menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus, Prabowo yang saat itu berpangkat Letda (Letnan Dua) itu dua tahun setelahnya yakni ditugaskan ke dalam Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), yakni nama lampau dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) hingga 1985.
Di sela-sela tugasnya di detasemen khusus, pria berdarah ningrat itu juga ditugaskan ke Timor-Timur guna memberantas pasukan Fretilin pada 1978.
Beres menelan asam garam dari Timor-Timur, Ketua Umum Gerindra ini pun kembali ke Tanah Air pada 1978. Dan lima tahun sesudahnya dan menikah dengan Titiek Soeharto, anak Presiden Soeharto.
Sepak terjang pria yang kini kerap berjoget itu bisa dibilang cukup sukses di dunia militer. Dia berhasil mencapai pangkat tinggi hingga menjadi Panglima Komando Strategis Cadangan (Pangkostrad) pada 20 Maret 1998.
Namun sayang, di balik karier cemerlang di dunia militer, Prabowo harus menelan pil pahit. Pada 22 Mei 1998, dirinya harus rela dipecat sebagai tentara oleh BJ Habibie yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI. Ironisnya lagi, pada waktu yang hampir bersamaan, dia juga mesti berpisah dengan sang pujaan hati.
Tak berhenti sampai di situ, karier kemiliterannya pun resmi tamat selepas Dewan Kehormatan Panglima (DKP) memberhentikannya secara tidak hormat pada 19 Agustus 1998.
Karier Politik
Awal reformasi terasa pahit bagi Prabowo yang kemudian banting setir ke dunia politik. Tahun 2004 menjadi awal bagi Prabowo untuk mencoba peruntungan di dunia politik. Golkar adalah saksi di mana lelaki berusia 72 tahun itu mencoba meniti kembali jalur hidupnya.
Meski waktu itu gagal berkoalisi dengan Megawati, namun ia kembali mencoba peruntungannya dalam politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 6 Februari 2008.
Setahun setelahnya, Prabowo yang kini menjadi capres 2024 tercatat pada profilnya mencoba berkontestasi pada Pemilu 2009 bersama Megawati sebagai cawapres. Perjuangan itu pun kandas. Namun, hal itu tidak membuat jiwa prajurit Prabowo Subianto padam.
Dia pun kembali maju dalam pemilu berikutnya dengan armada politik yang lebih besar. Gagal adalah akhir yang selalu ia temui saat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Meski demikian, ia pada akhirnya bisa merasakan kursi pemerintahan ketika menjabat sebaga Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Kini, Prabowo kembali mencatatkan tinta emas dalam profilnya ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024 sebagai capres bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Sederet kisah tragis serta kegagalannya dalam pilpres memang menjadi catatan hitam dalam karier Prabowo. Meski begitu, tetap terdapat catatan cemerlang yang tersedia di biliknya. Di antaranya yaitu:
- Memimpin Operasi Mapenduma, yakni operasi pembebasan sandera oleh gerakan separatis OPM di Papua pada 1996.
- Menjadi nahkoda pendakian tim Indonesia menuju Gunung Everest pada 1997.
- Mendirikan Detasemen khusus anti-teror yakni SAT-81/Gultor
- Pemimpin sejumlah lembaga kemasyarakatan seperti Ikatan Persatuan Silat Indonesia (IPSI) dan sebaginya.
- Sebagai Menhan, ia telah berperan dalam mendirikan Komponen Strategis Cadangan (Komcad)
- Mendirikan Universitas Pertahanan (Unhan) guna menunjang pendidikan.
Beberapa poin tadi hanyalah sedikit dari sebagian prestasi lainnya yang tak kalah membanggakan dari sosok Prabowo. Saat ini mungkin Prabowo terlihat sebagai sosok yang haus kekuasaan. Namun, sejarah mencatat Prabowo juga sosok yang berjasa bagi negara. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)
DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******
Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.
Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.
Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.
Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”
Label：macau 5d paito、cara pinjam uang di kredivo、bonus 100 di awal
Terkait：slot paling gacor terbaru、slot gacor hari ini pragmatic、nexus engine slot gacor、vodka138、semua slot gacor、cara belanja dengan kredivo、ubo4d、cara pinjam uang di pinjol、47 togel、qq slot asia
bab terbaru：slot paling gacor dan mudah menang（2024-07-09）
Perbarui waktu：2024-07-09
- Bab 1 daftar situs judi slot gacor
- Bab 2 topagen
- Bab 3 cara mudah dapat uang banyak
- Bab 4 slot tergacor gampang maxwin
- Bab 5 pinjaman kredivo cair berapa lama
- Bab 6 kredivo limit 30 juta
- Bab 7 gegeslot
- Bab 8 baju kakek zeus
- Bab 9 megawin188
- Bab 10 slot367 login
- Bab 11 situs mudah maxwin
- Bab 12 slot gacor bonus new member 100 di awal
- Bab 13 roma4d slot
- Bab 14 gameplay303
- Bab 15 pinjaman online tenor panjang
- Bab 16 suku bunga kredivo dan akulaku
- Bab 17 rekomendasi situs slot
- Bab 18 trik bermain slot pragmatic
- Bab 19 situs situs slot terpercaya
- Bab 20 menghasilkan uang dari whatsapp
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah4266bab
Musuh di kamar kerja musim semi
situs slot yang mudah maxwin
Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.
Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).
Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.
"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).
Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya |
Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?
1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.
"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).
Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.
"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.
2. Jumlah penerima tidak sesuai
Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.
"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.
Lihat Juga :Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo |
3. Lemahnya pengawasan
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.
"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.
Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.
"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.
Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?
Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.
"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.
Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.
"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(pta)Satu-satunya Dewa Dharma
angka jitu untuk hk malam iniKetua MK Dicopot
Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.
Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.
Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.
Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.
Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).
Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.
Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.
Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.
Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.
Ketua KPU Disanksi Keras
DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.
Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.
Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.
Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.
Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.
Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.
“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres”
Penyihir Abadi
pinjaman online yg resmiRencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.
Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).
Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.
"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).
Lihat Juga :CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya |
Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?
1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.
"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).
Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.
"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.
2. Jumlah penerima tidak sesuai
Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.
"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.
Lihat Juga :Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo |
3. Lemahnya pengawasan
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.
"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.
Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.
"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.
Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?
Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.
"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.
Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.
"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(pta)Selir gila tidak mudah untuk diculik
situs pinjam uang terpercaya
TarifTol Pasuruan-Probolinggo bakal naik dalam waktu dekat. Namun, belum diketahui kapan kenaikan tersebut mulai diberlakukan.
Hal itu diumumkan oleh anak usaha Waskita Karya, PT Waskita Toll Road, melalui akun Instagram resmi @waskita_tollroad pada Rabu (28/2).
"Selamat sore rekans WTR, hari ini mimin mau ngingetin bahwa sebentar lagi ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 1-3 akan mengalami penyesuaian tarif dan untuk seksi 4A akan mulai bertarif," tulis pengumuman tersebut.
Berikut daftar tarif Tol Pasuruan-Probolinggo terbaru:
1. Grati-Tongas
- Golongan I naik dari Rp13 ribu menjadi Rp17 ribu
- Golongan II naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500
- Golongan III naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500
- Golongan IV naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu
- Golongan V naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu
2. Grati-Probolinggo Barat
- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu
- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu
- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu
- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500
- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500
3. Grati-Probolinggo Timur
- Golongan I naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu
- Golongan II naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu
- Golongan III naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu
- Golongan IV naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu
- Golongan V naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu
4. Grati-Gending
- Golongan I Rp52 ribu
- Golongan II Rp78 ribu
- Golongan III Rp78 ribu
- Golongan IV Rp104 ribu
- Golongan V Rp104 ribu
5. Tongas-Probolinggo Barat
- Golongan I naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000
- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500
- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500
6. Tongas-Probolinggo Timur
- Golongan I naik dari Rp18 ribu menjadi Rp23 ribu
- Golongan II naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500
- Golongan III naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500
- Golongan IV naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500
- Golongan V naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500
7. Tongas-Gending
- Golongan I Rp35 ribu
- Golongan II Rp52.500
- Golongan III Rp52.500
- Golongan IV Rp70 ribu
- Golongan V Rp70 ribu
8. Probolinggo Barat-Probolinggo Timur
- Golongan I naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan II naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu
- Golongan III naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu
- Golongan IV naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu
- Golongan V naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu
9. Probolinggo Barat-Gending
- Golongan I Rp26 ribu
- Golongan II Rp39 ribu
- Golongan III Rp39 ribu
- Golongan IV Rp51.500
- Golongan V Rp51.500
10. Probolinggo Timur-Gending
- Golongan I Rp12 ribu
- Golongan II Rp18 ribu
- Golongan III Rp18 ribu
- Golongan IV Rp24 ribu
- Golongan V Rp24 ribu.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa
slot kakek zeus hari iniDoddy menjelaskan setiap alumni Undip yang tergabung dalam RED4M juga berkomitmen untuk menjaring minimal 10 orang dari keluarga, kerabat, maupun tetangga mereka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin saat hari pencoblosan, 14 Februari 2024 mendatang.
Selain itu, untuk merebut suara di wilayah pemilih yang didominasi partai pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, RED4M akan secara aktif menyelenggarakan forum-forum diskusi bagi alumnus Undip, baik secara daring maupun luring atau tatap muka.
Langkah tersebut, menurut Doddy dilakukan untuk menyosialisasikan secara terbuka terkait visi dan misi perubahan yang dibawa pasangan calon AMIN.
Doddy menambahkan saat ini jaringan RED4M sudah ada di 10 kabupaten dan kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Semarang, dan terdiri atas alumnus lintas fakultas dan angkatan.
Khusus di Semarang, RED4M akan secara intens mengedukasi dan berkomunikasi dengan alumnus lain Undip, masyarakat, dan keluarga terdekat; sehingga gagasan perubahan AMIN bisa dipahami secara jelas.
Negeri dongeng
lotus99
Raksasa pengembang properti China Country Gardenmenerima petisi likuidasi dari seorang kreditur karena gagal membayar utang.
Petisi tersebut diajukan oleh Ever Credit Limited, yang telah meminjamkan fasilitas pinjaman berjangka kepada Country Garden senilai 1,6 miliar dolar Hong Kong atau setara Rp3,2 triliun (asumsi kurs Rp2.004 per dolar Hong Kong).
Kabar ini membuat saham-saham Country Garden jatuh lebih dari 12 persen.
Kabar ini mencuat hanya sebulan setelah perusahaan properti saingannya, Evergrande, diperintahkan dilikuidasi oleh pengadilan Hong Kong.
Perintah tersebut muncul setelah Evergrande dan para kreditur luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang perusahaan yang sangat besar dalam pembicaraan yang berlangsung selama 19 bulan.
Faktanya, masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana bangkrutnya Evergrande bakal mempengaruhi para investor, ribuan pekerja, dan para pembeli rumah yang sedang menanti-nanti apartemen mereka.
Adapun, Country Garden mengatakan bahwa mereka akan secara tegas menentang permohonan likuidasi, yang diajukan di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Selasa (27/2). Sementara sidang pengadilan telah ditetapkan pada 17 Mei 2024 mendatang.
Lihat Juga :Harga Beras Premium di Wakatobi Sultra Dekati Rp 1 Juta per Karung |
Oktober lalu, sebuah forum bank-bank global dan para investor yang mengawasi pasar kredit swap (credit default swaps) menyatakan bahwa Country Garden telah gagal membayar utangnya setelah gagal melakukan pembayaran obligasi pada tenggat waktu terakhir di bulan tersebut.
Country Garden, yang dulunya merupakan pengembang perumahan terbesar di China, gagal membayar obligasi senilai US0 juta atau setara Rp7,84 triliun (asumsi kurs Rp15.694 per dolar AS) karena mengalami krisis likuiditas.
Perusahaan ini sebelumnya telah memperingatkan para investor bahwa mereka bisa gagal membayar utang luar negerinya, setelah melaporkan penurunan penjualan yang semakin buruk.
Perekonomian China tertatih-tatih oleh penurunan sektor real estat sejak 2021, ketika tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman pengembang memicu krisis likuiditas di sektor ini.
Pekan lalu, bank sentral negara itu memangkas suku bunga acuan hipotek dengan jumlah yang mencapai rekor. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya untuk membendung krisis yang berkepanjangan.
Krisis itu ditandai dengan penurunan yang sedang berlangsung dalam investasi dan penjualan properti. Puluhan pengembang besar telah gagal membayar utang mereka.
[Gambas:Video CNN]
《warung168》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot paling amanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《warung168》bab terbaru。