voucher tokopedia gratis ongkir

Pejuang mutlak

Aksi Boikot Rugikan Dunia Usaha, Kadin Minta Pemerintah Turun Tangan******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) buka suara soal seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi denganIsrael.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan aksi boikot menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang menyerap tenaga kerja.

Para pekerja tersebut, lanjutnya, menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina.

Terkait informasi daftar merek produk-produk yang diduga berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik Palestina, Yukki mengatakan Kadin merujuk pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 17 November lalu.

Dalam pernyataan itu, MUI mengatakan tidak pernah pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah.

MUI juga mengatakan tidak punya kompetensi untuk merilis daftar produk Israel dan afiliasinya, sehingga daftar yang beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya.

Yukki menegaskan Kadin mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan apapun, termasuk yang terjadi di Palestina.

"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi memperkirakan pendapatan sektor ritel bisa tergerus lebih dari 50 persen apabila seruan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel berlangsung terus-menerus.

Selain itu, lanjutnya, seruan boikot juga akan berpengaruh besar terhadap industri ritel dari hulu ke hilir. Akibat lanjutannya, ada potensi mendatangkan penurunan ekonomi Indonesia hingga bisa berujung langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Uswati menambahkan pihaknya sangat mendukung langkah kemanusiaan yang dilakukan semua pihak. Ia pun meminta pemerintah untuk hadir dengan tegas agar seruan ini tidak terjadi terlalu lama. Jika dibiarkan, menurutnya, hak-hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya bisa terabaikan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Penginapan Tiantian Perkotaan

Pemburu Diskon Wajib Simak, AC Hemat Rp1,4 Juta Besok di Transmart******

Khusus besok, Minggu (25/11), beli AC di Transmart Full Day Sale hemat sampai Rp1,4 jutaan. Selain itu, setiap pembelian mendapatkan bonus gratis instalasi.

Promo ini cuma berlangsung satu hari aja pada besok di seluruh gerai Transmart se-Indonesia dari mulai toko buka sampai tutup.

Ada AC Split 1/2 PK, harga diskon Rp2.699.200 dari harga normal mulai Rp4.199.000 per unit. Hemat sampai Rp1.499.800. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Selain AC, Transmart juga memberikan diskon besar-besaran hingga 50 persen di seluruh gerai untuk berbagai produk, mulai dari daging ayam, buah, furnitur, peralatan dapur, produk elektronik, hingga sepeda listrik.

Ada juga ekstra diskon 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank. Setiap transaksi hanya dapat menggunakan satu metode pembayaran.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega nggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Jika belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku khusus hari ini, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank yuk, supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Mendag Zulhas Yakinkan Investor AS untuk Berinvestasi di IKN******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para investor Amerika Serikat (AS) dalam forum bisnis Indonesia-AS yang berlangsung di New York beberapa waktu lalu.

"Pembangunan IKN ini merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi berbagai pihak," kata Zulhas dikutip Kamis (30/11).

Zulhas mengatakan, IKN Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dapat menjadi super hub karena akan dilengkapi dengan kawasan industri dan jalur perdagangan strategis.

Dengan kondisi tersebut, Zulhas meyakinkan para investor agar tidak ragu dalam menjajaki peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.

"Investasi swasta sangat terbuka lebar di berbagai sektor, termasuk sektor pendukung perdagangan seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan ini, Zulhas menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang positif dari pelaku usaha dalam forum ini dan berharap semakin banyak kerja sama Indonesia-AS yang akan terjalin.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden yang telah berkomitmen meningkatkan status kerja sama kedua negara dari Strategic Partnership ke Comprehensive Strategic Partnership (CSP).

"Kementerian Perdagangan juga akan bekerja secara berkesinambungan bersama Otorita IKN dan seluruh instansi terkait, dalam menciptakan Ibu Kota Negara Nusantara yang berasaskan pada pemerataan ekonomi, dan memanfaatkan IKN dalam mewujudkan sektor perdagangan yang lebih kuat dan transformatif," kata Zulhas.

Adapun forum bisnis tersebut diinisiasi oleh Urbahn Architecs, firma arsitektur bergengsi yang memiliki spesialisasi dalam perencanaan dan desain master (grand design) untuk fasilitas publik bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

Sementara itu, Director of ASEAN Business Development Urbahn Architects, Rafi Haikal mengaku sangat antusias bisa membantu serta memfasilitasi Kemendag dan OIKN bertemu para investor di AS.

Arsitek muda Indonesia yang sedang meniti karir di New York ini menyebut Urbahn Architects siap membantu pembangunan dan perkembangan IKN sesuai yang diharapkan pemerintah Indonesia.

"Urbahn Architects menyatakan kesiapannya dalam menjembatani desainer, pengembang, dan calon investor ke IKN. Keterlibatan Urbahn Architects dalam pembangunan IKN bertujuan untuk mengintegrasikan standar desain dan pembangunan dengan kualitas arsitektur setingkat New York untuk ibu kota baru Indonesia," kata Haikal.

Lebih lanjut, alumnus Pratt Institute di Brooklyn, New York, ini menjelaskan bahwa Urbahn Architects juga telah mengkurasi 100 peserta untuk hadir di dalam Forum Bisnis dan Investasi Indonesia-AS. Partisipasi tersebut bertujuan untuk menjembatani pasar arsitek dengan pengembang dari Indonesia dan AS.

Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan.

Menjadi seorang Buddha

Luhut Bahas Metode Belajar 'Gasing' dengan Puan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan menerima kunjungan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Singapura pada Selasa sore (28/11).

Usai kunjungan, Luhut  mengatakan dia dan Puan banyak membahas banyak isu.

Salah satunya, program pelatihan Metode Gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan) yang diciptakan dan dikembangkan oleh Yohanes Surya.

"Salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengalokasikan investasi yang lebih besar dalam bidang pendidikan. Dan saya meminta betul kepada Mbak Puan untuk mendukung program yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi ini," ungkapnya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa ini.

Selain masalah itu, Luhut dan Puan juga membahas Pemilu 2024. Luhut mengaku dirinya dan Puan sepakat bahwa persatuan dan perdamaian haruslah menjadi prioritas utama di tengah Pilpres 2024.

Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung dalam kerangka saling menghormati dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa.

"Saya dan Mbak Puan sepakat bahwa Pemilu ini haruslah berjalan dengan menyenangkan, dan meskipun kita semua memiliki pilihan yang berbeda-beda, tapi persatuan dan perdamaian haruslah selalu dijaga. Dan yang paling penting, kepentingan masyarakat haruslah menjadi yang utama,"  kata Luhut.

Sedangkan masalah lain yang juga dibahas Luhut dan Puan adalah soal peluang ekonomi baru untuk Indonesia, khususnya dalam aspek penangkapan dan penyimpanan emisi karbon menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

Sementara itu Puan berharap Luhut segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.

"Yang paling utama adalah Pak Luhut sehat dan pulih seperti semula. Saya dan banyak masyarakat Indonesia mendoakan kesembuhan Pak Luhut," katanya.

[Gambas:Video CNN]