slot mudah jp

777 pola slot 181Jutaan kata 325266Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot mudah jp》

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menhub Curhat Keliling Dunia demi Cari Bantuan Biaya Proyek RI******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menceritakan perjalanannya ke beberapa negara, mulai dari Indiahingga Jepang, demi mencari bantuan pembiayaan proyek di Indonesia.

Menurutnya, anggaran yang diterima Kemenhub sebesar Rp33,37 triliun pada tahun ini dan meningkat ke Rp33,44 untuk 2023 terbilang banyak. Ditambah realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Desember 2022 sebesar Rp8,79 triliun.

Namun, nominal tersebut kurang untuk merealisasikan pembangunan di Tanah Air mengingat betapa luasnya Indonesia yang harus dihubungkan melalui jalur laut dan udara.

Budi merinci dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub bahwa beberapa negara ia kunjungi untuk menjajaki pembiayaan dalam skema proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau kadang-kadang saya ke luar negeri, kayak kemarin ke India dan Timur Tengah, beberapa waktu lalu ke Jepang dan Korea Selatan, itu adalah dalam rangka melobi negara-negara tersebut agar memberikan bantuan luar negeri atau turut serta dalam proyek KPBU atau B2B," jelas Budi, Selasa (27/12).

Menurutnya respons baik ditunjukkan beberapa negara tersebut, seperti Jepang yang sudah sepakat berinvestasi dalam proyek proving ground hingga MRT.

Kerja sama dengan Korea Selatan juga akan dilakukan, sedangkan komunikasi dengan India dan negara-negara Timur Tengah diklaim berlangsung baik.

"MRT East-West itu ada Jepang sama Inggris. Fase 4 antara Fatmawati-TMII itu Korea Selatan yang sedang membuat proposal, MoU sudah ditandatangani. Januari 2023 Menteri Transportasi mereka akan datang dan itu akan kami lakukan," jelas Budi.

Budi juga mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi kerja sama dengan Bank Dunia untuk pembangunan proyek LRT di Bandung dan Medan. Proyek ini ditargetkan dimulai pada akhir 2023.

Kerja sama lain antara pemerintah dengan Bank Dunia juga dilakukan untuk pengadaan tambahan satu pelabuhan ferry dan kapal ro-ro, khusus di NTT dan Maluku.

Di lain sisi, Budi mengatakan sudah menawarkan pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat kepada operator-operator internasional, mulai dari Swiss, Denmark, hingga India.

Budi menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan Kemenhub untuk menggarap proyek di sektor-sektor konektivitas dan infrastruktur.

"Satu konsep Bapak Presiden Jokowi adalah, kami selalu diingatkan, 'Please, Indonesia sentris', tidak Jawa sentris, tidak Sumatra sentris dan ini memang kami upayakan agar pembangunan itu merata dari Sabang-Merauke," pungkas Budi.

Bahkan secara ekstrem, Budi menuturkan 30 sampai 35 persen anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dialokasikan khusus untuk Papua. Hal ini karena jangkauan dari dan ke titik-titik wilayah Papua dibutuhkan melalui jalur udara.

[Gambas:Video CNN]

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Label：qq1221、9horses slot、slot zeus gacor

Terkait：slot gacor freespin、jam berapa slot gacor、slot rtp、aztec deluxe demo、slot yang lagi gacor saat ini、livdrawhk、wedebola、gacor slot net、agen slot 77、pembiayaan akulaku

bab terbaru：ga slot（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26