88mega slot gacor

Dominasi generasi muda

Petani Ungkap Carut******

Petani membeberkan masalah penyaluranpupuk subsidisehingga membuat ketersediaannya langka.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi mengatakan permasalahan mendasar terletak pada validitas data petani yang bisa membeli pupuk subsidi.

Ia mengatakan ada petani yang memiliki lahan tetapi tidak mendapatkan Kartu Tani yang digunakan untuk menebus pupuk subsidi.

Mengutip temuan Ombudsaman RI, Qomarun mengatakan belum semua petani mendapatkan Kartu Tani karena tidak semua bergabung dalam kelompok tani. Baru 60 persen petani bergabung dalam kelompok tani.

Ia mengatakan pupuk subsidi di kios resmi dijual seharga Rp130 ribu - Rp140 ribu per sak (50 kilogram). Itu pun petani sulit mendapatkannya karena distribusinya lama.

"Bahkan pernah dua bulan tidak ada distribusi," katanya.

Padahal, lanjut Qomarun, di kios-kios tidak resmi tersedia pupuk subsidi dengan harga Rp270 ribu per sak. Sementara pupuk nonsubdisi jenis urea dijual Rp340 ribu per sak.

Lihat Juga : Ganjar-Prabowo Sepakat Perlu Investasi Besar Buat Atasi Pengangguran

Carut marutnya data penerima Kartu Tani, membuat sejumlah petani menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi Karenanya, ia menilai rencana Jokowi untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KPT bukan yang baru.

"Itu bukan hal yang baru, banyak juga yang sudah melakukan itu, meskipun belum ada aturan untuk itu," katanya.

Jokowi berjanji akan mempermudah pembelian pupuk subsidi bagi petani dengan cukup menunjukkan KTP atau Kartu Tani.

"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya ada tulisan petani silakan itu dipakai. Jadi, bisa pakai Kartu Tani, bisa memakai juga KTP," ujarnya saat menemui para petani di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12).

Jokowi mengakui saat ini ketersediaan pupuk memang menjadi masalah para petani beberapa tahun terakhir. Ia pun berguyon akan memberikan sepeda bagi petani yang tidak menghadapi masalah pupuk.

"Ini memang semuanya mengeluhkan, para petani, urusan pupuk. Benar ya? Ada yang masalah pupuknya tidak bermasalah? Tunjuk jari, saya beri sepeda," kata Jokowi.

Para petani pun tertawa mendengar ucapan Jokowi tersebut. Tak ada satu pun dari mereka yang mengacungkan jari atau merasa urusan pupuk baik-baik saja.

Karenanya, Jokowi meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk memastikan pasokan pupuk. Ia juga berjanji akan menambah subsidi pupuk untuk para petani.

"Pak menteri pertanian hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu, minta persetujuan dari DPR RI, baru menteri keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Suntik Rp23,4 T, TikTok Kempit 75 Persen Saham Tokopedia******

TikTok akan menggenggam 75,01 persen saham PTTokopedia usai menyuntik modal US,5 miliar atau sekitar Rp23,4 triliun (asumsi kurs Rp15.617 per dolar AS) ke e-commercedalam negeri itu.

"Sebagai bagian dari kemitraan ini, Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan, dan TikTok akan menjalankan operasional bisnis e-commerce-nya melalui entitas PT Tokopedia, di mana TikTok akan mengambil 75,01 persen pengendalian atas PT Tokopedia. Tokopedia juga akan mengambil alih bisnis TikTok Shop Indonesia," terang Tim Hubungan Investor Grup GoTo dalam Lampiran Informasi untuk Pemegang Saham terkait suntikan dana tersebut, Senin (11/12).

Manajemen menambahkan TikTok akan menyediakan pendanaan jangka panjang sejalan dengan kebutuhan bisnis Tokopedia, tanpa menyebabkan dilusi lebih lanjut kepada kepemilikan GoTo sebesar 24,99 persen.

Salah satu pertimbangan penting kemitraan strategis kedua perusahaan adalah pesatnya perkembangan live commerce di kawasan ini.

Kerja sama ini dinilai upaya saling melengkapi untuk menjangkau basis pengguna yang lebih besar. "Kolaborasi ini akan bersifat saling melengkapi, mengingat Tokopedia dan TikTok memiliki basis pengguna yang tidak terlalu beririsan," ujarnya.

Nantinya, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia dioperasikan dan dikelola oleh Tokopedia. Situs web dan aplikasi Tokopedia akan beroperasi seperti biasa.

Lebih lanjut, dengan kemitraan ini, GoTo meyakini akan mendapat sumber pendapatan yang pasti, akan terus bertumbuh, dan berkelanjutan.

"Selain tidak perlu lagi menyediakan pendanaan untuk bisnis Tokopedia, GoTo juga akan menerima arus pendapatan yang terus-menerus dari Tokopedia selaras dengan skala dan pertumbuhannya. Pendapatan ini akan kemudian berkontribusi langsung kepada EBITDA GoTo," ujar perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Bunga mekar di Jinxiang

Nelangsa Komisaris PO Sembodo Mengaku Ditipu Rian Mahendra Rp2 M******

Perusahaan otobus (PO) Sembodo mengaku ditipu oleh pemilik PT Mahendra Transport Indonesia (MTI) Rian Mahendra sebesar Rp2,2 miliar.

Komisaris PO Sembodo Olive Jozsef bahkan menangis saat konferensi pers kasus dugaan penipuan tersebut pada Senin (11/12). Ia merasa ditipu oleh Ryan, tetapi ia justru mendapat serangan bertubi-tubi dari para simpatisan putra Haji Haryanto tersebut.

"Kalau saya pribadi, sebagai pihak yang banyak diserang dan disudutkan, saya enggak mau menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Soalnya, apa yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan. Ini negara hukum, saya mau itu diproses hukum," ujar Olive, dikutip detikcom.

Tak hanya itu, Olive juga akan melaporkan para pendukung Rian yang menyampaikan ujaran kebencian kepadanya.

"Saya pribadi sangat sakit dengan yang disampaikan orang MTI termasuk Rian. Saya sudah banyak membantu mereka supaya terlihat profesional. Saya tahan ini selama 6 bulan sampai akhirnya saya berani klarifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PO Sembodo Khairul Imam menuding Ryan melakukan penipuan dan menggelapkan uang yang semestinya diserahkan ke PO Sembodo.

Khairul menjelaskan PO Sembodo telah menyerahkan empat unit bus ke PO MTI di mana perusahaan Rian Mahendra tersebut harus membayar Rp50 juta - Rp60 juta ke PO Sembodo per bus setiap bulan sebagai setoran rutin.

PO Sembodo, lanjut Kharul, juga dijanjikan 49 persen saham MTI.

Namun, sejak Juni 2023 hingga sekarang MTI disebut tidak memenuhi perjanjian itu. Akibatnya PO Sembodo rugi hingga Rp2,2 miliar.

"Kerugian yang kami terima karena Rian Mahendra kurang lebih Rp 2,2 miliar. Kerugian itu berasal dari modal kerja berupaya (penyerahan) bus, cat armada, setoran, dan pengambilan barang berupa komponen bus," kata Khairul Imam di Cawang, Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Minggu (10/12).

Atas kerugian itu, PO Sembodo melaporkan Rian Mahendra ke polisi setelah sebelumnya mengirim somasi pada 4 dan 20 Oktober lalu.

Sementara itu, Rian Mahendra menanggapi kasus ini dengan menyampaikan tiga hal dalam akun Instagram pribadinya.

Pertama,Rian menyebutkan bahwa berita yang dituduhkan tidak benar.

"Bukti kontrak, percakapan dan lain-lain hanya akan saya buka di hadapan penyidik karena saya enggak terbiasa ngumbar keburukan orang," kata Ria

Kedua,Rian bersedia mematuhi jika ada panggilan dari pihak yang berwenang.

"Ketiga, saya juga enggak akan buat laporan balik kalau memang masalah ini selesai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

pilihan super

Kunjungi Pasar Raya Bima, Mendag Bersyukur Harga Bawang Lebih Murah******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Pasar Raya Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (10/12). Dalam kesempatan itu, pria yang sering disapa Zulhas itu mengecek harga-harga bahan pokok di pasar tersebut.

Zulhas bersyukur mendapati harga-harga kebutuhan pokok di Bima ada yang lebih murah daripada di Pulau Jawa. Misalnya harga bawang merah dan bawang putih.

"Jadi di sini alhamdullilah di Bima harga-harga jauh lebih murah dari di Pulau Jawa bawang merah Rp20 ribu, bawang putih Rp30 ribu jadi di sini murah-murah lah harganya," kata Zulhas.

Selain mengecek harga-harga bahan pokok, Zulhas turut memborong dan mempromosikan sejumlah dagangan para pedagang. Dagangan yang dibeli pun dibagikan kembali ke pada warga sekitar.

"Ini saya belanja. Ini saya promosikan ikan teri Bima itu, teri nomor satu se-Indonesia saingannya teri Medan. Jadi saya ke sini belanja yahh," tuturnya

Menurutnya, langkah itu dilakukan agar membantu para pedagang menghabiskan jualannya, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan bahan pokok.

"Ke pasar kalau nggak belanja nanti pedagang marah (karena) dagangan terganggu," ungkapnya.

Adapun dalam kunjungan ke Bima ini, Zulhas juga memuji pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Saya tidak mengira pembangunan di Bima bagus sekali. Saya kira kita harus berterima kasih ke Pak Jokowi. Dulu ke sini belum ada bandara seperti itu sekarang sudah ada, jalan 2 arah, pantai udah ditata," tutup Zulhas.

Terlahir kembali sebagai istri militer

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.