akun baru maxwin

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Erick Thohir Akui Ada Arogansi di Antara Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengakui masih ada arogansi dari direksi perusahaan pelat merah.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal alasan rekrutmen BUMN tahun ini dilaksanakan bersamaan, tidak secara individu oleh masing-masing perusahaan.

Menurut Erick, rekrutmen BUMN bersama ini bisa memupuk rasa kebersamaan setiap perusahaan.

Ia mengungkapkan saat melakukan merger beberapa perusahaan BUMN, ada direksi yang ribut sendiri karena takut posisi terancam. Padahal, kata Erick, tujuan dari merger itu bagus.

Oleh karena itu, ia mengklaim di BUMN tertentu direksi seolah membuat 'kerajaan-kerajaan' sendiri. Erick menyebut hal itu malah menghambat program percepatan kinerja BUMN secara keseluruhan.

"Tujuan (merger) awalnya bagus, tapi ribut sendiri. Karena atasnya sudah jadi kerajaan-kerajaannya," kata Erick.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi terus-menerus, Erick kembali menegaskan rekrutmen bersama BUMN harus dilaksanakan. Dengan begitu, calon pegawai BUMN sudah memiliki rasa kebersamaan sejak awal.

"Kalau dari muda-muda sudah bersama, siapa tau nanti ada yang jadi direksi 'oh dulu kita belajar sama-sama'. Sama (seperti) digembleng di Kopassus, sama-sama capek. Maka masalah (persaingan) bisa dihindari karena sejak muda mereka sudah saling kenal," jelas Erick.

Ia pun menambahkan dalam rekrutmen kali ini akan ada tambahan pelatihan, yakni tentang pengenalan NKRI dan Pancasila.

Rekrutmen Bersama BUMN sendiri dibuka mulai Jumat (5/5) besok. Rekrutmen Bersama BUMN akan terbagi dalam 5 tahapan. Nantinya, kelulusan bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Kemendag Temui Pebisnis Ritel Besok, Bahas Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk membahas utang sebesar Rp344 miliar pada Kamis (4/5).

Utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya telah menghubungi sekretariat Aprindo untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.

Namun, Isy mengatakan pertemuan itu bersifat tentatif karena Ketua Umum Aprindo Roy Mandela disebut sedang berada di luar negeri.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

Kemendag Klaim Harga Bahan Pokok Turun Signifikan Usai Lebaran******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim harga bahan pokok usai Lebaranmengalami penurunan yang cukup signifikan. Daging ayam dan daging sapi yang sempat melonjak saat Lebaran juga mulai turun harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyatakan klaim tersebut berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag.

"Daging ayam pada saat Lebaran mencapai harga Rp39 ribu -Rp40 ribu per kg, saat ini menuju harga normal sesuai harga acuan di kisaran Rp37 ribu per kg. Daging sapi yang saat Lebaran mencapai hampir Rp150 ribu per kg, saat ini turun signifikan hingga 6,11 persen menjadi Rp139 ribu per kg," kata Isy kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

"Tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Menurutnya, Kemendag bersama pemangku kepentingan terkait berupaya terus menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Caranya dengan meningkatkan produksi, manajemen stok, optimalisasi pasar murah hingga tata kelola angkutan barang pokok.

"Selain itu, rakor pengendalian inflasi yang rutin diselenggarakan setiap minggu turut memastikan agar koodinasi dan kerja sama antardaerah berlangsung dengan optimal," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lukisan Raja Roh

IHSG Merana di 6.863 Imbas 368 Saham 'Terbakar'******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.863 pada Selasa (2/5) sore. Indeks saham melemah 52,41 poin atau minus 0,76 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,35 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 187 saham menguat, 368 terkoreksi, dan 177 lainnya stagnan. Terpantau 9 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin sektor energi yang anjlok 3,01 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,12 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,20 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan melesat 0,91 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa serempak loyo. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,09 persen, indeks CAC 40 di Prancis ambrol 0,40 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,29 persen.

Mirip dengan Eropa, bursa Amerika juga lesu. Indeks S&P 500 minus 0,04 persen, indeks NYSE merosot 0,06 persen, dan indeks NASDAQ Composite anjlok 0,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]