web judi slot terbaik 229Jutaan kata 429805Orang-orang telah membaca serialisasi
《trik mahjong 1》
Sederet Investasi BUMN dalam Pembangunan IKN******
Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) masih terus bergulir. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut berkontribusi dalam proyek ibu kota baru itu.
Perusahaan pelat merah masuk untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap, selain BUMN, investasi swasta juga masuk ke IKN dan bisa terealisasi pada Agustus atau September 2023.
PT PLN (Persero) siap menyuplai kebutuhan listrik IKN dengan membangun infrastruktur ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Kariangau - GIS 4 IKN. Proyek tersebut saat ini memasuki tahapan penetapan lokasi dan sudah disetujui Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.
General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Josua Simanungkalit menjelaskan penetapan lokasi ini sebagai langkah awal untuk pembangunan SUTT. Dengan penetapan lokasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan SUTT 150 kV Kariangau - GIS 4 IKN.
"Penetapan lokasi merupakan kunci awal untuk dapat melakukan pembangunan selanjutnya, tim kami juga tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat di sekitar jalur tersebut," kata Josua melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu.
Lihat Juga :Mengintip APBN yang Dikucurkan Jokowi untuk Bangun IKN |
Ia mengatakan penetapan lokasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ini juga menandai rencana transmisi SUTT dibangun sepanjang 57 kilometer sirkit (kms). Adapun SUTT ini nantinya akan membentang dari Kota Balikpapan hingga Kabupaten Penajam Paser Utara.
Josua memastikan PLN akan terus mempercepat progres di lapangan guna mencapai target operasi pada Mei 2024. Ia menilai terbangunnya infrastruktur kelistrikan ini diharapkan akan mengakselerasi pembangunan, mendukung pertumbuhan industri, dan menarik para investor untuk berinvestasi di IKN.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. atau Telkom pun ikut berkontribusi dalam membangun IKN.
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan mengatakan Telkom Group mendukung IKN menjadi smart cityyang modern. Dukungan dari Telkom dilakukan dengan fokus pada penyediaan konektivitas, platform hingga beragam layanan digital.
Lihat Juga :Jubir Luhut Respons Anies soal Jalan Era SBY vs Jokowi |
Ririek menyebut pihaknya sejalan dengan pemerintah dalam menetapkan konsep IKN sebagai smart city.Karenanya, peran Telkom dalam menghadirkan transformasi digital sangatlah penting.
"Ada berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Tentunya ini menjadi tugas besar sekaligus kebanggaan bagi TelkomGroup dapat turut serta mendukung digitalisasi smart city di IKN Nusantara," ujar Ririek beberapa waktu lalu.
Ririek melanjutkan bahwa rencana pembangunan tersebut mencakup tiga domain bisnis digital yaitu connectivity, platform,dan services, yang bersinergi dengan seluruh anak perusahaan dan pemerintah.
Apalagi, kabel laut Indonesia Global Gateway (IGG) Manado Dumai yang melintasi sepanjang Selat Makassar menjadikan IKN Nusantara terkoneksi global langsung yang disiapkan melalui gatewayBatam dan Manado.
Sementara itu pada layanan mobile Telkomsel, untuk perluasan cakupan, penambahan kapasitas, serta peningkatan kualitas jaringan 4G dan 5G di wilayah IKN Nusantara akan terus dimaksimalkan.
Selain menyediakan layanan konektivitas terbaik, Telkom Group juga akan menghadirkan solusi digital terbaik melalui pembangunan Intelligent Data Center dengan Smart & Intelligent Network Security.
Hal itu untuk mendorong terwujudnya IKN Nusantara menjadi smart citydengan layanan digital terbaik dan tingkat keamanan siber yang tinggi.
[Gambas:Video CNN]
Daftar 7 Perusahaan yang Didenda KPPU Rp71 M Buntut Timbun Migor******
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan yang terbukti menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.
Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.
"Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang," tulis keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).
Mereka juga menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.
"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelasnya.
"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambung Majelis Komisi.
KPPU mengatakan selepas kebijakan HET dicabut pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga relatif lebih tinggi dibandingkan harga sebelum terbitnya kebijakan HET.
Sementara itu, KPPU memutuskan 27 terlapor tidak bersalah terkait penetapan harga. Sebelumnya, KPPU menduga perusahaan tersebut melanggar pasal 5 dan melakukan kartel minyak goreng.
Kasus ini merupakan inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.
[Gambas:Video CNN]
Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:
1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar
Label:jd id cicilan、voucher grab hari ini、semua situs slot gacor
Terkait:old 88 slot、cara pinjam saldo dana、rajabonanza88、situs gacor jam ini、dewa slot 777、pg slot88 login、trik slot koi gate、game slot online terbaru、lambo77 slot、cuan138
bab terbaru:prediksi togel indiana evening(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan alasan Saudi Airlinesmelayani penerbangan haji di Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Mauludin mengungkapkan Saudi Airlines melayani penerbangan haji melalui Bandara Kertajati lantaran sudah melakukan evaluasi persiapan dua kali untuk memastikan fasilitas memenuhi standar.
"Mereka (Saudi Airlines) ikut melakukan evaluasi dua kali. Mereka datang ke sana (Bandara Kertajati) untuk memastikan fasilitas bandara sudah memenuhi standar internasional yang bisa mereka terima, termasuk dari asramanya kemudian letak barang-barang kargonya," ujar Mauludin di Kemenhub, Jumat (26/5).
"Dengan segala usaha, kita merapikan bandara dan asrama akhirnya mereka (Saudi Airlines) dapat menerima.
Rencananya, Bandara Kertajati akan melayani penerbangan haji perdana pada Minggu, 28 Mei 2023 mendatang.
Berbeda dengan embarkasi lain, Bandara Kertajati akan melayani Custom, Imigration, Quarantine(CIQ) calon jemaah haji.
Lihat Juga :Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo |
"Karena asrama haji di Indraamyu belum 100 persen selesai jadi hanya bisa dilakukan untuk kesehatan, menginap, tapi proses CIQ dilakukan di bandara," ujarnya.
Berikut jadwal kloter penerbangan haji dari Bandara Kertajati seperti dikutip dari Detik:
-Kloter 1
Masuk Asrama 27 Mei 20.00
Ke Bandara 28 Mei 15.05
Take Off 28 Mei 21.05
Asal Jamaah Kabupaten Majalengka
- Kloter 2
Masuk Asrama 29 Mei 08.00
Ke Bandara 29 Mei 19.04
Take Off 29 Mei 01.40
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu
- Kloter 3
Masuk Asrama 30 Mei 08.00
Ke Bandara 30 Mei 23.15
Take Off 31 Mei 5.15
Asal Jamaah Kabupaten Kuningan
Lihat Juga :Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas |
- Kloter 4
Masuk Asrama 31 Mei 13.00
Ke Bandara 01 Juni 6.50
Take Off 1 Juni 12.50
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon
- Kloter 5
Masuk Asrama 1 juni 16.00
Ke Bandara 2 Juni 10.35
Take Off 2 Juni 16.35
Asal Jamaah Kabupaten Sumedang
- Kloter 6
Masuk Asrama 20.00
Ke Bandara 3 Juni 14.10
Take Off 3 Juni 20.10
Asal Jamaah Kabupaten Subang
- Kloter 7
Masuk Asrama 3 juni 20.00
Ke Bandara 4 Juni 17.45
Take Off 4 Juni 23.45
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon
- Kloter 8
Masuk Asrama 5 Juni 08.00
Ke Bandara 5 Juni 21.20
Take Off 6 Juni 03.20
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu
- Kloter 9
Masuk Asrama 6 juni 08.00
Ke Bandara 7 Juni 04.35
Take Off 7 Juni 06.55
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon - Kota Cirebon
- Kloter 10
Masuk Asrama 7 juni 10.00
Ke Bandara 8 Juni 04.35
Take Off 8 Juni 10.35
Asal Jamaah Kabupaten Majalengka
Lihat Juga :Jokowi Atur Wilayah Tambang Bahan Nuklir |
- Kloter 11
Masuk Asrama 7 Juni 20.00
Ke Bandara 8 Juni 17.20
Take Off 8 Juni 23.20
Asal Jamaah Kabupaten Kuningan
- Kloter 12
Masuk Asrama 8 Juni 19.00
Ke Bandara 9 Juni 10.20
Take Off 9 Juni 18.20
Asal Jamaah Kabupaten Subang
- Kloter 13
Masuk Asrama 9 Juni 08:00
Ke Bandara 9 Juni 21.20
Take Off 10 Juni 03:20
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon
- Klotwr 14 0
Masuk Asrama 9 Juni 20:00
Ke Bandara 10 Juni 16:25
Take Off 10 Jun 22:25
Asal Jamaah Kabupaten Sumedang
- Kloter 15
Masuk Asrama 11 Jun 08:00
Ke Bandara 11 Juni 20:25
Take Off 12 Juni 02:40
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu
- Kloter 16
Masuk Asrama 12 Juni 08:00
Ke Bandara 13 Juni 02:25
Take Off 13 Juni 07:25
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon
- Kloter 17
Masuk Asrama 13 Juni 16:00
Ke Bandara 14 Juni 10:05
Take Off 14 Juni 16:05
Asal Jamaah Kabupaten Majalengka
- Kloter 18
Masuk Asrama 14 Jun 19:00
Ke Bandara 15 Juni 13:50
Take Off 15 Juni 19:50
Asal Jamaah Kabupaten Subang
- Kloter 19
Masuk Asrama 15 Juni 20:00
Ke Bandara 16 Juni 17:25
Take Off 16 Juni 23:25
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon
- Kloter 20
Masuk Asrama 17 Juni 08:00
Ke Bandara 17 Juni 23:00
Take Off 18 Juni 05:00
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu
- Kloter 21
Masuk Asrama 18 Juni 12:00
Ke Bandara 19 Juni 06:30
Take Off 19 Juni 12:30
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon
- Kloter 22
Masuk Asrama 19 Juni 17:00
Ke Bandara 20 Juni 11:00
Take Off 20 Juni 17:00
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu
- Kloter 23
Masuk Asrama 20 Juni 20:00
Ke Bandara 21 Juni 14:35
Take Off 21 Juni 20:35
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon
- Kloter 24
Masuk Asrama 21 Juni 20:00
Ke Bandara 22 Juni 17:00
Take Off 22 Juni 23:00
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon - Kabupaten Indramayu - Kabupaten Subang
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.
Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.
Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.
Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.
Lihat Juga :Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo |
Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).
Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.
Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.
Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.
Lihat Juga :Batam Krisis Listrik, PLN Minta Pelanggan Nyalakan Genset |
"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.
Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.
Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.
Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.
PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.
Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi melemah terbatas pada perdagangan Jumat (26/5).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG kembali pada pola tekanan terbatas setelah mengalami kenaikan beberapa waktu sebelumnya. Namun rilis data perekonomian dan kebijakan suku bunga BI yang mengindikasikan kondisi perekonomian stabil bisa menopang pergerakan IHSG hingga saat ini.
"Sehingga pergerakan fluktuatif yang terjadi dalam IHSG masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan trading ataupun investasi jangka pendek," kata William dalam riset hariannya.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, BMRI, TBIG, dan BSDE.
Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memperkirakan IHSG berpeluang menguat di akhir pekan.
"Kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixedcenderung menguat dalam range 6.635 - 6.754," katanya.
Karena sentimen itu, ia merekomendasikan beberapa saham di antaranya BMRI, DRMA, dan HRTA.
IHSG ditutup di level 6.704 pada Kamis (25/5) sore. Indeks saham melemah 41 poin atau 0,62 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,30 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,42 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 226 saham menguat, 304 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, 6 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi yang minus 2,39 persen. Sedangkan, 5 sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh transportasi plus 1,32 persen.
[Gambas:Video CNN]
PT KAI Commutermengatakan perjalanan KRL bakal ditambah mulai 1 Juni 2023 seiring dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) terbaru.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pihaknya bakal mengoperasikan 1.133 perjalanan dengan 98 trainsetdi KRL Jabodetabek dalam Gapeka 2023.
Operasi KRL ini bisa terus bertambah seiring dengan pengembangan prasarana yang dilakukan pemerintah, terutamadouble trackManggarai.
"Nanti bisa mungkin di semester 1 (2023) bisa mengangkut 1 juta penumpang per hari," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (29/5).
Sebelumnya, Anne sempat menyinggung soal penambahan frekuensi perjalanan KRL di jam-jam sibuk. Ia merinci salah satunya ada di lintas Bogor, baik pagi maupun sore hari.
Anne mengatakan KAI Commuter akan mengoperasikan 420 perjalanan KRL Line Bogor dengan 41 rangkaian per 1 Juni. Ada juga tambahan untuk perjalanan lintas Depok-Manggarai/Jakarta Kota.
"Untuk perjalanan pada lintas Depok-Manggarai/Jakarta Kota pada jam sibuk pagi mulai pukul 04.00-08.00 WIB akan ditambah 2 perjalanan menjadi sebanyak 50 perjalanan dengan headwayselama 5 menit," jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/5).
Sedangkan untuk perjalanan lintas Jakarta Kota-Nambo/Bogor pada jam sibuk sore hari mulai pukul 15.00-20.00 WIB akan ditambah 1 perjalanan. Dengan begitu, ada 52 perjalanan di lintas tersebut dengan headway rata-rata selama 5 menit.
Di lain sisi, Anne mengatakan pihaknya juga mengantisipasi pengguna yang transit di Stasiun Manggarai menuju arah Sudirman/Tanah Abang/Duri pada jam sibuk di pagi hari. KAI Commuter bakal menambah 13 perjalanan pada lintas Manggarai-Kampung Bandan menjadi 33 perjalanan.
"Sedangkan untuk pelayanan pengguna yang transit di Stasiun Manggarai dari arah Duri/Tanah Abang/Sudirman pada jam sibuk sore, KAI Commuter menambah 17 perjalanan menjadi 40 perjalanan pada lintas Kampung Bandan-Manggarai," tandas Anne.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.
Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.
Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.
Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.
Lihat Juga :Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo |
Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).
Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.
Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.
Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.
Lihat Juga :Batam Krisis Listrik, PLN Minta Pelanggan Nyalakan Genset |
"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.
Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.
Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.
Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.
PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.
Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.
"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).
Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lihat Juga :![]() |
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.
Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.
"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).
Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.
[Gambas:Video CNN]
《trik mahjong 1》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot yg sedang gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《trik mahjong 1》bab terbaru。