belanja di tokopedia pakai kredivo

Karier

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Pemerintah Mulai Salurkan 210 Ribu Ton Beras Bansos Tahap I Hari Ini******

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).

Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.

Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut. 

Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.

Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.

"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).

Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

Pemerintah Mulai Salurkan 210 Ribu Ton Beras Bansos Tahap I Hari Ini******

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).

Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.

Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut. 

Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.

Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.

"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).

Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

[Gambas:Video CNN]

Kesengsaraan Abadi Penglai

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Resmi Akuisisi MPHG, Kini Artotel Grup Kelola 100 Hotel Lebih******

Artotel Group mengakuisisi manajemen operator hotel Milestone Pacific Hotel Group (MPHG). Langkah ini tentunya memperkuat posisi Artotel Group menjadi manajemen operator hotel terkemuka di Indonesia.

Adapun PT Milestone Pacific Hotel Group (MPHG) merupakan manajemen operator hotel yang memiliki enam brand yaitu Maxone, Nite & Day, Zia, Ruma Ruma, Marc, dan One of a Kind.

Dari enam brand itu mengelola 45 hotel yang berada di beberapa provinsi dan daerah tingkat dua di Indonesia. Hotel-hotel yang dikelola MPHG menyasar pasar kelas menengah dan ekonomis.

Perkembangan pesat yang dilakukan artotel Group ini dapat diraih dalam waktu tiga tahun. Di mana pada 2020 perusahaan ini baru mengelola 17 hotel dan mengalami masa yang penuh tantangan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memukul sektor Pariwisata Indonesia dan dunia.

Namun, berkat keyakinan Industri pariwisata Indonesia punyaa posisi strategis dalam meningkatkan devisa negara karena keindahan alam Indonesia serta warisan budaya ramah tamah, Artotel Group berhasil mendapat dukungan dari para investor yang percaya dengan kemampuannya sebagai manajemen operator hotel lokal yang handal dan dapat menjadi perusahaan Indonesia yang bersaing di kancah Internasional.

Oleh karena itu, Artotel Group berhasil bangkit dengan melakukan berbagai tindakan ekspansi bisnis secara agresif sejak 2021, seperti membeli perusahaan pemegang lisensi utama distribusi brand Internasional Kyriad di Indonesia, serta melakukan strategi akuisisi kepada brand-brand lokal terkemuka Indonesia, seperti Dafam dan Maxone.

Kesuksesan ini tidak akan berhenti sampai di sini meskipun telah mengelola lebih dari 100 hotel. Karena masih ada 50 proyek hotel baru lainnya yang akan segera dikelola Artotel Group mulai kuartal pertama 2023 hingga 2025.

Founder & CEO Artotel Group Erastus Radjimin mengatakan, keberhasilan yang diraih dengan mengelola 100 hotel tidak membuat pihaknya lupa diri.

"Justru hal ini menjadikan tanggung jawab kami yang lebih besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder kami," kata Erastus Radjimin dalam keterangan resmi, Rabu (29/3).

Pelayanan terbaik itu, kata Erastus Radjimin, bukan hanya diberikan kepada para tamu atau pelanggan. Namun juga kepada para pemilik hotel, karyawan dan juga mitra kerjasama.

"Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan hotel dan kesejahteraan stakeholder," ujar Erastus.

Strategi bisnis itu berbasis teknologi yang bertujuan kegiatan operasional hotel menjadi efisien dan efektif demi kepuasan para tamu. Lebih dari itu meluaskan jaringan distribusi jaringan hotel untuk meningkatkan pendapatan setiap hotel yang dikelola.

Dalam mendukung strategi bisnis ini, pihaknya menggalakan program loyalti, Artotel Wanderlust. Program ini merupakan bentuk penghargaan kepada para tamu.

Program ini bukan hal yang baru dilakukan di jaringan hotel. Sebab, program ini sudah mulai diterapkan sejak awal 2022 dengan nama Artotel Circle yang telah menghimpun 250.000 tamu yang setia dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui Artotel Wanderlust pihaknya akan memberikan banyak kemudahan untuk para tamu dalam hal pemesanan kamar dan tempat untuk bersantap dengan penawaran harga yang sangat baik.

"Para tamu juga akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya, mulai dari poin reward hingga berbagai hak istimewa yang dapat dinikmati di jaringan hotel kami," ujar Erastus.

Seiring dengan proses integrasi yang dilakukan untuk menyelaraskan 100 hotel yang dikelola, Artotel Group melakukan pembaruan pada situs resminya, artotelgroup.com untuk menjadi situs yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh para tamu dalam melakukan pemesanan kamar serta memberikan jaminan harga kamar yang terbaik.

Evolusi senjata super

Goldman Sachs Prediksi 300 Juta Pekerjaan Digilas Kecerdasan Buatan******

Programkecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT diperkirakan akan berdampak pada 300 juta jenispekerjaan. Proyeksi ini merupakan hasil analisis terbaru Goldman Sachs, yang dirilis Minggu (26/3) lalu.

Goldman Sachs memperkirakan ada 18 persen pekerjaan yang dapat dikomputerisasi. Selain itu, pekerja kerah putih dianggap lebih berisiko diganti AI daripada pekerja kasar seperti pekerja konstruksi atau reparasi.

"Pekerja administrasi dan pengacara diperkirakan paling terpengaruh," kata laporan tersebut, dikutip CNN Business, Rabu (29/3).

Sensasi chatbot ini memang tengah menggemparkan dunia. Orang-orang bisa mencari informasi menggunakan kecerdasan buatan chatbot. Program ini dapat menjawab pertanyaan dan menulis esai.

Lihat Juga : Ramai-ramai Bikin Petisi Minta Jokowi Revisi Aturan THR PNS

Dengan ChatGPT atau platform sejenisnya, cara manusia bekerja akan berubah. Kemampuan AI ini mendorong beberapa sektor bisnis untuk memikirkan kembali bagaimana seharusnya orang bekerja setiap hari.

Bulan ini, OpenAI selaku developer ChatGPT meluncurkan versi terbaru program AI mereka, GPT-4. Platform ini dengan cepat membuat penggunanya terkesan lantaran mampu menyederhanakan pengkodean, membuat situs web dengan cepat dari sketsa sederhana, bahkan bisa lulus ujian dengan nilai tinggi.

Penggunaan AI secara lebih lanjut kemungkinan akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang.

Namun analis Goldman Sachs menyebut inovasi teknologi yang awalnya menggantikan pekerja, juga punya sejarah menciptakan pertumbuhan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Meskipun tempat kerja dapat berubah, pengadopsian program AI secara luas pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan PDB global sebesar 7 persen per tahun dalam periode 10 tahun, menurut Goldman Sachs.

"Kombinasi penghematan biaya tenaga kerja yang signifikan, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan produktivitas bagi pekerja yang tidak dipindahkan, meningkatkan kemungkinan ledakan produktivitas tenaga kerja seperti saat kemunculan kendaraan listrik dan komputer," kata laporan itu.

[Gambas:Video CNN]