m2m slot demo

top1toto 368Jutaan kata 117321Orang-orang telah membaca serialisasi

《m2m slot demo》

Resmi Akuisisi MPHG, Kini Artotel Grup Kelola 100 Hotel Lebih******

Artotel Group mengakuisisi manajemen operator hotel Milestone Pacific Hotel Group (MPHG). Langkah ini tentunya memperkuat posisi Artotel Group menjadi manajemen operator hotel terkemuka di Indonesia.

Adapun PT Milestone Pacific Hotel Group (MPHG) merupakan manajemen operator hotel yang memiliki enam brand yaitu Maxone, Nite & Day, Zia, Ruma Ruma, Marc, dan One of a Kind.

Dari enam brand itu mengelola 45 hotel yang berada di beberapa provinsi dan daerah tingkat dua di Indonesia. Hotel-hotel yang dikelola MPHG menyasar pasar kelas menengah dan ekonomis.

Perkembangan pesat yang dilakukan artotel Group ini dapat diraih dalam waktu tiga tahun. Di mana pada 2020 perusahaan ini baru mengelola 17 hotel dan mengalami masa yang penuh tantangan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memukul sektor Pariwisata Indonesia dan dunia.

Namun, berkat keyakinan Industri pariwisata Indonesia punyaa posisi strategis dalam meningkatkan devisa negara karena keindahan alam Indonesia serta warisan budaya ramah tamah, Artotel Group berhasil mendapat dukungan dari para investor yang percaya dengan kemampuannya sebagai manajemen operator hotel lokal yang handal dan dapat menjadi perusahaan Indonesia yang bersaing di kancah Internasional.

Oleh karena itu, Artotel Group berhasil bangkit dengan melakukan berbagai tindakan ekspansi bisnis secara agresif sejak 2021, seperti membeli perusahaan pemegang lisensi utama distribusi brand Internasional Kyriad di Indonesia, serta melakukan strategi akuisisi kepada brand-brand lokal terkemuka Indonesia, seperti Dafam dan Maxone.

Kesuksesan ini tidak akan berhenti sampai di sini meskipun telah mengelola lebih dari 100 hotel. Karena masih ada 50 proyek hotel baru lainnya yang akan segera dikelola Artotel Group mulai kuartal pertama 2023 hingga 2025.

Founder & CEO Artotel Group Erastus Radjimin mengatakan, keberhasilan yang diraih dengan mengelola 100 hotel tidak membuat pihaknya lupa diri.

"Justru hal ini menjadikan tanggung jawab kami yang lebih besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder kami," kata Erastus Radjimin dalam keterangan resmi, Rabu (29/3).

Pelayanan terbaik itu, kata Erastus Radjimin, bukan hanya diberikan kepada para tamu atau pelanggan. Namun juga kepada para pemilik hotel, karyawan dan juga mitra kerjasama.

"Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan hotel dan kesejahteraan stakeholder," ujar Erastus.

Strategi bisnis itu berbasis teknologi yang bertujuan kegiatan operasional hotel menjadi efisien dan efektif demi kepuasan para tamu. Lebih dari itu meluaskan jaringan distribusi jaringan hotel untuk meningkatkan pendapatan setiap hotel yang dikelola.

Dalam mendukung strategi bisnis ini, pihaknya menggalakan program loyalti, Artotel Wanderlust. Program ini merupakan bentuk penghargaan kepada para tamu.

Program ini bukan hal yang baru dilakukan di jaringan hotel. Sebab, program ini sudah mulai diterapkan sejak awal 2022 dengan nama Artotel Circle yang telah menghimpun 250.000 tamu yang setia dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui Artotel Wanderlust pihaknya akan memberikan banyak kemudahan untuk para tamu dalam hal pemesanan kamar dan tempat untuk bersantap dengan penawaran harga yang sangat baik.

"Para tamu juga akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya, mulai dari poin reward hingga berbagai hak istimewa yang dapat dinikmati di jaringan hotel kami," ujar Erastus.

Seiring dengan proses integrasi yang dilakukan untuk menyelaraskan 100 hotel yang dikelola, Artotel Group melakukan pembaruan pada situs resminya, artotelgroup.com untuk menjadi situs yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh para tamu dalam melakukan pemesanan kamar serta memberikan jaminan harga kamar yang terbaik.

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Label：dana cerdas pinjaman online、daftar link slot terbaru、gacor abis 66

Terkait：beraniqq、cara dapat uang cuma cuma、kupon burger king desember 2022、slot banget、situs baru judi slot、maxwin x500 slot、judi388、kakek slot jp、slot demo 206、slot gacor yang sering menang

bab terbaru：jodoh88（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02