erek erek 46 2d 960Jutaan kata 783099Orang-orang telah membaca serialisasi
《semar4d》
Erick Gandeng KPK Telusuri 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal memeriksa 65 persen dana pensiun BUMN yang berada dalam kondisi bermasalah. Menurutnya, saat ini hanya 35 persen dana pensiun berada dalam kondisi sehat.
Erick mengaku akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses 'bersih-bersih' ini.
"Minggu depan saya bersama Ketua KPK (Firli Bahuri) akan bertemu, dengan seluruh BUMN untuk berbicara. Hati-hati, karena kita akan investigasi audit. Karena data saya, 35 persen (dana pensiun) sehat 65 persen ada masalah," kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1).
"Jangan kita Asabri, Jiwasraya (dijagain), eh yang ini lupa. Mumpung ada waktu," ucapnya.
Meski demikian, Erick enggan memaparkan secara detail persoalan dana pensiun yang memprihatinkan ini. Menurutnya, proses due diligenceatau investigasi masih berlanjut hingga akhir Januari.
"Detailnya seperti apa saya nggak mau buka dulu, karena due diligence baru selesai akhir Januari, tapi indikasi awal sudah ada," katanya.
Erick mengaku akan melibatkan KPK untuk menimbulkan efek jera kepada para direksi atau BUMN yang diperiksa.
"Jangan sampai nanti cuma pindah buku doang, perusahaan BUMN-nya sehat, dipindahbukukan asetnya dijual. Jadi kita ingin perbaiki," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Perppu Ciptaker Gantikan Beberapa Pasal di 4 UU Soal Ketenagakerjaan******
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentangcipta kerjaresmi mengganti sebagian pasal yang tertera dalam beberapa undang-undang terkait ketenagakerjaan.
Undang-undang tersebut antara lain; UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kemudian, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam," demikian bunyi Pasal 80.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu.
Lihat Juga :'Hadiah' 2023, Tarif Tol Tangerang-Merak Akan Naik per 3 Januari Besok |
Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).
[Gambas:Video CNN]
Kadin Sebut Hilirisasi dan Pasar Domestik Jadi Kunci Ekonomi RI 2023******
Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid optimis hilirisasi dan penguatan pasar domestikmenjadi kunci untuk menerjang badai ekonomi di 2023. Hal ini karena tahun depan diprediksi menjadi tahun yang sulit karena masih ada gejolak ekonomi dan situasi global yang menantang.
Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari 2,9 persen menjadi 2,7 persen. Tak hanya itu, saat ini masih banyak negara dengan inflasi yang tinggi.
Meski demikian, ia optimis Indonesia mampu melewati rintangan tersebut karena memiliki potensi hilirisasi industri untuk meningkatkan perekonomian.
"KADIN berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing komoditas ekspor unggulan dalam negeri," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).
Arsjad menuturkan 2023 bisa menjadi tahun yang transformatif jika pelaku usaha mampu mengidentifikasi peluang pasar yang tetap. Ia pun mencontohkan peluang itu bisa dilihat di sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik.
Ia mengatakan Indonesia diberkahi dengan berbagai mineral dan potensi energi terbarukan. Karenanya, Indonesia harus melakukan hilirisasi supaya ada nilai tambah dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Lihat Juga :LRT Jakarta Operasi Hingga Dini Hari Khusus Malam Tahun Baru |
"Hal ini perlu kita lakukan selain untuk menerjang potensi badai ekonomi juga untuk mewujudkan tujuan besar kita sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 dan mencapai net zero emission di 2060," imbuh Arsjad.
Selain potensi dari hilirisasi, Indonesia juga harus memaksimalkan pangsa pasar domestik untuk mengembangkan kinerja industri.
Apalagi, ancaman resesi global masih menjadi resiko terberat yang harus dihadapi oleh pengusaha. Berkurangnya permintaan global, terutama bagi industri berorientasi ekspor juga berdampak pada kinerja perusahaan yang akan berisiko untuk mengurangi beban operasional, salah satunya dengan PHK.
Lihat Juga :Partai Buruh Bakal Gugat Pasal JHT di UU PPSK ke MK |
"Permintaan domestik Indonesia masih kuat, dimana berkontribusi sebesar 55 persen pada PDB Indonesia. Maka dari itu, selama daya beli konsumsi masyarakat dapat kita jaga, roda ekonomi Indonesia dapat terus berputar," ucap Arsjad.
Selain itu, ia juga menilai dukungan pemerintah juga sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat tersebut.
Menurutnya, pasar domestik harus turut diperkuat melalui akselerasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri). Arsjad menambahkan penguatan UMKM untuk mendukung rantai pasok dalam negeri juga sangat diperlukan untuk mensukseskan upaya ini.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs slot 7777、demo slot mahjong ways 3、rumahbet88
Terkait:black 888 slot、sawer4d、sisil4d、mpo505、indobetku、trik mengalahkan mesin slot、slot161、pinjol tidak ribet、cara beli hp cicilan di shopee、slotwin303
bab terbaru:cara trik main mahjong ways 2(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
PresidenJokowimenerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan perppu tersebut.
Menurutnya, Jokowi telah menyampaikan kabar penerbitan perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.
Namun, penerbitan perppu itu tetap saja dipandang sinis oleh para buruh yang terimbas langsung dari aturan yang terdapat dalam beleid tersebut. Pasalnya, beberapa poin yang diatur dalam perppu tersebut sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin.
Lihat Juga :Aturan Libur Kerja 2 Hari Sepekan bagi Buruh Lenyap di Perppu Ciptaker |
Pasalnya kata Mirah jaminan kepastian kerja, kepastian upah dan jaminan sosial banyak yang hilang dari beleid itu.
Lalu poin apa saja yang menjadi perhatian buruh karena bisa merugikan kehidupan mereka
Buruh memandang aturan pesangon dalam Perppu Cipta Kerja cukup merugikan. Pasalnya, kata Mirah, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK berkurang dibandingkan aturan lama.
Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.
Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.
Lihat Juga :Aturan Libur Kerja 2 Hari Sepekan bagi Buruh Lenyap di Perppu Ciptaker |
Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.
Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.
"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).
Berdasarkan ketentuan Pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu
"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.
Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan.
Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
Bersambung ke halaman berikutnya...
Harga mayoritas aset kripto naik tipis pada Senin (2/1) pagi. Bitcoin, Ethereumdan Dogecoin kompak naik pada perdagangan 24 jam terakhir.
Namun, kenaikan Bitcoin yang digadang-gadang raja koin kripto ini tak diikuti penguatan sebagian koin lain yang punya kapitalisasi pasar besar.
Mengutip coinmarketcap.com, Bitcoin menguat 0,33 persen menjadi US.601,78 per koin. Transaksi perdagangannya senilai US.307.853.607 dalam 24 jam terakhir.
USD Coin dan Binance USD masing-masing naik 0,02 persen menjadi US per keping. Polygon juga menguat 0,79 persen menjadi USAlasan Jokowi Rilis Perppu Ciptaker: Ancaman Resesi hingga Stagflasi******
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyampaikan mengenai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.
"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).
Penerbitan ini dilakukan karena makin banyak negara berkembang yang menjadi pasien IMF. Diharapkan dengan adanya Perppu ini, Indonesia bisa membuat kebijakan antisipasi sejak dini dan tidak perlu menjadi pasien IMF.
Menurut Airlangga, saat ini sudah lebih dari 30 negara yang mengajukan pinjaman ke IMF. Kondisi ini menandakan bahwa resesi adalah ancaman yang betul-betul nyata.
Lihat Juga :Bos Indodax Prediksi Bitcoin Masuk Fase Jenuh di 2023, Naik di 2024 |
"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.
Airlangga menyebutkan hadirnya perppu ini akan memberikan kepastian bagi investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang selama ini memang menunggu kelanjutan dari UU Ciptaker.
Terutama, pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit di bawah 3 persen, maka investasi menjadi hal yang harus.
"Oleh karena itu ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Lihat Juga :Jokowi: Kita Berharap di 2023 Ekonomi Masih di Atas 5 Persen |
Sementara itu, Cardano melonjak paling tinggi, yakni 2,13 persen menjadi USJ.CO Digugat PKPU di PN Jakpus******
Gerai makanan PT J.CO Donut and Coffee digugat PT Kawan Berkarya Mandiri dan William Owen terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu (28/12) dengan nomor perkara 384/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan para pemohon PKPU untuk seluruhnya.
Pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.
Selain itu, pengadilan juga diminta untuk menunjuk dan mengangkat pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT J.Co Donut & Coffee jatuh dalam keadaan pailit yaitu, Abraham Caleb Dompas, Cecep Suhardiman, dan Wendra Puji.
Penggugat juga meminta pengadilan menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut.
"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)," jelas gugatan itu.
Hingga kini belum diketahui ihwal gugatan tersebut dilayangkan. Redaksi berupaya menghubungi manajemen J.Co untuk meminta tanggapan atas gugatan tersebut melalui pesan tertulis. Namun, pesan itu belum direspons.
[Gambas:Video CNN]
Sayangnya, kenaikan Bitcoin tak menjalar ke beberapa koin lain. BNB merosot 0,71 persen menjadi US3,65.
XRP juga mengalami penurunan harga paling dalam yakni 2,88 persen atau USWapres Buka Suara soal Tarif KRL Buat Si Kaya: Perlu Uji Coba******
Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara terkait rencana perubahan tarif KRL untuk golongan ekonomi mampu. Menurutnya, kebijakan ini membutuhkan uji coba sebelum diimplementasikan secara menyeluruh.
"Implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya, sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu dicoba, dipaskan sehingga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki," kata Ma'ruf dikutip dari Antara, Kamis (29/12).
Ma'ruf menilai rencana yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini adalah ide bagus karena mengutamakan subsidi silang.
Sebab, selama ini PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp2,14 triliun pada 2021.
"Karena ini suatu ide yang ingin diterapkan dalam rangka 'cross subsidy', pemerintah akan melakukan uji coba terlebih dahulu," ungkap Wapres.
Meski menuai berbagai kritik, Ma'ruf mengungkapkan semangat dari subsidi silang adalah yang kuat membantu yang lemah. Nantinya, cara yang digunakan dengan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL. Termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.
"Idenya kan memang baik supaya yang kuat itu menolong yang lemah dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya 'cross subsidy', yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul," tambah Wapres.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10 ribu sampai Rp15 ribu.
Namun Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antar penumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
[Gambas:Video CNN]
Saat ini, pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran.
Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di Indonesia.
Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM Ikmal Lukman memaparkan kegiatan diseminasi ini adalah tahap akhir dari rangkaian penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2022 yang telah dimulai sejak Juni lali.
Ia juga mengatakan Kementerian Investasi/BKPM membentuk Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis untuk menunjang terealisasinya hilirisasi investasi berkualitas di Indonesia.
"Oleh karena itu, Kementerian Investasi/BKPM membentuk Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis untuk bisa mewujudkan visi ini. Melalui hilirisasi, maka akan terbuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, meningkatkan ekspor, dan pada akhirnya diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Ikmal.
Sementara itu, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM Heldy Satrya Putera memaparkan kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai peta jalan hilirisasi investasi strategis yang telah disusun kepada para stakeholder terkait antara lain, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan akademisi.
Adapun peta jalan hilirisasi ini meliputi delapan sektor yang memuat produk prioritas hilirisasi dari 21 komoditas yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria.
Lihat Juga :Daftar Barang dan Jasa yang Makin Mahal Tahun Depan |
Heldy mengatakan kedelapan sektor itu meliputi minyak bumi, gas bumi, mineral, batu bara, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.
Ia menyebut kajian yang dimuat dalam peta jalan ini ada tujuh aspek di antaranya terkait kebijakan, hulu, industri, rantai pasok dunia, infrastruktur kawasan, analisis risiko, dan rekomendasi kebijakan.
"Arah hilirisasi ini kami buat scoring(penilaian), jadi ada formulasi untuk mengetahui mana hilirisasi yang terbaik. Diharapkan peta jalan ini mampu memberikan proyeksi yang tepat bagi langkah yang akan diambil untuk pengembangan hilirisasi di Indonesia," jelas Heldy.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, tren realisasi investasi menunjukkan perubahan yang cukup signifikan sejak dilaksanakannya hilirisasi di Indonesia.
Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah sejak 2019 sampai dengan 2021 menunjukkan industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat 90,7 persen dari Rp61,6 triliun menjadi Rp117,5 triliun.
[Gambas:Video CNN]
《semar4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek2 57Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《semar4d》bab terbaru。