rtp grandbet88

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Ekspor Kopi RI ke Jepang Terancam Usai Terdeteksi Kandung Isoprocarb******

Ekspor kopiIndonesia ke Jepangterancam usai bea cukai Negeri Matahari Terbit itu mendekteksi kandungan kimia isoprocarb, bahan kimia aktif cemaran residu pestisida, pada kopi Indonesia melebihi batas 0,01 ppm.

Pasalnya, sejak temuan itu, importer Jepang mulai melakukan pengecekan sampel atas kopi Indonesia. Hasil pengecekan mendeteksi kandungan isoprocrarb melebihi batas MRL (maximum residue limit) 0,01 ppm.

Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) menyebutkan akibat pengecekan itu, jumlah kontainer kopi Indonesia yang ditolak Jepang bertambah.

Bahkan end userdan industri di Jepang, berencana mengubah formulasi mereka untuk mengganti kopi Indonesia dengan kopi Vietnam.  Hal tersebut, menyebabkan Indonesia terancam kehilangan devisa sebesar US juta.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Hutama Sugandhi mengatakan, statistik ekspor kopi ke negara Jepang tahun 2022 tidak terlihat turun drastis, karena pengiriman tahun ini (2022) merupakan hasil penjualan 2021 lalu.

"Sejak Januari hingga sekarang, pihak Jepang sudah tidak lagi membeli kopi Indonesia khususnya kopi robusta dari Lampung. Sehingga dampak penurunan ekspor kopi ini, akan terlihat tahun depan,"kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNN Indonesia.com, Senin (31/10).

Hutama menyebutkan, pada 2023 mendatang, ekspor kopi pastinya akan turun drastis sampai 50 persen bahkan lebih.

Dengan demikian, Indonesia akan merugi lantaran volume ekspor kopi yang hilang itu mencapai lebih dari 18 ribu metrik ton atau minimal senilai US juta.

"Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, kalau November mendatang masih belum bisa berjualan kopi karena masalah isoprocrarb, pasar kita di Jepang akan diserobot Vietnam. Kemungkinan industri-industri di Jepang, menggantikan formulasi mereka,"ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

IHSG Bisa Melemah Tertekan Sikap Wait and See Investor******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Senin (31/10), tertekan sikap wait and see investor.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi pergerakan IHSG masih didorong musim rilis kinerja emiten di kuartal III. Tetapi, investor akan mencermati beberapa data ekonomi yang akan dirilis dari China.

"Candlestick membentuk long black body dengan stochastic membentuk deadcross di area overbought, mengindikasikan potensi pelemahan," ungkap Dennies, seperti dikutip dari riset hariannya.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat potensi tekanan masih cukup besar dibandingkan dengan kemampuan indeks saham untuk naik. Namun, belum terlihat ada sentimen yang menonjol.

"Momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, TLKM, SMGR, BBRI, INDF, AKRA, TBIG, dan ASRI.

IHSG melemah ke level 7.056 pada Jumat (28/10). Indeks saham melemah 35,72 poin atau minus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,71 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,83 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Ekspor Kopi RI ke Jepang Terancam Usai Terdeteksi Kandung Isoprocarb******

Ekspor kopiIndonesia ke Jepangterancam usai bea cukai Negeri Matahari Terbit itu mendekteksi kandungan kimia isoprocarb, bahan kimia aktif cemaran residu pestisida, pada kopi Indonesia melebihi batas 0,01 ppm.

Pasalnya, sejak temuan itu, importer Jepang mulai melakukan pengecekan sampel atas kopi Indonesia. Hasil pengecekan mendeteksi kandungan isoprocrarb melebihi batas MRL (maximum residue limit) 0,01 ppm.

Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) menyebutkan akibat pengecekan itu, jumlah kontainer kopi Indonesia yang ditolak Jepang bertambah.

Bahkan end userdan industri di Jepang, berencana mengubah formulasi mereka untuk mengganti kopi Indonesia dengan kopi Vietnam.  Hal tersebut, menyebabkan Indonesia terancam kehilangan devisa sebesar US juta.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Hutama Sugandhi mengatakan, statistik ekspor kopi ke negara Jepang tahun 2022 tidak terlihat turun drastis, karena pengiriman tahun ini (2022) merupakan hasil penjualan 2021 lalu.

"Sejak Januari hingga sekarang, pihak Jepang sudah tidak lagi membeli kopi Indonesia khususnya kopi robusta dari Lampung. Sehingga dampak penurunan ekspor kopi ini, akan terlihat tahun depan,"kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNN Indonesia.com, Senin (31/10).

Hutama menyebutkan, pada 2023 mendatang, ekspor kopi pastinya akan turun drastis sampai 50 persen bahkan lebih.

Dengan demikian, Indonesia akan merugi lantaran volume ekspor kopi yang hilang itu mencapai lebih dari 18 ribu metrik ton atau minimal senilai US juta.

"Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, kalau November mendatang masih belum bisa berjualan kopi karena masalah isoprocrarb, pasar kita di Jepang akan diserobot Vietnam. Kemungkinan industri-industri di Jepang, menggantikan formulasi mereka,"ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta******

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karyamembawa secercah harapan bagi para pemburu kerjadi Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Dimana Peran Pengawas?

tuan perak

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Inflasi Filipina Diperkirakan Tembus 7,9 Persen pada Oktober******

Bank sentral Filipina Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) memproyeksi inflasitahunan pada Oktober 2022 tembus 7,1 persen hingga 7,9 persen.

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi Filipina pada September, yakni 6,9 persen. Angka ini pun merupakan yang tertinggi sejak empat tahun terakhir.

Proyeksi inflasi Oktober yang lebih tinggi juga didasarkan pada kenaikan tarif transportasi, harga BBM, dan makanan. Selain itu, mata uang peso Filipina pun masih berada pada titik lemah.

Melonjaknya inflasi di Filipina memberikan sinyal kepada bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan. Pasalnya, inflasi pada Januari-September 2022 rata-rata berada di level 5,1 persen, jauh di luar target 2-4 persen untuk tahun ini.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia menyusul perlambatan tajam di China serta perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai.

IMF memangkas perkiraan pertumbuhan Asia menjadi 4 persen untuk tahun ini dan 4,3 persen pada 2023. Masing-masing turun 0,9 persen poin dan 0,8 persen poin dari proyeksi April lalu.

"Rebound (kebangkitan) ekonomi Asia yang kuat awal tahun ini kehilangan momentum, dengan kuartal kedua yang lebih lemah dari perkiraan," tutur Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dikutip dari Reuters.

Menurutnya, pengetatan moneter lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target dan ekspektasi inflasi tetap berada di level semestinya.

Di antara hambatan terbesar Asia adalah perlambatan ekonomi China yang dipersoalkan karena kebijakan zero covid-19. Pengetatan mobilitas membuat kesengsaraan ekonomi. Bahkan, IMF mengatakan sektor properti negara tersebut makin memburuk.

"Dengan semakin banyaknya pengembang properti yang gagal membayar utang mereka selama setahun terakhir, akses sektor ini ke pembiayaan pasar menjadi semakin menantang," ungkap laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]