slot indo terbaru

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Ujung pedang

Kementerian BUMN Luncurkan IWF Untuk Akses Air Bersih******

Kementerian BUMN meluncurkan Indonesia Water Fund (IWF) dalam mempercepat akses layanan air bersih bagi masyarakat.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan peluncuran IWF ini dilandai oleh hanya 23 persen orang Indonesia yang bisa mengakses air bersih. Selebihnya, terlalu sulit untuk mendapatkan air bersih karena harga yang cukup mahal.

"Hanya 23 persen populasi Indonesia telah mendapatkan akses air bersih, dan beberapa warga lainnya masih menghadapi ketidaksetaraan dari sisi harga air bersih dengan rentang antara Rp65 ribu hingga Rp140 ribu per meter kubik," ujarnya dalam SOE International Conference secara virtual, Senin (17/10).

"Ke depannya, kami akan terus melakukan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Tak lupa, dalam acara ini Erick pun mengajak seluruh partisipan yang hadir dan berasal dari berbagai negara, salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan penyediaan air bersih di dalam negeri.

"Melalui acara ini kami membuka akses seluas-luasnya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan mitra strategis global untuk berpartisipasi bersama dalam membangun ekosistem di Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Kereta Cepat Hari Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan proyek kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) pada Kamis (13/10) pagi ini.

Peninjauan dilakukan di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Kawasan Infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Dikutip dari keterangan resmi, Jokowi tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 08.30 WIB.

Pada siang harinya, Jokowi diagendakan mengunjungi Pasar Kosambi untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang, yaitu bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT).

Selanjutnya, Jokowi akan menuju Kantor Pos Kota Bandung untuk menyerahkan bantuan sosial bahan bakar minyak (BBM), bantuan sembako, hingga bantuan subsidi upah (BSU).

Selepas itu, mantan wali kota Solo itu akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.

Turut mendampingi Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Lalu, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Soedjatmiko, serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

orang yang tidak bermoral

Neraca Perdagangan Indonesia Tekor dari Australia, Thailand dan Brasil******

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplusUS,99 miliar pada September 2022, namun defisitalias tekor dagang terhadap Australia, Thailand, dan Brasil.

"Ada tiga negara dengan defisit neraca perdagangan nonmigas terbesar di September 2022," papar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto, Senin (17/10).

Data BPS mencatat Indonesia mengalami defisit dagang terbesar ke Australia senilai US7,5 juta. Dari nilai tersebut, komoditas penyumbang tersebut adalah bahan bakar mineral, serealia, logam mulia dan perhiasan/permata.

Dengan Thailand, Indonesia tekor dagang US4 juta. Komoditas penyumbang defisit terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, plastik dan barang dari plastik, kendaraan dan bagiannya.

Terakhir, Indonesia defisit US3,1 juta terhadap Brasil pada September kemarin. Komoditas penyumbang utama adalah ampas dan sisa industri makanan, gula dan kembang gula, serta daging hewan.

Sementara itu, Indonesia surplus dagang dengan Amerika Serikat senilai US,25 miliar. Komoditas penyumbang adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki, lemak hewan dan minyak hewani/nabati.

Indonesia juga surplus dagang dengan India senilai US,21 miliar. Komoditas penopangnya adalah lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja.

Surplus dagang selanjutnya dengan Filipina senilai US,13 miliar yang ditopang oleh bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, bijih logam, terak, dan abu.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

GOTO dan Nadiem Digugat Rp41 T Atas Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta******

PT GOTO Gojek Tokopedia, Tbk dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim digugat oleh seseorang bernama Hasan Azhari alias Arman Chasan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang diajukan oleh Hasan Azhari kepada GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem mencapai Rp41,91 triliun.

Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (29/9) dengan Nomor Perkara 96/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hasan menyatakan baik Goto Gojek Tokopedia maupun Nadiem telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya atas jenis ciptaan karya tulis dan program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order (on demand services).

1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021
2. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;

Karena itulah, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem secara tanggung renteng membayar ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya  selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai "cara pemesanan ojek online/order" sebesar Rp41,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuntutan ganti rugi itu ia minta atas dua hal. Pertama, kehilangan penghasilan atas manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10,8 miliar.

Kedua, ganti rugi sebesar 10 persen dari penghasilan GOTO Gojek Tokopedia pada 2020 dan 2021, berupa uang sebesar Rp41,9 triliun.

"(Juga) Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 miliar setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini," katanya dalam berkas gugatan itu. 

Deputy Chief of Corporate Affairs Gojek Audrey Petriny mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi atas gugatan tersebut. Tapi tambahnya, secara substansi gugatan yang diajukan oleh Hasan itu sama dengan sebelumnya. 

Dan gugatan itu katanya, sudah ditolak pengadilan pada 4 Agustus lalu. 

"Gojek saat ini tengah berkoordinasi secara internal terkait gugatan sebagaimana dimaksud.  Gojek senantiasa memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan akan menjalankan seluruh proses hukum yang berjalan," katanya. 

CNNIndonesia.com telah berupaya meminta tanggapan atas gugatan itu ke Nadiem. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Hasan Azhari alias Arman Chasan bukan hanya kali ini saja menggugat Nadiem dan Gojek. Pada akhir 2021 lalu ia juga menggugat Nadiem dan Gojek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Gugatan dilayangkan oleh Hasan Azhari alias Arman Chasan Jumat (31/12) lalu. Gugatan teregister dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara Hak Cipta.

Dalam petitum gugatannya, ia meminta pengadilan menghukum Gojek dan Nadiem Makarim secara tanggung renteng membayar Royalti kepadanya sebesar Rp24,9 triliun kepadanya.