akun premium kredivo 556Jutaan kata 123447Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher ongkir shopee》
Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga******
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.
Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.
Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.
"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.
Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.
Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.
Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.
Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.
Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.
[Gambas:Video CNN]
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.
"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.
Lihat Juga :Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf |
"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).
Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.
Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.
"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.
(mrh/agt)Naik Kereta Cepat Whoosh Bisa Rp150 Ribu, Ini Jadwalnya******
KCIC resmi menetapkan skema tarif dinamis atau dynamic pricinguntuk seluruh perjalanan Kereta Cepat Whooshuntuk keberangkatan Februari 2024.
Dengan pemberlakuan skema tarif ini, penumpang dapat memesan tiket Whoosh mulai dari Rp150 ribu.
General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa membeberkan tarif yang ditetapkan dengan skema tarif dinamis ini berkisar antara Rp150 ribu, Rp175 ribu, Rp200 ribu, Rp225 ribu hingga Rp250 ribu untuk kelas Premium Economy.
Tarif termurah untuk perjalanan Halim - Padalarang - Tegalluar contohnya ada di keberangkatan pukul 19.15, 20.05, 20.30 dengan tarif antara Rp150 ribu dan Rp 175 ribu untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.
Sedangkan tarif terendah untuk relasi Tegalluar - Padalarang - Halim, contohnya berlaku pada keberangkatan 07.55, 08.45, 09.10, 09.47, 10.20 dan 10.55 dengan tarif Rp150 ribu, Rp175 ribu, dan Rp200 ribu untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.
"Untuk mengetahui dan mendapatkan rute dan jadwal dengan tarif dinamis lainnya, calon penumpang dapat mengakses aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking," ujar Eva.
Penentuan tarif ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti jam sibuk (peak hour) atau jam non sibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau non liburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.
"Dynamic pricingini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat. Penerapan dynamic pricing ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional Whoosh." tutup Eva.
[Gambas:Video CNN]
Label:daftar slot langsung dapat freechip tanpa deposit awal、mgmclub、sopi88
Terkait:777 pola slot、wd terus、bigbos777 slot、pencuri erek erek、pinjaman pulsa online langsung cair 2021、judi slot maxwin、voucher halodoc gopay、indo slot gaming link alternatif、gudangtoto、man slot
bab terbaru:spartoo voucher(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.
Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.
Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?
Lihat Juga :![]() |
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.
"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).
Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.
Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.
Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.
Lihat Juga :Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto yang Buat Lapangan Golf Rp1,2 T |
"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.
"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.
Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.
Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.
"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ditunjuk menjadi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ad interim menggantikan Basuki Hadimuljono.
Penunjukkan itu dilakukan lantaran Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.
Sebagai menteri PUPR ad interim, Budi hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi - Indrapura dan Indrapura - Lima Puluh yang merupakan akses baru kawasan Danau Toba di Sumatera Utara.
Dalam unggahan tersebut, Budi mengungkapkan dua seksi jalan tol yang diresmikan Jokowi memiliki banyak manfaat, antara lain untuk menghemat waktu tempuh dari dan menuju Pelabuhan Kuala Tanjung serta mendukung Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata Danau Toba.
"Nah... yang paling penting dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Sumatera Utara," sambungnya.
[Gambas:Instagram]
Kedua tol yang diresmikan Jokowi itu menghabiskan anggaran Rp4,7 triliun. Rinciannya, Jalan Tol Tebing Tinggi-Indrapura dengan panjang 20,4 kilometer menelan Rp3,06 triliun dan jalan tol seksi Indrapura-Lima Puluh dengan panjang 15,6 kilometer dengan biaya Rp1,67 triliun.
Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja sebelumnya mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri.
Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia yang merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menegaskan akan pensiun di era presiden selanjutnya, termasuk jika Prabowo Subianto terpilih. Kendati demikian, ia tidak menolak jika nanti diminta untuk memberi nasehat.
"Kalau untuk memberi nasehat saya mau karena itu buat NKRI. Tapi kalau untuk menteri saya sudah bilang, terutama istri saya sudah bilang pensiun," katanya dalam Podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (7/2).
Luhut mengatakan ia memang mendukung paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan telah menurunkan 'tim' untuk mendukung paslon tersebut. Menurutnya, Prabowo-Gibran akan meneruskan program Presiden Jokowi.
"Apa urusan saya dengan Bu Mega? Enggak ada. Saya enggak pernah kerja dengan beliau. Saya enggak pernah di bawah beliau. Apa yang salah dengan saya," katanya.
Luhut sebelumnya melalui unggahan akun Instagramnya mengatakan bahwa ia mendukung Prabowo-Gibran. Alasannya, karena ia menilai keduanya adalah pasangan yang tepat dan saling melengkapi.
"Idealisme dan konsistensi dalam bersikap Pak Prabowo, serta keterwakilan anak muda dalam diri Mas Gibran, memantapkan saya untuk memilih pasangan ini pada 14 Februari 2024 nanti sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan yang akan membawa negeri ini menuju visi besar Indonesia Emas 2045," tulis Luhut.
Menurut politikus Golkar itu, Prabowo yang saat ini mau menjadi salah satu pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, padahal sebelumnya menjadi rival politik di Pilpres 2014 menandakan keikhlasan hati capres nomor urut 2 tersebut untuk memajukan Indonesia.
"Satu hal yang saya percaya adalah pertemuan keduanya terjadi karena kebesaran hati Presiden Joko Widodo, dan keikhlasan seorang Prabowo Subianto," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kami berharap para tokoh-tokoh agama terus menyampaikan pesan kepada seluruh umat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsaJakarta (ANTARA) - Imam Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar mengapresiasi langkah Polri menjadikan Masjid Istiqlal sebagai rumah besar mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, utamanya saat Pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
《voucher ongkir shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,datapengeluarantogelsingaporeHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher ongkir shopee》bab terbaru。