petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot 123 slot

jam gacor pragmatic 330Jutaan kata 850607Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot 123 slot》

PNM Mekaar salurkan Rp4,3 triliun pinjaman ke UMKM di Bekasi******

PNM Mekaar salurkan Rp4,3 triliun pinjaman ke UMKM di Bekasi
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan kepada ribuan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di GOR Basket Stadion Pratiot Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Bekasi (ANTARA) - Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menyalurkan total Rp4,3 triliun lebih dana pinjaman bagi perempuan prasejahtera pelaku UMKM di Bekasi, Jawa Barat.

"Khusus untuk Kota Bekasi telah kami salurkan pembiayaan Rp1,4 triliun. Untuk wilayah Kabupaten Bekasi total penyaluran sebesar Rp2,91 triliun," kata Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi saat menyampaikan laporan ke Presiden Joko Widodo pada acara pertemuan nasabah PNM Mekaar di Kota Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan dana tersebut diserap oleh 78.856 nasabah di Kota Bekasi serta 183.455 nasabah di Kabupaten Bekasi.

Dikatakan Arief para nasabah itu terbagi atas 4.285 kelompok, yang menjadi bagian dari 3,1 juta nasabah PNM Mekaar se-Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi disiplin nasabah PNM Mekaar cicil pinjaman

Ia mengatakan pertumbuhan jumlah nasabah aktif PNM Mekaar itu merupakan parameter kesejahteraan nasabah yang dirintis melalui industri kreatif UMKM.

"Ini terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan usaha nasabah yang kami harap jadi parameter kesejahteraan nasabah melalui kreativitas ekonomi," katanya.

Secara nasional, kata Arief, jumlah nasabahnya telah mencapai 15,2 juta orang yang tersebar di seluruh daerah di tanah air.

"Sebuah keluarga besar yang jika disatukan energinya, motivasinya, cita-citanya, mimpinya menjadi pendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan uang yang beredar melalui program PNM Mekaar hingga sekarang mencapai Rp244 triliun untuk 15,2 juta nasabah.

Baca juga: Presiden Jokowi bingung dengan nama makanan seblak

Jumlah alokasi anggaran itu meningkat sejak kali pertama PNM Mekaar bergulir di 2015--2016 mencapai Rp800 miliar.

"Saya ingat di 2015--2016 nasabah Mekaar itu baru 400 ribu saat itu di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah
Tiga dan lima tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 keluar dari gedung Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia******

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia
Arsip foto - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat menyampaikan keterangan terkait vonis pelanggaran etik dari DKPP terhadap dirinya di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs situs slot online

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
asiaslot777
beli hp tanpa dp di akulaku
tempat kredit barang
sport 388 slot
kumpulan link slot bonus new member 100
bolagacor
kadal4d
pinjaman pribadi
bunga kredivo vs akulaku
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot gacor rtp tinggi
Bab 2 slot gacor jam 11 siang
Bab 3 slot gacor8800
Bab 4 suhu play slot
Bab 5 jam jam maxwin slot
Bab 6 buku mimpi cangkul
Bab 7 paylater bunga
Bab 8 nakal slot
Bab 9 pinjaman online kredivo
Bab 10 juarabet99
Bab 11 laku laku pinjam uang
Bab 12 ibetslot
Bab 13 angka jitu buaya
Bab 14 tafsir 1000 mimpi togel
Bab 15 slot asia gacor
Bab 16 gelora188
Bab 17 slot gacor terpercaya
Bab 18 layanan kredit
Bab 19 slot tergacor malam ini
Bab 20 pinjol yang tidak terdaftar di ojk
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6216bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Sistem guru pengalaman profesional

slot login
KPU mulai bayarkan gaji 36.225 anggota KPPS Kota Tangerang
Arsip foto - Seorang anggota KPPS sedang mengangkat surat suara dalam kegiatan penghitungan tanggal 14 Februari 2024 lalu. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang/pri.
Tangerang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mulai membayarkan gaji anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dengan jumlah total 36.225 orang.

Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah di Tangerang Jumat, mengatakan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 472 Tahun 2022 tentang satuan biaya masukan lainnya (SBML) telah disiapkan gaji sebesar Rp1.200.000 untuk Ketua KPPS dan Rp 1.100.000 untuk anggota KPPS.

“Seperti yang tertuang dalam amanat regulasi, kami menargetkan penyaluran gaji anggota KPPS dapat dituntaskan sebelum masa kerja berakhir, yakni pada 25 Februari 2024,” ujarnya.

Ia mengatakan pembayaran gaji KPPS melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di setiap kelurahan.

"Kami telah mulai menyalurkan gaji KPPS secara bertahap sejak kemarin sampai waktu yang telah ditargetkan,"ujarnya.

Qori menambahkan KPU Kota Tangerang juga mengapresiasi kinerja anggota KPPS yang telah menuntaskan pelaksanaan pemungutan suara di 5.175 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kota Tangerang.

“Kami mengapresiasi sebesar-besarnya atas kinerja terbaik anggota KPPS di seluruh Kota Tangerang," katanya.

Pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang tercatat ada 1.362.773 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 678.001 dan pemilih perempuan sebanyak 684.772.

Kemudian sebanyak 16.223 petugas pengamanan TPS dikerahkan yang terdiri dari 1.212 polisi, 13.880 petugas ketertiban (Gastib) Linmas, 978 TNI dan selebihnya dari instansi pemerintah kota/kabupaten Tangerang dalam membantu selama pelaksanaan pemilu berlangsung.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa yang gila

mudah menang slot
KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima
Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid. ANTARA/Nur Imansyah/pri.
Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden perusakan dan pembakaran kotak suara yang terjadi saat  penghitungan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi

"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.

Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.

"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.

Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.

"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.

Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.

"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.

"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ibuku berasal dari dunia para dewa

cara kredit hp lewat lazada
Bulog pastikan stok cadangan beras pemerintah aman capai 1,4 juta ton
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi (kanan) meninjau persedian beras serta penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). Pada kegiatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024 dan bantuan akan dilanjutkan terus jika APBN mencukupi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.
Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam keadaan aman mencapai 1,4 juta ton, sehingga bisa menjaga stabilitas pasokan beras serta mendukung bantuan pangan secara nasional.

"Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat,

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat.

Bayu mengatakan stok beras yang saat ini dikuasi Perum Bulog mampu memenuhi kebutuhan secara nasional hingga Juni, maupun untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Stok ini bisa sampai dengan bulan Juni, penyaluran beras SPHP dan menghadapi puasa serta lebaran,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan bahwa Bulog sudah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan program-program seperti bantuan pangan beras sehingga menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di Indonesia.

Selain melakukan pengecekan stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Cikarang Barat, Bekasi.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat.

Jokowi mengatakan bantuan pangan sedang diupayakan untuk diperpanjang hingga bulan Juni 2024, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Diseluruh dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan jadi harga beras mengalami kenaikan, tapi di negara kita rakyat kita bantu dengan bantuan pangan beras ini sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan disalurkan sampai dengan Juni dan seterusnya melihat kondisi APBN,” ujar Jokowi.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Presiden menambahkan bahwa bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan kembali sejak Kamis (15/02) secara serentak di seluruh Indonesia setelah sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilu 2024.

"Bantuan Pangan beras disalurkan kembali pasca Pemilu dan kembali ditegaskan program ini tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan apapun, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan pangan masyarakat yang membutuhkan", kata Arief.

Jamaludin (42) warga Cikarang Barat, Bekasi salah satu penerima manfaat menuturkan dirinya merasa sangat senang dengan adanya bantuan pangan beras yang diberikan oleh pemerintah guna membantu meringankan kebutuhan keluarganya.

"Alhamdulillah saya seneng banget dengan bantuan ini apalagi saya cuma buruh harian lepas jadi ini ngebantu banget, harapan kami mudah-mudahan bantuan ini dilanjuti terus,” ucapnya pria bermata pencaharian buruh lepas harian

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan stok dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan
Baca juga: Satgas Pangan Polri pastikan stok beras cukup

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Selamat jangkar

cara menang main higgs slot
Danlanud Timika cek kondisi Pesawat Wings Air yang ditembak KKB
Danlanud Yohanis Kapiyau Timika Letkol Pnb Kamto Adi Saputra mengecek kondisi Pesawat Wings Air ATR 72-600 PK-WJT yang tertembak. ANTARA/HO-Penerangan Lanud Yohanis Kapiyau Timika/am.
Timika (ANTARA) - Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Danlanud) Yohanis Kapiyau Timika Letkol Pnb Kamto Adi Saputra mengecek kondisi Pesawat Wings Air ATR 72-600 PK-WJT, yang ditembak KKB saat akan mendarat di Bandara Nop Goliat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Danlanud Yohanis Kapiyau Timika Letkol Pnb Kamto Adi Saputra melalui rilis kepada ANTARA di Timika, Papua Tengah, Minggu, mengatakan bahwa Pesawat Wings Air ATR 72-600 PK-WJT saat ini telah berada di Bandara Udara Mozes Kilangin Timika sejak  Sabtu (17/2).

"Jadi kronologinya itu, Pesawat Wings Air ATR 72-600 PK-WJT terbang dari Bandara Udara Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua tujuan Yahukimo, saat akan mendarat ditembak oleh orang tak dikenal pada Sabtu (17/2), pukul 13.14 WIT," katanya.

Menurut Danlanud, setelah insiden penembakan tersebut pesawat langsung melanjutkan penerbangan dari Bandara Udara Nop Goliat Yahukimo menuju Bandara Mozes Kilangin Timika.

"Pesawat ini mengalami insiden penembakan pada lobi sisi kiri belakang, kemudian tembus kabin belakang penumpang dengan nomor kursi 19 A," ujarnya.

Dia menjelaskan diduga penembakan ini dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melepaskan tembakan dari arah seberang Sungai Braza, pada Ujung Runway 07 Bandara Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo.

"Untuk sementara kondisi Pilot, Co Pilot dan penumpang lainnya dalam keadaan selamat, serta tidak terdapat korban dalam kejadian ini," katanya lagi.

Dia menambahkan adapun kru yang ada dalam pesawat tersebut yakni Pilot Rivaldy Putrasena, Co Pilot Rani Avianto, serta dua orang Pramugari Nadia Angela Rempas dan Caroline Aprilia.

"Pilot Pesawat Wings Air ATR 72-600 PK-WJT yakni Rivaldy Putrasena, Co Pilot dan dua orang pramugari selamat dalam insiden penembakan di Bandara Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo," ujarnya.

Baca juga: KKB tembak pesawat Asian One saat hendak mendarat di Beoga

Baca juga: Pesawat Asian One dilaporkan ditembak saat hendak mendarat di Beoga

Baca juga: 11 korban penembakan dan penganiayaan KKB dievakuasi ke Timika
​​​​​​​


 

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

lgohoki
Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah
Tiga dan lima tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 keluar dari gedung Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ada hantu di hatiku

batik77 rtp
Menilik kesiapan IKN dalam menyambut HUT ke-79 RI
Gedung perkantoran pemerintahan yang sudah nampak bentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/2/2024). ANTARA/Bayu Saputra/am.
Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Memasuki Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.

Meskipun belum sempurna, gedung-gedung perkantoran pemerintah itu sudah mendekati persis seperti gambaran awal dalam konsep/denah yang dirilis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya. Mulai dari Gedung Istana Presiden, Gedung Kantor Presiden, Kantor Kemenko, hingga Rumah Tapak Menteri sudah memiliki bentuk rupa hampir jadi.

Kemegahan utama kawasan inti IKN ditunjukkan dengan Istana Presiden dan Gedung Kantor Presiden yang sudah berbentuk.

Di depan Istana Presiden, terdapat lapangan yang sudah hampir jadi. Lapangan itu yang rencananya akan digunakan untuk seremoni upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI. Para pekerja tampak terus bekerja guna mempercepat pembangunan ibu kota baru Nusantara.

Pemerintah, sebelumnya telah menetapkan bahwa upacara HUT ke-79 RI akan dilangsungkan di lapangan Istana Presiden, menandakan kebanggaan dan keistimewaan perayaan kemerdekaan dengan memilih ibu kota baru sebagai lokasi utama.

Kesiapan pemerintah, khususnya OIKN dalam mempersiapkan lokasi, terlihat dari pembangunan kawasan inti yang terus dikebut. Pembangunan IKN secara keseluruhan jika dipersentasekan mencapai 71,47 persen.

Kemudian sebagai venueutama, pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara mencapai 54,7 persen dan terus dikebut. Lapangan itu dapat menampung hingga 8.000 orang untuk upacara.

Di sisi lain, area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41 persen.

Secara keseluruhan, penyelesaian megaproyek IKN memang masih jauh dari kata selesai. Terlihat dari berbagai fasilitas gedung yang masih belum mulai konstruksinya. Namun, setidaknya pemerintah menargetkan saat HUT ke-79 RI, kawasan inti sudah siap dipergunakan.

OIKN sebagai otoritas pengelola yang ditunjuk pemerintah, sudah tergabung dalam Panitia Nasional yang diketuai oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono. Panitia Nasional sendiri bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan HUT RI.

Dalam suatu wawancara dengan ANTARA, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan perayaan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus ini dengan sangat matang. Itu ditunjukkan dengan gemuruh konstruksi gedung-gedung inti beserta para pekerja yang tampak sibuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan serius. Semua itu demi menyelesaikan kawasan inti pemerintahan IKN untuk 17 Agustus nanti.

Perayaan kemerdekaan RI merupakan momentum peresmian sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memamerkan ibu kota barunya kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu segala aspek harus dipersiapkan matang.

Berdiri di Menara Pandang sembari menunjuk ke arah kompleks Istana Presiden, Jaka menjelaskan bahwa saat perayaan HUT ke-79 RI nanti, masyarakat bakal diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perayaan. Ia yakin, saat 17 Agustus nanti masyarakat akan antusias untuk mengunjungi IKN.

Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) juga bakal semakin memeriahkan perayaan.

Oleh karena itu, OIKN juga sudah mempersiapkan beberapa tempat di sekitaran lapangan Istana Presiden agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung prosesi upacara menyambut hari kemerdekaan.

Layar besar atau videotronjuga akan disiapkan agar masyarakat tetap bisa menyaksikan prosesi upacara dari jauh. Begitupun dengan Plaza Seremoni yang sudah mulai kelihatan bentuknya, kendati masih dipenuhi debu dan material-material proyek.
Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos, Sabtu (17/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Penyelenggara memastikan bahwa nantinya akan menambah side eventlain yang dapat dinikmati masyarakat agar semakin memeriahkan perayaan HUT ke-79 RI, namun saat ini belum dapat dibocorkan. 

Penyelenggara tidak akan bisa mencegah atau membendung animo masyarakat. Untuk itu, disiapkan beberapa lokasi di depan area upacara. 

Pembangunan IKN tahap satu terdiri dari empat groundbreaking.Tahap satu hingga empat telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024.

Adapun delapan sektor utama yang dibangun, termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Hingga saat ini, OIKN mencatat total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap satu mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun.

Sudah ada sekitar 350 letter of intent(LoI) yang diterima OIKN, dan tengah dikaji dengan mendetail, sehingga proyek nantinya dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan keberlanjutan.

Total luas IKN mencapai 256.142 hektare (ha) untuk wilayah darat, dan 68.189 ha untuk wilayah perairan laut. Dari luas wilayah darat IKN, kawasan Nusantara nantinya hanya sekitar 56.159 ha, sedangkan sisanya 196.501 ha merupakan kawasan pengembangan IKN.

Hijau dan Memberdayakan Masyarakat
Kantin UMKM di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/2/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Sesuai dengan visi IKN untuk menjadi kota cerdas kota hijau (smart city green city), untuk menyambut HUT ke-79 RI nanti, OIKN sudah menyiapkan titik transit (transit point) kendaraan listrik (EV) untuk memasuki IKN.

Fasilitas itu memang dibutuhkan selaras dengan visi IKN agar menjadi smart city green city. Nantinya para pengunjung yang menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan berhenti di situ, untuk transit menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau diantar menggunakan bus EV.

IKN dibangun berlandaskan konsep smart and forest cityyang disiapkan untuk menjawab tantangan permasalahan pada masa depan sehingga dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat dengan keberadaan ibu kota layak huni.

Tak hanya itu, menyambut HUT ke-79, pemerintah juga berencana akan melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk lebih memeriahkan perayaan kemerdekaan RI.

Ini diharapkan membuat perayaan kemerdekaan kali ini menjadi lebih istimewa karena partisipasi aktif masyarakat dalam menyambut momen bersejarah di Ibu Kota baru.

Pada kesempatan lain, Rian, salah satu warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PUU), turut merasa antusias dengan rencana pemerintah untuk merayakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Sebagai salah satu warga yang tinggal dekat dengan KIPP, ia tentu akan mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT RI di IKN nanti. Menurut Rian, HUT RI kali ini bisa jadi spesial karena membuka sejarah baru perayaan hari kemerdekaan di ibu kota baru Nusantara.

“Tentunya saya ikut antusias, karena selain jaraknya memang dekat, pasti juga penasaran dengan IKN kalau upacaranya di sana,” kata Rian.

Walaupun pemerintah hingga saat ini masih perlu fokus untuk mempercepat dan memprioritaskan pembangunan. Mengingat waktu yang hanya enam bulan lagi, tentunya beberapa infrastruktur prioritas perlu segera diselesaikan.

Sebagai refleksi dari perjalanan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan dan kejayaan, perayaan Hari Kemerdekaan juga menjadi momen untuk meresmikan sekaligus menilai ibu kota baru negara Nusantara.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024