tepat88

Apartemen Zhutian Shinhwa

KSEI: Investor Lulusan SMA Banjiri Pasar Modal, Tembus 65,07 Persen******

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatatinvestor lulusan sekolah menengah atas (SMA) membanjiri pasar modal pada 2022. Data menunjukkan kelompok investor ini menembus 65,07 persen atau paling banyak ketimbang tingkat pendidikan di atasnya.

Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo memaparkan sebaran investor berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA. Secara rinci, mereka mencatat aset di C-BEST sebesar Rp207,27 triliun dan Rp39,26 triliun aset dalam bentuk S-INVEST.

"Akhir 2021 ada 58,65 persen investor yang berpendidikan terakhirnya SMA, artinya dia mungkin masih duduk di bangku kuliah. Pada 26 Desember 2022, meningkat menjadi 65,07 persen. Jadi ini dominasi dari c-generationsemakin hari semakin meningkat," jelasnya di Main Hall BEI, Kamis (29/12).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan jumlah investor di pasar modal naik sebesar 37,53 persen menembus 10,3 juta single investor identification(SID) di 2022.

"Kami mencatat sejak 2020, pertumbuhan jumlah investor pasar modal setiap tahunnya lebih dari 2,5 juta, sehingga per 28 Desember 2022 menembus 10,3 juta SID," ungkapnya.

Inarno menjelaskan pertumbuhan jumlah investor masih didominasi oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Sebanyak 58,74 persen investor di bawah 30 tahun mencatat total aset Rp80,97 triliun. Urutan kedua ada kelompok investor berusia 31-40 tahun sebanyak 22,47 persen dengan total aset Rp118,09 triliun.

Lalu, 10,85 persen investor berusia 41-50 tahun dengan total aset Rp177,54 triliun, 5,22 persen investor berusia 51-60 tahun mencatat Rp250,10 triliun, dan 2,77 persen investor berusia lebih dari 60 tahun yang mencatatkan nilai aset terbanyak menembus Rp947,36 triliun. Jika ditotal, aset dari 10,3 juta investor tersebut mencapai Rp1.574 triliun.

"Hal ini merupakan pertanda bagus bagi perekonomian Indonesia karena sejak usia dini sudah mulai melek investasi. Selain itu, ke depannya kaum milenial dan gen Z lah yang akan meneruskan perjuangan kita semua untuk membawa Indonesia menjadi pusat perekonomian dunia," harap Inarno.

[Gambas:Video CNN]

Gadis, jangan main-main denganku

Mendag Tinjau Pasar Induk Gedebage: Tahun Baru Harga Bapok Murah******

Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI), Zulkifli Hasan, meninjau Pasar Induk Gedebage di Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/12). Pada kesempatan tersebut, dirinya menegaskan harga barang kebutuhan pokok (bapok) jelang akhir tahun secara umum terkendali dan stabil.

Turut mendampingi Zulkifli, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Budi Santoso.

Dari hasil kunjungannya tersebut, Zulkifli memastikan harga bapok di Bandung, Jawa Barat, cenderung murah. Sebelumnya, Zulkifli juga melakukan peninjauan pasar tradisional ke Fakfak, Lampung, serta Kendal.

Sementara itu, daging sapi tercatat di harga Rp130.000/kg, daging ayam ras Rp38.000/kg, telur ayam ras Rp28.000/kg, cabai merah keriting Rp32.000/kg, cabai merah besar Rp28.000/kg, cabai rawit merah Rp55.000/kg, bawang merang Rp30.000/kg, dan bawang putih Rp24.000/kg.

Terkait beras, Zulkifli menambahkan, pemerintah telah meminta Perum Bulog agar menggelontorkan stok beras untuk operasi pasar. Ini dilakukan agar harga beras dapat terus ditekan.

"Nanti ketika masa panen, Bulog akan membeli lagi dari petani untuk menambah pasokan," tambahnya.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?******

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009 dan telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Airlangga berdalih perppu diterbitkan dengan alasan; kondisi mendesak. Ia mengatakan ekonomi Indonesia kian dihantui ancaman resesi global hingga stagflasi.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Namun, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari buruh hingga ekonom.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal.

Misalnya pasal mengenai kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK. Ia menilai  pasal itu cukup merugikan karena berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai perbandingan, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Sementara dalam Perppu Cipta kerja, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Buruh juga memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan karena buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan pasal 88F Perpu Cipta Kerja, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Variabel perhitungan upah dalam perppu tersebut berbeda dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, upah minimum provinsi (UMP) dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara Ekonomi Senior INDEF Faisal Basri mempertanyakan alasan yang dipakai pemerintah menerbitkan perppu; demi menyelamatkan ekonomi negara. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi negara yang diklaim pemerintah sedang terancam, justru mereka tetap ngotot melanjutkan pembangunan IKN.

"Kalau perang Ukraina-Rusia yang belum juga usai benar-benar amat membahayakan perekonomian Indonesia sehingga diterbitkan perppu, mengapa pembangunan ibu kota baru terus dilanjutkan? Mana sense of crisisatau sense of urgency-nya?" tulis Faisal dalam akun resmi Twitternya @FaisalBasri, dikutip Senin (2/1).

Lantas benarkah ekonomi negara sedang terancam sehingga perppu harus diterbitkan?

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi dalam negeri maupun global sebenarnya tidak tepat dijadikan alasan urgensi penerbitan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi tahun ini relatif mirip dengan yang dihadapi pada 2022 dan 2021.

Bahkan tahun ini, beberapa faktor yang menjadi penyebab pelemahan ekonomi, salah satunya covid-19, sudah mulai melandai.

"Atas dasar itu, menurut saya kurang cocok menjadikan posisi genting perekonomian global dan domestik sebagai alasan diterbitkannya perppu ini," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/1).

Yusuf menambahkan alasan penerbitan perppu ini bisa saja untuk melanjutkan reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun waktu penerbitan perppu dinilai relatif singkat dan tanpa didahului diskusi publik.

Di sisi lain, pemerintah ia nilai tidak konsisten dengan regulasi yang diterbitkannya. Pasalnya Perppu Cipta Kerja dinilai mirip dengan UU Cipta kerja yang sebenarnya sedang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki.

"Kenapa kemudian pemerintah tidak menunggu atau memperbaiki UU Cipta kerja sebelumnya tanpa harus mengeluarkan Perppu ini? Hal ini tentu akan mengundang tanda tanya," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja memang memberikan kepastian untuk iklim investasi di Indonesia dan tentunya menumbuhkan harapan investor masuk ke Indonesia.

Hanya perlu diingat bahwa kacamata investor perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya masalah insentif dan regulasi yang kemudian ditawarkan dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengukur pelaksanaan UU Cipta Kerja, Yusuf menilai berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya melihat bagaimana pengalaman pemerintah selama ini dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Jika melihat ke belakang, Yusuf mengatakan pemerintah pernah mengeluarkan beragam paket kebijakan ekonomi dari 1 hingga 14. Namun, beberapa implementasi paket kebijakan tersebut menemui kendala karena berbagai kesalahan.

"Hal inilah yang menurut saya juga akan menjadi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, melihat track recordpemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan apakah akan mulus dalam tahapan implementasi atau tidaK," ujarnya.

Yusuf mengatakan cara penilaian investor tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi apakah UU Cipta kerja dapat mendorong investasi atau tidak.

Senada, Direktur Segara Institue Piter Abdullah menilai tidak ada kegentingan yang membuat pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi global pada tahun ini memang diprediksi suram, tetapi ekonomi Indonesia dinilai akan baik-baik saja.

Hal itu setidaknya terlihat dari lembaga-lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen hingga 5 persen di tahun ini.

"Perekonomian Indonesia diyakini akan baik-baik saja. Alasan utama Perppu (diterbitkan) saya kira adalah bukan kegentingan. Pemerintah tidak perlu menempuh Perppu yang menurut saya hanya menambah kontroversi dari UU Cipta Kerja," ujar Pitter.

Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan perubahan UU Cipta Keraja secara normal, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, cara itu lebih tepat dan tidak mengundang terlalu banyak pertanyaan atau bahkan spekulasi negatif.

Tak Penuhi Kriteria Kegentingan yang Mendesak

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Ekspor Manggis Bali ke China Kembali Bangkit, Capai Rp3,3 M Akhir 2022******

Nilai ekspor manggis asalBali keChinamencapai Rp3,3 miliar pada Desember 2022. Capaian tersebut menjadi pertanda ekspor kembali meningkat setelah dua tahun terpuruk imbas pandemi covid-19.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar I Putu Terunanegara mengatakan geliat ekspor komoditas buah-buahan terutama manggis ke China mulai terlihat.

"Desember (2022) itu merupakan awal kembalinya eksistensi buah di pasar internasional terutama ke China," kata Terunanegara, Senin (2/1).

"Pemeriksaan manggis meliputi hama target negara tujuan sesuai dengan protokol ekspor manggis ke China serta ketertelusuran komoditas manggis tersebut," imbuhnya.

Setelah dinyatakan bersih dan sehat serta tidak ditemukan hama. Maka diterbitkan phytosanitary certificatesesuai dengan ketentuan yang ada pada protokol ekspor manggis ke China.

"Hal ini, menjadi awal yang bagus bagi kebangkitan ekspor manggis ke China setelah lama tersendat. Semoga di 2023 ekspor manggis ke China meningkat dan dapat menyejahterakan pertanian hortikultura di Provinsi Bali," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Harga Beras Eceran Naik 6,23 Persen pada 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik 6,23 persen secara tahunan atau year on year(yoy) dan naik 2,30 persen secara bulanan atau month to month(mtm) pada Desember 2022.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kenaikan harga berastidak hanya terjadi di tingkat eceran, tetapi juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Desember 2022 meningkat sebesar 3,19 persen dibanding bulan lalu. Dan dibandingkan Desember 2021, harga beras grosir meningkat 8,95 persen," ujar Margo dalam konferensi pers, Senin (2/1).

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Desember 2022. Harga gabah kering panen (GKP) meningkat 4,20 persen secara bulanan dan naik 17,83 persen secara tahunan.

Adapun harga gabah kering giling (GKG) meningkat 6,59 secara bulanan dan naik 21,75 persen secara tahunan.

Di sisi lain, BPS mencatat inflasi Desember 2022 mencapai 5,51 persen secara tahunan dan 0,66 persen secara bulanan. 

Penyumbang utama inflasi Desember secara bulanan di antaranya komoditas beras sebesar 0,07 persen, tarif air minum PAM 0,07 persen, telur ayam ras 0,06 persen.

Kemudian, kontrak rumah sebesar 0,05 persen, daging ayam ras 0,04 persen, dan tomat 0,04 persen.

Sementara, penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya komoditas bensin sebesar 1,15 persen, bahan bakar rumah tangga 0,30 persen, dan tarif angkutan udara 0,27 persen.

"Diikuti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan kontrak rumah," ujar Margo.

Berdasarkan lokasinya, inflasi Desember 2022 secara tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebesar 8,65 persen. Sedangkan inflasi terendah di Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebesar 3,26 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Harga Aset Kripto Bervariasi, Bitcoin Naik Tipis******

Harga mayoritas aset kripto naik tipis pada Senin (2/1) pagi. Bitcoin, Ethereumdan Dogecoin kompak naik pada perdagangan 24 jam terakhir.

Namun, kenaikan Bitcoin yang digadang-gadang raja koin kripto ini tak diikuti penguatan sebagian koin lain yang punya kapitalisasi pasar besar.

Mengutip coinmarketcap.com, Bitcoin menguat 0,33 persen menjadi US.601,78 per koin. Transaksi perdagangannya senilai US.307.853.607 dalam 24 jam terakhir.

USD Coin dan Binance USD masing-masing naik 0,02 persen menjadi US per keping. Polygon juga menguat 0,79 persen menjadi US<句子>,757 dalam perdagangan 24 jam terakhir.

Sementara itu, Cardano melonjak paling tinggi, yakni 2,13 persen menjadi US<句子>,25 per koin.

Sayangnya, kenaikan Bitcoin tak menjalar ke beberapa koin lain. BNB merosot 0,71 persen menjadi US3,65.

XRP juga mengalami penurunan harga paling dalam yakni 2,88 persen atau US<句子>.328. Koin dengan market pasar terbesar keenam ini ditransaksikan sebanyak US5.674.100 dalam 24 jam terakhir.

Saat ini, pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran.

Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]