akun slot gacor hari ini

Cang Lei Zhi Yu

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Alice di Alam Impian

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Pemerintah Naikkan Insentif Pengali Ekspor Demi Kerek DMO Minyakita******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal, serta dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Kenaikan diharapkan mendorong produsen meningkatkan kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation(DMO) dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dengan insentif itu, produsen yang memasok Minyakita memiliki hak ekspor CPO lebih banyak dibanding hanya memasok minyak goreng curah.

"Diharapkan dengan menaikkan angka (insentif) kemasan, bisa menarik untuk dijadikan DMO," kata Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

"Minyakita yang proporsi naik jadi 55 persen saat ini dibanding minyak curah, ini perlahan menurunkan harga Minyakita di berbagai daerah," katanya.

Ke depan, Isy mengatakan kenaikan insentif diharapkan proporsi Minyakita dapat terus meningkat menjadi 70 persen dan minyak curah 30 persen.

Lihat Juga : Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia

Selain itu, Kemendag akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada minggu ini untuk membahas utang pemerintah sebesar Rp344 miliar. Utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu, yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami masih menunggu pendapat hukum Kejaksaan Agung. Untuk Aprindo kami sudah menjadwalkan pertemuan minggu ini,"katanya.

Aprindo sempat mengancam akan berhenti menjual minyak goreng jika utang itu tidak segera dilunasi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Resmi Akuisisi MPHG, Kini Artotel Grup Kelola 100 Hotel Lebih******

Artotel Group mengakuisisi manajemen operator hotel Milestone Pacific Hotel Group (MPHG). Langkah ini tentunya memperkuat posisi Artotel Group menjadi manajemen operator hotel terkemuka di Indonesia.

Adapun PT Milestone Pacific Hotel Group (MPHG) merupakan manajemen operator hotel yang memiliki enam brand yaitu Maxone, Nite & Day, Zia, Ruma Ruma, Marc, dan One of a Kind.

Dari enam brand itu mengelola 45 hotel yang berada di beberapa provinsi dan daerah tingkat dua di Indonesia. Hotel-hotel yang dikelola MPHG menyasar pasar kelas menengah dan ekonomis.

Perkembangan pesat yang dilakukan artotel Group ini dapat diraih dalam waktu tiga tahun. Di mana pada 2020 perusahaan ini baru mengelola 17 hotel dan mengalami masa yang penuh tantangan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memukul sektor Pariwisata Indonesia dan dunia.

Namun, berkat keyakinan Industri pariwisata Indonesia punyaa posisi strategis dalam meningkatkan devisa negara karena keindahan alam Indonesia serta warisan budaya ramah tamah, Artotel Group berhasil mendapat dukungan dari para investor yang percaya dengan kemampuannya sebagai manajemen operator hotel lokal yang handal dan dapat menjadi perusahaan Indonesia yang bersaing di kancah Internasional.

Oleh karena itu, Artotel Group berhasil bangkit dengan melakukan berbagai tindakan ekspansi bisnis secara agresif sejak 2021, seperti membeli perusahaan pemegang lisensi utama distribusi brand Internasional Kyriad di Indonesia, serta melakukan strategi akuisisi kepada brand-brand lokal terkemuka Indonesia, seperti Dafam dan Maxone.

Kesuksesan ini tidak akan berhenti sampai di sini meskipun telah mengelola lebih dari 100 hotel. Karena masih ada 50 proyek hotel baru lainnya yang akan segera dikelola Artotel Group mulai kuartal pertama 2023 hingga 2025.

Founder & CEO Artotel Group Erastus Radjimin mengatakan, keberhasilan yang diraih dengan mengelola 100 hotel tidak membuat pihaknya lupa diri.

"Justru hal ini menjadikan tanggung jawab kami yang lebih besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder kami," kata Erastus Radjimin dalam keterangan resmi, Rabu (29/3).

Pelayanan terbaik itu, kata Erastus Radjimin, bukan hanya diberikan kepada para tamu atau pelanggan. Namun juga kepada para pemilik hotel, karyawan dan juga mitra kerjasama.

"Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan hotel dan kesejahteraan stakeholder," ujar Erastus.

Strategi bisnis itu berbasis teknologi yang bertujuan kegiatan operasional hotel menjadi efisien dan efektif demi kepuasan para tamu. Lebih dari itu meluaskan jaringan distribusi jaringan hotel untuk meningkatkan pendapatan setiap hotel yang dikelola.

Dalam mendukung strategi bisnis ini, pihaknya menggalakan program loyalti, Artotel Wanderlust. Program ini merupakan bentuk penghargaan kepada para tamu.

Program ini bukan hal yang baru dilakukan di jaringan hotel. Sebab, program ini sudah mulai diterapkan sejak awal 2022 dengan nama Artotel Circle yang telah menghimpun 250.000 tamu yang setia dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui Artotel Wanderlust pihaknya akan memberikan banyak kemudahan untuk para tamu dalam hal pemesanan kamar dan tempat untuk bersantap dengan penawaran harga yang sangat baik.

"Para tamu juga akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya, mulai dari poin reward hingga berbagai hak istimewa yang dapat dinikmati di jaringan hotel kami," ujar Erastus.

Seiring dengan proses integrasi yang dilakukan untuk menyelaraskan 100 hotel yang dikelola, Artotel Group melakukan pembaruan pada situs resminya, artotelgroup.com untuk menjadi situs yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh para tamu dalam melakukan pemesanan kamar serta memberikan jaminan harga kamar yang terbaik.

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Zulhas Sorot Harga Cabai Rp20 Ribu per Kg Terlalu Murah Rugikan Petani******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan atau Zulhas menyebut harga cabaisaat ini tengah turun, bahkan harga terlalumurah sehingga merugikan petani.

Ia menyebut harga cabai saat ini berkisar di Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram (kg). Menurutnya harga cabai harusnya Rp40 ribu per kg agar petani bisa untung.

"Harga cabai malah murah. Justru kalau bisa agak naik deh. Di beberapa daerah cabai Rp30 ribu, Rp25 ribu. Di Papua cabai Rp20 ribu, Makassar Rp25 ribu," kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Selain itu, kata Zulhas, harga beras juga turun sebesar Rp200 hingga Rp500 per kg. Kendati demikian, ia menyebut harga beras saat ini memang masih di kisaran Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kg

"Beras premium masih tinggi tapi turun sudah karena Bulog operasi pasarnya luar biasa. Bulog tidak menaikkan harga kan. Harga Bulog yang bagus berasnya (premium) itu Rp9.450. Jadi (beras) sekarang sudah mulai turun walaupun turunnya Rp200 hingga Rp 500," katanya.

[Gambas:Video CNN]