cara menghasilkan uang dari tokopedia

genting138 431Jutaan kata 584136Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara menghasilkan uang dari tokopedia》

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

IHSG Diprediksi Gagah Jelang Pemilu******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (12/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG masih ditopang aura positif pada awal pekan ini. Terlebih, usai rilis data cadangan devisa menunjukkan bahwa keadaan perekonomian dalam negeri masih stabil.

"Jika terjadi peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian, terutama untuk saham-saham berfundamental kuat," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBNI, BBRI, TLKM, JSMR, UNVR, ICBP, ITMG, dan KLBF.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyebut ada aksi profit takingpada libur panjang pekan lalu. Sedangkan pada pekan pencoblosan Pemilu 2024, ia memperkirakan gerak IHSG di level 7.185-7.254 dengan kecenderungan menguat.

"Secara teknikal, IHSG berhasil kembali menguat di atas 7.200, kondisi ini bagus dan mengindikasikan bahwa IHSG berhasil mempertahankan support-nya. Hasil pemilu adalah sentimen yang bisa mendatangkan gejolak pasar dalam jangka pendek," ungkapnya.

IHSG melemah ke posisi 7.235 pada perdagangan Rabu (7/2). Indeks saham turun 12,25 poin atau minus 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,95 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Nilai Impor Beras RI Melesat 135 Persen Jadi Rp4,3 T Pada Januari 2024******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor berasIndonesia selama Januari 2024 mencapai US9,2 juta atau Rp4,3 triliun (kurs Rp15.624 per dolar AS).

Nilai impor beras pada Januari 2024 naik 135,1 persen secara tahunan (yoy) dari US8,7 juta pada Januari 2023. Namun, turun 16,73 persen secara bulanan (mtm).

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan impor beras mayoritas berasal dari Thailand senilai US3 juta.

"Kemudian Pakistan senilai US,3 juta, dan yang ketiga dari Myanmar senilai US,98 juta," ujar Amalia dalam konferensi pers, Kamis (15/2).

Di lain sisi, saat ini kelangkaan beras tengah terjadi di ritel modern. Bahkan pedagang pasar tradisional ikut menjerit imbas harganya yang meroket.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

Kini, Aprindo meminta jaminan dari Bulog untuk kelancaran suplai beras SPHP ke ritel-ritel modern. Harapannya, ini akan mengatasi kelangkaan beras premium di toko ritel dan menghindari panic buying.

[Gambas:Video CNN]

Label：hokislot369、cara bobol situs slot pragmatic、winslot777

Terkait：pinjol modal ktp、idn gacor 88 slot、voucher go jek、cara dapat uang dari shutterstock、kumpulan bonus new member 100 to kecil、papadomino、situs slot bonus new member、airbet88 link alternatif terbaru、daftar slot indonesia、akun slot baru

bab terbaru：mgo55（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08