cara pinjam uang di bni 2Jutaan kata 903924Orang-orang telah membaca serialisasi
《zona303 slot》
Hasnur Internasional Shipping Bukukan Laba Rp87 M Semester I 2023******
PTHasnur Internasional Shipping(Persero) Tbk membukukan lababersih sebesar Rp87,44 miliar pada semester I 2023.
Capaian tersebut tumbuh 93,9 persen dibandingkan dengan perolehan pada semester I 2022 yang sebesar Rp45,09 miliar. Perolehan laba tersebut ditopang oleh kesuksesan perseroan membukukan pendapatan yang mencapai Rp453,21 miliar, tumbuh 44,4 persen dari Rp313,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, perusahaan penyedia logistik dan transportasi laut dengan kode emiten HAIS ini juga membukukan laba usaha sebesar Rp92,61 miliar pada semester I 2023. Angka ini tumbuh 88,9 persen dibanding perolehan laba usaha semester I 2022 yang sebesar Rp49,02 miliar.
Menurutnya, pencapaian kinerja tersebut tak lepas dari kinerja tim yang terus mengutamakan efektivitas dan operational excellence.
"Serta pelayanan yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan yang berdampak positif terhadap kelancaran bisnis dan operasional kami, di tengah harga komoditas yang sedang mengalami penurunan," ujar Rickie melalui keterangan resmi, Jumat (28/7) lalu.
Lebih lanjut, ia menuturkan pertumbuhan pendapatan perseroan seiring dengan pertumbuhan kinerja operasional. Tercatat jumlah muatan kargo meningkat sebesar 33,6 persen dari 3,92 juta metrik ton (MT) pada semester I 2022 menjadi 5,24 juta MT pada semester I 2023.
Muatan kargo didominasi oleh kargo batu bara sebesar 97,3 persen dan sisanya mengangkut kargo gypsum dan kayu. Adapun segmen usaha pelayaran menjadi kontributor utama pertumbuhan kinerja dengan kontribusi 98,16 persen yaitu sebesar Rp444,85 miliar terhadap total pendapatan.
Sedangkan 1,84 persen sisanya dikontribusikan dari segmen usaha bongkar muat.
Hingga akhir 2023, perseroan menargetkan peningkatan jumlah muatan kargo mencapai 9,8 juta MT, naik 11,3 persen dari realisasi total muatan pada 2022 yang sebesar 8,8 juta MT. Pada semester II 2023, perseroan berencana menambah 3 set armada kapal tunda (tug boat) and tongkang (barge).
[Gambas:Video CNN]
UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).
Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.
Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)
Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.
"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.
Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.
"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.
Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.
"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).
Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.
Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.
FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.
Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(rir/rir)Label:cara mengisi kredivo、mpo99id、bbo303
Terkait:togel62、pinjaman online bpkb motor、situs slot kingdom、game online slot terpercaya、cara dapat uang sampingan dari internet、kredit hp bunga 0、rajalotre、olb88、slot gacor33、trik mahjong ways 1 hari ini
bab terbaru:chu togel(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.
Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.
"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).
Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.
Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.
Lihat Juga :![]() |
APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.
Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.
Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.
Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Lihat Juga :30 Ribu Orang Terancam PHK Buntut Usaha Truk Berusia Seabad Bangkrut |
Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.
Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.
Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.
Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.
Lihat Juga :Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok |
Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.
"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.
Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.
Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.
Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.
Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.
Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.
Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.
Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.
Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.
Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.
Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.
Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.
"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.
Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.
"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.
Lihat Juga :Operasional LRT Terancam Mundur ke 30 Agustus 2023 |
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.898 pada Kamis (3/8) sore. Indeks saham menguat 43,56 poin atau 0,64 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,43 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 291 saham menguat, 214 terkoreksi, dan 237 lainnya stagnan.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,68 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,24 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,42 persen.
Senada, bursa saham Eropa juga kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 1,48 persen, indeks DAX di Jerman minus 1,03 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 1,01 persen.
Menyusul Asia dan Eropa, bursa Amerika juga ramai-ramai ambruk. Indeks S&P 500 melemah 1,38 persen, indeks NYSE Composite minus 1,11 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga minus 2,17 persen.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilangsungkan pada 1 Agustus 2023.
Dalam perombakan itu, Erick memutuskan untuk memberhentikan Bayu Rafisukmawan sebagai direktur keuangan dan investasi Jasindo dan mengangkat Jhon Harlen Butar Butar sebagai penggantinya.
Perubahan susunan jajaran direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK222/MBU/08/2023 dan Nomor 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023.
"Segenap manajemen Indonesia Financial Group (IFG) mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Rafisukmawan atas kontribusi dan dedikasinya selama ini, sehingga membuat kinerja perusahaan semakin maju," ujar Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8).
Oktarina berharap perubahan susunan jajaran direksi ini dapat menjadi semangat baru bagi Jasindo dalam menghadapi tantangan serta peningkatan kinerja perusahaan ke depannya.
Jasindo adalah salah satu perusahaan BUMN yang merupakan anggota dari holding asuransi dan penjaminan yang dipimpin oleh IFG.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia menjadi sebagai berikut:
• Direktur Utama : Andy Samuel
• Direktur Pengembangan Bisnis : Diwe Novara
• Direktur Bisnis Strategis : Syah Amondaris
• Direktur Operasional : Ocke Kurniandi
• Direktur SDM & Umum : Linggarsari Suharso
• Direktur Keuangan & Investasi : Jhon Harlen Butar-Butar
[Gambas:Video CNN]
Pendiri Alibaba Group Jack Ma dikabarkan berinvestasi di startupsektor pertanian dan perikanan.
Startup bernama 1.8 Meters Marine Technology (Zhejiang) Co itu didirikan di Hangzhou pada 20 Juli lalu dengan modal terdaftar sebesar 110 juta yuan atau US juta.
Melansir South China Morning Post (SCMP), pemegang saham utama startup itu adalah 1.8 Meters Technology Holding Ltd yang berbasis di Hong Kong dengan total saham 80 persen.
Mantan Kepala Eksekutif Ant Group Simon Hu juga dilaporkan memiliki 5,5 persen saham di perusahaan baru tersebut.
Adapun lingkup bisnis startup tersebut meliputi produk akuatik, pakan, dan pemrosesan. Usaha tersebut juga mencakup penjualan grosir dan eceran produk pertanian serta pengembangan sistem tenaga angin lepas pantai. Hal itu sesuai dengan minat Jack Ma setelah pensiun dari Alibaba.
Jack Ma mengundurkan diri sebagai pemimpin Alibaba pada 2019 lalu dan tidak lagi memegang peran korporat apa pun di perusahaan tersebut.
Ia kemudian melakukan beberapa perjalanan internasional untuk belajar tentang produksi pangan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Mei lalu, Ma menjadi profesor tamu di Tokyo College di mana ia berfokus pada pertanian berkelanjutan dan produksi pangan.
Sebelumnya, ia mengunjungi sebuah universitas di Belanda untuk mempelajari cara meningkatkan produksi pangan berkelanjutan. Ia juga mengikuti tur Eropa di bidang serupa untuk memajukan minatnya pada pertanian.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.
Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.
Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.
Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.
Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.
Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.
Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.
"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.
Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.
"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.
Lihat Juga :Operasional LRT Terancam Mundur ke 30 Agustus 2023 |
《zona303 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot388Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《zona303 slot》bab terbaru。