situs gacor terpercaya 2023

Dewa pejuang pertanian

Alfamart Klarifikasi Viral Calon Karyawan Nangis Dimarahi Atasan******

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk alias Alfamart mengklarifikasi video viral di media sosial yang memperlihatkan calon karyawannya menangis saat dimarahi atasan karena tak menyapa konsumen.

"Alfamart telah memanggil dan menegur keras serta memberikan sanksi atas karyawan yang melakukan pengambilan video tersebut. Sedangkan calon karyawan melanjutkan masa pelatihan kerja dengan menerapkan standar prosedur kerja dan komitmen untuk melayani konsumen dengan baik," jelas keterangan resmi di Instagram @alfamart, Senin (16/1).

Alfamart juga menegaskan tidak ada prosedur pengambilan video dalam masa pelatihan kerja karyawan, seperti yang viral dilakukan oleh salah satu karyawannya.

Alfamart juga berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan warganet dalam merespons video tersebut.

Video calon karyawan Alfamart menangis tersebut viral di media sosial, seperti TikTok hingga Twitter pada Minggu (15/1). Terlihat seorang calon karyawan perempuan menangis sesenggukan dalam video yang direkam oleh atasannya tersebut.

[Gambas:Instagram]

"Kamu belum mampu kok. Daripada nanti membebani kamu, mendingan nanti kalau sudah siap kamu masuk lagi di Alfamart," ujar karyawan Alfamart kepada calon karyawannya, dikutip dari video viral yang beredar di media sosial, Selasa (17/1).

"Diajarin (salam) gak? Diajarin, tapi gak salam? Berarti belum mampu kan. Kalau sudah mampu, nanti melamar lagi ya," lanjut oknum tersebut memarahi calon karyawan Alfamart.

[Gambas:Twitter]

Sementara itu, sang calon karyawan Alfamart mengatakan bahwa ia diajarkan untuk menyapa dan memberikan salam kepada setiap konsumen. Namun, ia mengaku belum terbiasa.

Ia lantas meminta untuk diberi kesempatan agar bisa melanjutkan proses masa pelatihan kerja dan berjanji akan lebih maksimal. Calon karyawan Alfamart tersebut memohon sembari menangis.

[Gambas:Video CNN]

Dari ksatria menjadi raja

PUPR Sepakati 40 Kontrak Infrastruktur IKN Rp25,98 T******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak 40 kontrak kegiatan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) telah disepakati dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun. Sebagian pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," ujar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

Basuki menjelaskan kontrak yang disepakati hingga pekan ketiga Desember sebanyak 24 kegiatan dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

Sementara kontrak lainnya yang belum disepakati bakal dilakukan lelang ulang pada tahun ini. Diharapkan semua proyek bisa segera dilakukan kontrak dan pembangunan IKN bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, beberapa pekerjaan yang bakal dilaksanakan di IKN karena sudah ada kontrak adalah pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, hingga gedung pemerintahan.

Selain itu, Basuki juga menekankan untuk tahun ini sampai tahun depan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung atau yang ada di Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya, agar proyek infrastruktur yang sudah disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa selesai pada semester I-2024.

"Jadi di 2023-2024 ini seperti diarahkan presiden, khusus menyelesaikan program-program PSN yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai. Pembangunan-pembangunan baru sangat selektif," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Puncak seni bela diri

Sandiaga Siap Buat Konferensi Wisata Religi Internasional di Situbondo******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan kawasan wisata religi Sukorejo yang diharapkan dapat menjadi tempat penyelenggaraan konferensi internasional wisata religi di area Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo, Jawa Timur pada Sabtu (14/1).

Sandiaga mengatakan, pembangunan kawasan wisata religi Sukorejo merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengurus pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Situbondo, dan Pak Kyai karena ini dikerjakan dengan cepat. Karena 18 bulan yang lalu kami ke sini dan menggagas, segera pemerintah mengeksekusi berkolaborasi dengan pemerintah daerah, alhamdulillah hari ini kita resmikan," ujar Sandiaga.

Salah satu langkah mendatang adalah penyelenggaraan konferensi wisata religi internasional. Nantinya, penyelenggara akan mengundang beberapa negara seperti yaitu Turki, Uzbekistan, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Maroko.

"Kita menginginkan agar segera dipersiapkan event tersebut. Selain jumlah santrinya mencapai 17 ribu, kita bisa tingkatkan mereka untuk bisa menerima wisatawan baik dalam maupun luar negeri yang ingin berwisata religi di sini," ujar Sandiaga.

Selain itu, lanjut Sandiaga, pihaknya juga akan membuat peta perjalanan, dengan salah satu perhentian di Sukorejo atau tempat wisata religi tapal kuda yang menjadi branding kawasan wisata religi setempat.

"Kita juga ingin kelengkapan-kelengkapan yang ada di pondok terus meningkat sehingga menarik pergerakan ekonomi dan masyarakat dapat merasakan langsung, sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga.

Dewa Memasak Satu Pukulan

Pin Khusus Ibu Hamil KRL Dijual Bebas di Marketplace******

Pin khusus ibu hamil untuk penumpang kereta rel listrik (KRL) dijual bebas di sejumlah marketplace. Padahal, pin tersebut sejatinya diberikan oleh PT KAI Commuter bagi penumpang yang mendaftar.

Pin tersebut khusus diperuntukkan bagi ibu hamil yang akan menggunakan KRL. Pin berfungsi sebagai tanda agar ibu hamil mendapat prioritas tempat duduk.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (16/1), di Tokopedia pin tersebut dijual mulai dari harga Rp7.500 hingga Rp17 ribu per buah.

Maraknya penjualan pin khusus ibu hamil itu pun disuarakan oleh warganet di Twitter. Warganet itu melaporkan penjualan pin kepada pihak PT KAI Commuter.

Seorang warganet mengaku khawatir jika hal tersebut dibiarkan akan memunculkan sikap skeptis pada penumpang lain dan mengira pin yang dipakai seseorang itu hanya dibeli. Artinya, orang bisa berpura-pura memakai pin agar dapat kursi prioritas.

Menanggapi hal tersebut akun resmi PT KAI Commuter, @CommuterLine mengimbau agar masyarakat hanya menggunakan pin ibu hamil yang telah disiapkan.

"Selamat siang kak, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Kami imbau untuk rekan commuters dapat menggunakan PIN Ibu Hamil yang telah kami sediakan tanpa dikenakan biaya," tulis KAI Commuter.

Perusahaan juga mengimbau agar ibu hamil yang akan melakukan perjalanan menggunakan KRL melakukan pendaftaran secara online untuk mendapatkan pin.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Kementerian PUPR Baru Selesaikan 16 Rusun Pekerja IKN******

Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru itu. Pembangunan rusun hunian pekerja konstruksi dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023.

"Pembangunan rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06 persen," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto beberapa waktu lalu.

Kompleks rusun hunian pekerja konstruksi IKN juga akan dilengkapi dengan fasilitas sosial dan umum, seperti masjid,mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

"Setiap rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi, sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman dan fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara," jelas Iwan.

Dalam proses konstruksi, Kementerian PUPR mengklaim menerapkan tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance(ESG).

Pertama, dengan menerapkan lean construction dan green construction. Kedua, memberikan fasilitas lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Ketiga, membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif.

[Gambas:Video CNN]