jaya slot 288

Kegilaan budidaya

Nikmati Diskon dan Cashback Belanja di Metro Payday Triple Bonus******

Kabar gembira bagi pelanggan setia Metro Department Store. Ada promo menarik di akhir bulan Juni ini!

Anda bisa menikmati diskon dan cashbackberbelanja produk fesyen menggunakan AlloBank lewat promo bertajuk Payday Triple Bonus. Mulai dari pakaian, aksesori, hingga parfum branded di gerai Metro.

Lihat Juga : Belanja di Transmart, Bayarnya Bisa Nanti Pakai Allo Paylater

Nikmati diskon dan cashback berbelanja produk fesyen menggunakan AlloBank lewat promo Payday Triple Bonus pada 29 dan 30 Juni 2023 (Metro Department Store)

Ada beragam merek produk fesyen yang tersedia, mulai dari Columbia, Crocodile, Dresshaus, Executive, Guy, Jack Niklaus, Jobb, Laroche, Levi's, Pierre Cardin, Sasha Effendi, Wrangler, sampai Wood.

Untuk produk sepatu, ada dari Andre Valentino, Melissa, dan Zaxy serta aneka koper dari American Tourister, Delsey, Jack Niklaus Luggage, Lokel, sampai Samsonite.

Ada juga tas seperti tas merek Aigner, Bocorocco, Elegance, Elle, Esprit, Furla, Find Kapoor, sampai Sheridan.

Syarat dan Ketentuan Belanja menggunakan Transaksi Allo Bank:

1. Promo diskon/potongan harga khusus untuk pembayaran menggunakan Allo Prime.
2. Tambahan promo cashbackyang akan diberikan melalui MPC Points apabila pembayaran menggunakan Allo PayLater.
3. Promo berlaku tanpa ada minimum transaksi.
4. Promo berlaku di semua outlet nasional.
5. Promo berlaku bagi yang bertransaksi menggunakan QRIS.
6. Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.
7. Promo tidak dapat digabungkan dengan voucher.

Jangan sampai lewatkan promo menarik di hari gajian ini. Saatnya belanja di Metro Department Store!

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Saham Agensi K******

Saham manajemen agensi K-popanjlok pada Rabu (5/7) usai pengawas antimonopoli Korea Selatanmulai menyelidiki dugaan pelanggaran aturan subkontrak, saat mengalihdayakan produksi album dan barang dagangan.

Mengutip CNA, kantor berita Yonhap melaporkan Komisi Perdagangan Adil Korea (KFTC) mengirim penyelidik ke kantor HYBE, SM Entertainment dan YG Entertainment pada Selasa (4/7) kemarin.

KFTC sedang menyelidiki apakah agensi terlibat dalam praktik apa pun dengan subkontraktor seperti kontrak lisan tanpa mengeluarkannya secara tertulis, kontrak yang tidak adil, atau pembayaran yang tertunda.

Kendati, KFTC menolak mengomentari penyelidikan khusus apa pun.

HYBE, SM dan YG tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Adapun saham HYBE, manajemen agensi BTS, turun 2,1 persen pada perdagangan pagi ini.

Lihat Juga : Warga Jawa Barat Paling Banyak Utang Pinjol, Tembus Rp13,8 T

Saham SM Entertaiment dan YG Entertaiment juga turun masing-masing 1,5 persen dan 0,4 persen pada pukul 9.15 waktu setempat.

Sementara itu, Shinhan Investment & Securities melaporkan hasil penjualan HYBE sepanjang kuartal I 2023 mencapai 410,6 miliar won atau US5,9 juta.

Dari hasil penjualan itu, 44,9 persen berasal dari album dan 16,8 persen dari barang dagangan dan kekayaan intelektual.

[Gambas:Video CNN]

Mitos Asing

Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamenyebut Dana Moneter Internasional (IMF) pernah memperparah sakit atau krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1998 lalu. Saat itu, Indonesia sebagai negara yang sakit sebetulnya hanya cukup dirawat di ruang rawat inap saja.

Tapi akibat saran yang diberikan IMF, sakit Indonesia malah semakin parah sehingga harus dirawat di ICU. Saran itu antara lain, menutup PT Dirgantara Indonesia dan menghentikan pemberian bantuan sosial.

Karena saran itu, daya beli masyarakat Indonesia anjlok. Krisis ekonomi di Indonesia semakin parah.

Ia mengatakan permintaan IMF itu tidak berdasar.

"Jadi apakah kita mau mengikuti dokter (IMF) yang sudah menjadikan kita dari ruang rawat inap ke ICU. Kita dulu ini ibarat orang sakit ya sakit. Tapi kita seharusnya tidak perlu operasi total, (tapi karena saran IMF), kita dioperasi total, tapi begitu operasi selesai, gagal juga operasinya," katanya Jumat (30/6).

Bahlil mengatakan ada beberapa dasar yang membuat pemerintah merespons keras permintaan IMF agar Jokowi menghentikan larangan ekspor nikel.

Salah satunya, laporan lembaga itu  yang menyebut kebijakan larangan ekspor ini menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan dampak negatif bagi Indonesia maupun negara lain.

Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.

"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.

Bahkan katanya, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.

"IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.

"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.

Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.

"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.

Hidup di dunia tanpa akhir

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]