cara menghasilkan uang yang cepat

Tetangga saya adalah succubus

Mendagri Respons soal Pembatasan Pembelian Beras 10 kg per Hari******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah jika pembatasan pembelian beras10 kg per hari oleh pengusaha ritel adalah rekomendasi pemerintah. 

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya," kata Tito usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," sambungnya.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

"Nah, ini tugas kita untuk sama-sama, kami Kemendagri, Bapanas, Bulog, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Pangan Polri, kita cek bersama-sama. Itu termonitor dari daerah mana saja, itu yang kita monitor setiap minggu," tutur Tito.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah ini akan bisa tertahan harganya dan menurun, tapi saya minta tadi salah satu kunci yang gak boleh ditinggalkan adalah diversifikasi pangan. Makan makanan pokok nonberas," tutupnya.

Lihat Juga : Mendagri Sebut Selain Takut pada KPK, Pemda Juga Ngeri ke Sri Mulyani

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per harinya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah pasokan yang mengkhawatirkan imbas El Nino.

Roy menyebut pembatasan sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Bapanas dan Bulog. Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk dengan terbukanya keran impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," kata Roy saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Profil Sampoerna Agro, Perusahaan Singapura Terseret Kasus Karhutla******

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lahan perkebunan sawit terbakar milik PT Sampoerna Agro yang terletak di Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

KLHK menyebut Sampoerna Agro merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan Penanaman Modal Asing (PMA) Singapura.

Mengutip situs resmi Sampoerna Agro, pemegang saham pengendali perseroan adalah Sampoerna Agri Resources Pte Ltd.

Sampoerna Agri memiliki komposisi kepemilikan saham perusahaan itu sebesar 67,05 persen.

Mengutip Bloomberg, Sampoerna Agri Resources Pte berbasis di Singapura. Perusahaan berlokasi di 180 Clemenceau Avenue No 02-02 Haw Par Centre Singapura. Perusahaan ini didirikan pada 2006.

Sementara, Sampoerna Agro awalnya didirikan dengan nama PT Selapan Jaya pada 7 Juni 1993. Nama perseroan kemudian diganti menjadi PT Sampoerna Agro Tbk pada 2007.

Perusahaan bergerak dalam produksi produk kelapa sawit, benih kelapa sawit unggul, dan produk non sawit yang meliputi sagu, dan karet. Kelapa sawit menjadi bisnis inti perseroan karena kontribusi dari CPO dan inti sawit mencapai lebih dari 95 persen pada pendapatan konsolidasi pada 2022.

Sejak menjadi perusahaan publik pada 2007, total areal perkebunan kelapa sawit inti Perusahaan meningkat hampir tiga kali lipat, mencapai 82.973 hektare pada 2022.

Kantor pusat Sampoerna Agro, dengan berbagai anak perusahaan di antaranya, PT Telaga Hikmah, PT National Sago Prima, PT Sampoerna Bio Fuels, PT Nusantara Sago Prima, Sampoerna Palma Pte Ltd, dan PT Agro Planindo Utama.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu terkait penyegelan yang dilakukan KLHK, Sampoerna Agro melalui Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri mengatakan sebenarnya api yang membakar perkebunan perusahaan berasal dari luar.

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," katanya.

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Alasan Jokowi Angkat Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan******

Presiden Jokowi mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian.

Hal itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin imbas terseret kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Jokowi berdalih penunjukan Arief dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.

Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Kasus korupsi itu kini sedang disidik KPK. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Elang Arad

Pendiri Kripto FTX Akui Lakukan Penipuan Bersama Sam Bankman******

Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku melakukan penipuan bersama Sam Bankman-Fried, mantan bos bursa pertukaran kripto tersebut.

Wang mengklaim penipuan itu atas arahan Bankman-Fried.

Melansir CNN Business, Kamis (6/10), pengakuan itu Wang sampaikan dalam persidangan kasus penipuan yang melibatkan Bankman-Fried.

Wang memberikan penjelasan yang sesuai dengan klaim pemerintah dan menguatkan laporan media tentang berbagai keuntungan khusus yang diciptakan FTX dan kemudian disembunyikan untuk Alameda Research.

Jaksa berpendapat bahwa FTX mengalihkan rekening pelanggan langsung ke rekening bank yang dikendalikan oleh Alameda yang secara resmi tidak terhubung ke FTX. Namun, kedua perusahaan memang sama-sama didirikan oleh Bankman-Fried.

Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah AS mengatakan FTX menipu pelanggan tentang keberadaan dana mereka dan bagaimana dana tersebut digunakan.

Sementara itu, Wang mengatakan Alameda diizinkan untuk melakukan 'penarikan tanpa batas' dari pelanggan FTX.

Ketika ditanya oleh Asisten Jaksa AS Nicolas Roos apakah keuntungan tersebut pernah diungkapkan kepada pelanggan atau investor, Wang menjawab tidak pernah.

Sementara itu, Bankman-Fried merasa tidak bersalah terkait sejumlah tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya.

Bankman-Fried, yang pernah dipuji sebagai wajah publik industri kripto, didakwa atas dua tuduhan penipuan secara elektronik (wire fraud) dan enam tuduhan tuduhan terkait konspirasi atas perannya dalam apa yang disebut oleh seorang jaksa federal sebagai penipuan terbesar.

Selain untuk Alameda Research, ia dituding mencuri dana pelanggan FTX untuk kampanye politisi dari kedua partai untuk mempengaruhi kebijakan publik.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Mendagri Respons soal Pembatasan Pembelian Beras 10 kg per Hari******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah jika pembatasan pembelian beras10 kg per hari oleh pengusaha ritel adalah rekomendasi pemerintah. 

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya," kata Tito usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," sambungnya.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

"Nah, ini tugas kita untuk sama-sama, kami Kemendagri, Bapanas, Bulog, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Pangan Polri, kita cek bersama-sama. Itu termonitor dari daerah mana saja, itu yang kita monitor setiap minggu," tutur Tito.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah ini akan bisa tertahan harganya dan menurun, tapi saya minta tadi salah satu kunci yang gak boleh ditinggalkan adalah diversifikasi pangan. Makan makanan pokok nonberas," tutupnya.

Lihat Juga : Mendagri Sebut Selain Takut pada KPK, Pemda Juga Ngeri ke Sri Mulyani

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per harinya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah pasokan yang mengkhawatirkan imbas El Nino.

Roy menyebut pembatasan sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Bapanas dan Bulog. Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk dengan terbukanya keran impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," kata Roy saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]