macam slot online

Penguasa Binatang Buas

cara menggunakan ultra voucher

IHSG Jumat dibuka menguat 3,85 poin******

dibuka menguat 3,85 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.319,96

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 3,85 poin atau 0,05 persen ke posisi 7.319,96.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,55 poin atau 0,06 persen ke posisi 990,48.

Baca juga: IHSG ditutup melemah jelang rilis data inflasi PCE AS

Baca juga: IHSG diprediksi menguat terbatas jelang rilis inflasi domestik   

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

slot gmwin

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem dewa pedang terkuat

trik slot gacor

Jerman diadukan ke ICJ, dituding "memfasilitasi" genosida di Gaza******

... Jerman memudahkan genosida terjadi,

Istanbul (ANTARA) - Nikaragua pada Jumat (1/3) mengadukan Jerman ke Mahkamah Internasional (ICJ/International Court of Justice) atas tuduhan "memudahkan" genosida di Gaza.

"Nikaragua berpendapat bahwa.... Jerman memudahkan genosida terjadi, tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan segala upaya guna mencegah genosida," kata ICJ melalui pernyataan.

Menurut Nikaragua, kata ICJ, "fasilitasi" itu ditunjukkan Jerman dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer kepada Israel.

Fasilitasi Jerman itu, menurut Nikaragua, juga dilakukan dengan menghentikan pendanaan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Nikaragua meminta ICJ untuk mengambil langkah-langkah sementara "sehubungan dengan 'partisipasi Jerman dalam genosida'".

Nikaragua menganggap Jerman melakukan 'pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan norma-norma hukum internasional lainnya, seperti yang sedang berlangsung di Jalur Gaza'.

Israel telah menewaskan lebih dari 30.000 orang melalui serangan-serangan yang dilancarkannya ke Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melakukan penyerbuan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Gempuran militer Israel itu menimbulkan pengungsian besar-besaran serta menyebabkan para warga terancam kelaparan.

Pada akhir 2023, Afrika Selatan juga mengajukan kasus ke ICJ dengan membawa tuduhan bahwa Israel tidak memenuhi mandat Konvensi Genosida 1948.

ICJ pada Januari mengeluarkan putusan sementara, yang menyatakan bahwa pendapat-pendapat yang diajukan Afrika Selatan masuk akal.

Badan kehakiman PBB itu kemudian mengeluarkan perintah sementara terhadap pemerintah Israel untuk berhenti melakukan genosida.

Israel juga diperintahkan mengambil langkah-langkah yang menjamin para warga sipil di Gaza dapat menerima bantuan kemanusiaan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Afrika Selatan desak kesaksian global kasus genosida Israel di ICJ

Baca juga: Pemenuhan hak Palestina yang menentukan nasib sendiri adalah kewajiban

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Lotere film dan televisi paling kuat

gaskan88 situs slot online tergacor sealam semesta main

Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran di Bulungan******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kebakaran melanda lima rumah warga di Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan menyebabkan satu korban jiwa. "Selain lima unit rumah, kebakaran juga menghanguskan satu kios warga dan satu bangunan sarang burung," kata Kapolresta Bulungan, Kombes Pol. Agus Nugraha di Tanjung Selor, Jumat. Kebakaran yang berlokasi di RT 2, Jalan Kasimuddin Kecamatan Tanjung Palas itu terjadi pada Jumat (1/3/2024) sekitar pukul 03.00 dinihari. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 04.30 pagi oleh petugas kebakaran Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan BPBD Bulungan. Hingga Jumat siang, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab pasti musibah kebakaran tersebut. Adapun warga terdampak kebakaran, sementara masih mengungsi ke tempat keluarga dan dalam penanganan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Polisi juga masih melakukan pendataan korban kebakaran dan kerugian materil. Selain itu, melakukan penyelidikan seperti meminta keterangan saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi, sumber api berasal dari kamar FT, korban meninggal dunia. Korban diduga kehabisan oksigen serta dalam kondisi sakit hingga diduga tidak dapat menyelamatkan diri. "Untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan," tutur Kapolresta.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Negara Liliput dunia nyata

198 slot gacor

Pertamina Hulu Energi berkomitmen perhatikan HSSE di setiap kegiatan******

peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina terus meningkatkan kinerja dalam berkontribusi memenuhi energi nasional dengan selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (HSSE) dalam setiap kegiatan.

Dengan kinerja yang berbasis manajemen risiko, PHE mencatat jam kerja selamat sampai lebih dari 57 juta jam kerja selamat dengan jumlah manpowermencapai 127.665/hari selama 2023.

Vice President HSSE PHE Geri Simansyah Achsan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa perusahaan secara aktif selalu melibatkan seluruh pekerja dalam melaksanakan kampanye keselamatan kerja.

"PHE menempatkan pentingnya pengetahuan dan kesadaran dengan melakukan kampanye dan edukasi baik melalui town hall, offline/onlinepelatihan, video pembelajaran maupun kuis yang dapat diikuti oleh seluruh pekerja. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja terlibat aktif dalam menerima dan mengimplementasikan aspek HSSE dalam pekerjaan sehari-hari," kata Geri.

PHE mencatat rasio total recordable incident rate(TRIR) sebesar 0,14, di mana toleransi maksimal di angka 0,19 (capaian semakin rendah, semakin baik) dengan jumlah jam kerja selama tahun 2023 lebih dari 333 juta.

Baca juga: PHE umumkan perubahan jajaran direksi, siapkan kinerja unggul

Baca juga: PHE catat temuan sumber daya migas 1,4 miliar barel setara minyak

Pada 2023, PHE juga mencatat beberapa penghargaan di bidang HSSE, di antaranya 29 Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) dan satu Penghargaan Dharma Karya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, PHE juga memboyong hingga 12 predikat Proper Emas dan 19 predikat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan penghargaan tertinggi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan, di bidang environment, social, and governance(ESG), PHE mendapatkan rating sebesar 21,5 atau medium risksetelah melalui proses asesmen dari lembaga rating internasional, Sustainalytics. Keberhasilan itu merupakan peningkatan, di mana sebelumnya pada 2022, PHE berada di rating 30,5 atau high risk.

Salah satu keterlibatan pekerja dalam kampanye HSSE juga dilakukan dalam peringatan bulan K3 yang tengah berlangsung saat ini. HSSE menggelar berbagai kegiatan, di antaranya, lomba cerdas cermat, lomba video HSSE, lomba basic life support(BLS), lomba menembak, hazard huntdan kegiatan menarik lainnya untuk diikuti seluruh pekerja.

"Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan di PHE dalam rangka sosialisasi kesadaran pentingnya aspek HSSE, peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional," ucap Geri.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan langkah-langkah nyata dalam penerapan HSSE.

"Pertamina berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja yang salah satu targetnya adalah zero accident," kata Fadjar.

Baca juga: PHE catatkan kinerja optimal di 2023

Baca juga: PHE bidik cadangan migas raksasa di 2024 demi perkuat ketahanan energi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

spoiler alur cerita

1001 tafsir mimpi togel 4d

BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024******

Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,19 pada Januari 2024 menjadi 105,58 pada Februari 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024 jika dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

"Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,19 pada Januari 2024 menjadi 105,58 pada Februari 2024," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan mencapai 2,75 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan 2,57 persen pada Januari imbas beras dan rokok

Baca juga: BPS: Beras alami inflasi 0,64 persen pada Januari 2024

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024