dolar138 akun demo 108Jutaan kata 519115Orang-orang telah membaca serialisasi
《klik 88 daftar》
Ahli IPB Kritik Food Estate Era Soeharto sampai Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menegaskan program food estate atau lumbung pangan nasional adalah pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.
"Sering kali saya sebut, food estateini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi," katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).
Andreas lantas menceritakan sejarah membuktikan food estate selalu gagal di Indonesia. Kegagalan bisa dilihat dari dari pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba) hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kemudian akibat pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia mencanangkan lagi program food estate, dan tidak ada ceritanya. Pemborosan dana yang luar biasa besar, berapa puluh triliun dana yang sudah kita gelontorkan untuk food estatedan tidak menghasilkan apapun," tegasnya.
Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus kepada satu hal, misalnya memperbaiki lahan gambut 1 juta hektare yang sekarang sudah rusak berat. Andreas mengatakan perlu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk membangun food estate.
Andreas menegaskan setiap presiden jangan berganti-ganti program. Itu yang membuat food estatebelum menjadi solusi pangan Indonesia sampai saat ini karena tidak fokus membangun dan mengurusnya.
Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estatepada 2021-2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.
"Ada sinyalemen presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo di Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.
[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, Presiden Jokowi pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasanfood estatedi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT.
(skt/agt)Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******Jakarta, CNN Indonesia--
Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.
Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.
"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).
Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.
Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.
"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.
"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.
Lihat Juga :Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah |
Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.
Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.
"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.
Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.
Lihat Juga :Berapa Potongan Pajak THR Lebaran? |
Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.
"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.
Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.
Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.
Lihat Juga :Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN |
"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.
"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.
Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.
Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.
Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Harga Gabah yang Diserap Bulog Naik, Berlaku hingga 30 Juni******Jakarta, CNN Indonesia--
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabahkering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah,
"Mulai hari ini Rabu (3/4/2024) sampai 30 Juni 2024, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip Antara.
Selanjutnya, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp9.950 per kg di-fleksibel-kan menjadi Rp11 ribu per kg.
Arief berharap, dengan perubahan batas fleksibilitas harga, Bulog bisa menjadi jaring pengaman bagi petani dan harga terjaga dengan baik.
"Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga," ucap Arief.
Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan bersama Perum Bulog yang telah tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP.
Menurut Arief, feksibilitas perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Sebagaimana kerangka sampel area (KSA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sambung Arief, potensi luas panen padi Maret dapat mencapai 1,247 juta hektar atau setara dengan beras sebanyak 3,83 juta ton.
Sementara, potensi luas panen padi di April 2024, estimasi maksimal mencapai 1,587 juta hektare atau setara beras 4,90 juta ton. Pada Mei 2024 potensi luas panen padi sebesar 1,172 juta ha atau setara beras 3,35 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras dari Maret sampai Mei dapat mencapai 12,08 juta ton.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs slot via dana、ajaib123、kredivo di shopee
Terkait:slot rtv、ibet77、gacor 5000 slot login、cicilan bunga 0、slot saldo dana gratis、gacor slot 138、top 138 slot、cara membuka shopee pinjam、ggbet88、game judi slot
bab terbaru:sediaqq(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《klik 88 daftar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,hot slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《klik 88 daftar》bab terbaru。