situs bo gacor 885Jutaan kata 813259Orang-orang telah membaca serialisasi
《asialiga88》
29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.
"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).
Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.
Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.
Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.
Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.
Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.
Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.
"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.
Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.
"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.
Lihat Juga :Kronologi Jusuf Hamka Bisa Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah |
BPKP Buka Suara Soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya(Persero) dan PT Waskita Karya(Persero).
Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim membenarkan pihaknya sudah diminta oleh Kementerian BUMN untuk melakukan audit terhadap Waskita. Sementara untuk WIKA, sampai dengan saat ini belum ada permintaan.
"(Terkait WIKA), Saat ini hanya masih proses koordinasi dengan Kementerian terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6) pagi.
"(Yang selesai), kalau untuk yang kerugian negara sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung," katanya.
Ia tak menjelaskan secara rinci kerugian negara tersebut. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo curiga PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika telah memanipulasi laporan keuangan.
Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.
Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.
"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatementkarena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6).
Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.
Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.
"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangkagovernanceyang ada," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot terhoki hari ini、slot online terbaru dan terpercaya、beli hp bayar pakai akulaku
Terkait:pinjamwinwin、buku tafsir mimpi 4d、ide777 slot、57 di erek erek、demo extra chili、uang 138 slot、erek erek 3d abjad az、angka jitu brunei 14、dewavegas、situs slot resmi gacor
bab terbaru:game tergacor(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
MenteriPUPR Basuki Hadimuljono buka suara terkait kabar penggabungan dua BUMN konstruksi, Waskita Karyadan Hutama Karya (HK). Menurutnya, hal tersebut memang tengah jadi perbincangan pemerintah.
Basuki mengakui para menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan apakah ada kemungkinan kedua BUMN tersebut menjadi satu. Tujuannya, agar mengurangi jumlah perusahaan negara yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
"Itu lagi wacana-wacana, kan sekarang ada 8 atau 9 (BUMN) karya, itu kita evaluasi bisa enggak itu kita gabung-gabungkan. Ini masih wacana, belum (diputuskan)," katanya di Gedung DPR yang dikutip dari CNBCIndonesia, Rabu (7/6).
Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat, yaitu menyelesaikan Trans Sumatera.
"Cuma untuk opsi itu kita memastikan restrukturisasi selesai dulu, karena kan Hutama Karya itu tugasnya berat, harus selesaikan Trans Sumatera. Kita make surerestrukturisasi selesai dulu baru dilakukan itu (inbreng saham)," kata Tiko.
Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.
"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-biddi mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat projectrugi terus," papar Tiko.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Forbes baru saja merilis daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia. Dalam laporan tersebut, ada delapanperusahaanIndonesia yang masuk dalam daftar.
Berdasarkan Global 2.000 World's Largest Public Company yang dikutip pada Senin (12/6), ada beberapa perusahaan Indonesia berhasil masuk daftar tersebut, mayoritas merupakan sektor perbankan.
Secara global, posisi pertama diduduki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase dengan keuntungan US,8 miliar.
Forbes menyebut peringkat diberikan berdasarkan analisis empat faktor, yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Penilaian dilakukan berdasarkan data keuangan 12 bulan terakhir, yakni sejak 5 Mei 2022 hingga 5 Mei 2023.
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) di posisi 307 dengan laba US,45 miliar
2. Bank Mandiri di posisi 418 dengan laba US,72 miliar
3. Bank Central Asia (BCA) di posisi 462 dengan laba US,93 miliar
4. Telkom Indonesia di posisi 787 dengan laba US,4 miliar
5. Bank Negara Indonesia (BNI) di posisi 930 dengan laba US,23 miliar
6. Bayan Resources di posisi 983 dengan laba US,18 miliar
7. Adaro Energy di posisi 1.393 dengan laba US,5 miliar
8. PT Garuda Indonesia (Persero) di posisi 1.572 dengan laba US,6 miliar.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Nama Sugito Walujo yang lebih dikenal sebagai Patrick Walujo menjadi sorotan setelah PTGoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencalonkan dirinya sebagai direktur utama atau CEO perusahaan tersebut.
Rencananya, pencalonan itu akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juni 2023 mendatang. Apabila pemegang saham menyetujui, Patrick akan menggantikan Andre Soelistyo.
Patrick bukan orang baru di perusahaan. Sebelumnya, ia menjabat komisaris GOTO.
Northstar yang berkantor pusat di Singapura merupakan salah satu investor awal di Gojek sebelum perusahaan tersebut akhirnya menjadi unicorn (valuasi US$ 1 miliar), decacorn (valuasi US$ 10 miliar) dan merger dengan raksasastartup e-commerceTokopedia.
Grup Northstar telah menginvestasikan lebih dari US,3 miliar (Rp 50 triliun) dengan rekan investornya di kawasan Asia Tenggara. Grup Northstar mengelola dana dari berbagai investor termasuk dana abadi (SWF), dana pensiun, kantor keluarga, dan investor institusional lainnya.
Investasi Northstar di Indonesia, selain GOTO, juga di eFishery, Greenfield, BFI Finance hingga Bank BTPN.
Dikutip dari laman resmi GOTO, sebelum mendirikan Northstar Group, Patrick merupakan wakil presiden senior Pacific Century Ventures Ltd. di Tokyo dari 2000 hingga 2003.
Di Pacific Century Ventures Ltd, ia memainkan peran kunci dalam merger, akuisisi, dan pengembangan bisnis perusahaan.
Pria lulusan Cornell University dengan gelar Bachelor of Science di bidang Riset Operasional dan Teknik Industri itu memulai karirnya di Goldman Sachs & Co. di London dan New York (1997-2000).
Adapun saat ini Patrick juga menjabat sebagai komisaris PT Indosat Tbk dan PT Duta Intidaya Tbk.
Selain itu, ia juga merupakan anggota Dewan Penasihat International Council on Foreign Relations dan juga berada di jajaran kepengurusan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di bagian Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi.
Pada 2009, Patrick dianugerahi penghargaan 'Pengusaha Muda Terbaik Tahun Ini' dari Ernst & Young. Kemudian, pada 2021 ia dinobatkan sebagai 'Businessman of the Year' oleh Forbes Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) lagi-lagi menjadi sorotan. Proyek kebanggaan Presiden Jokowi itu dilanda masalah baru.
Masalah tersebut terungkap dalam dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.
Mengutip Reuters, Kamis (8/6), dalam laporan tersebut terungkap KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut. Padahal, stasiun kereta cepat tidak lengkap alias belum rampung semua.
"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.
Namun, hal itu dibantah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Ia mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru akan mulai diuji coba pertengahan bulan ini.
Jika ditelisik ke belakang, permasalahan yang menimpa proyek KCJB sudah beberapa kali terjadi. Berikut sederet masalah dalam proyek kereta cepat yang dirancang sejak periode pertama Jokowi itu.
Pembangunan KCJB saat ini dipegang oleh China setelah menang melawan Jepang. Kedua negara ini sebelumnya bersaing untuk menjadi operator pembangunan kereta tersebut. Pada saat itu, kedua negara mengajukan proposal pembangunan kepada Indonesia di mana anggaran yang ditetapkan Jepang memang lebih besar dari China.
Proposal Konsorsium China dan Indonesia memuat nilai penawaran sebesar US,13 miliar. Tidak ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, dan pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab joint venture company (JVC).
Sementara, Proposal Jepang berisi nilai penawaran sebesar US,2 miliar. Ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, serta pembengkakan biaya ditanggung pemerintah. Dengan biaya yang lebih murah dan tak ada pembiayaan APBN, maka China memenangkan proyek pembangunan KCJB.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat. Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.
"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.
Ternyata, pada 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. Dengan kebijakan ini, maka Presiden Jokowi mengingkari janjinya dan pada akhirnya menggunakan uang rakyat untuk membangun proyek ini.
Lihat Juga :Tagih Rp800 M ke Kemenkeu, Jusuf Hamka Ungkit Jasa Damaikan NU Vs DJP |
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.
Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T |
Pembangunan proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.
Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).
Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.
Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.
Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.
Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.
Lihat Juga :Kronologi Jusuf Hamka Bisa Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah |
Setelah proyek berjalan, tiba-tiba Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek mengabaikan aspek keselamatan. Pasalnya, proyek akan berdiri di lahan labil dan rawan yang rentan longsor, apalagi jika ingin dibangun untuk jembatan dan terowongan bawah tanah.
Tak hanya itu, menurutnya, desain proyek juga belum mengantongi sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Masalah lahan sempat dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum lama ini.
"Ada masalah lahan dan adanya perubahan desain karena kondisi geografis dan geologis," ujar Arya beberapa waktu lalu.
Tapi, proyek ini tetap diupayakan berjalan dengan berbagai cara. Bahkan, ia mencatat progres akhir pelaksanaan proyek sudah hampir 80 persen, meski tak dirinci secara jelas.
Lihat Juga :Stafsus Sri Mulyani Respons Tagihan Utang Rp800 M Jusuf Hamka |
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut bakal maju terus, meski digugat PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli dan 4 perusahaan lain yang terbukti bersalah menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.
Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan gugatan tersebut adalah hak dari para pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bakal menghadapi gugatan dari para pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU tersebut.
"Itu sudah kami sampaikan di DPR. Jadi di rapat dengar pendapat (RDP) DPR kemarin kan sudah ada. Keberatan itu haknya terlapor toh. Ya, kami tetap fight dengan keputusan kami," kata Afif di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).
Sebelumnya, Afif mengatakan di DPR bahwa KPPU akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia menyebut akan tetap menghormati dan menghargai sikap para perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng tersebut.
"Akan kami ikuti dan siapkan tim hukum proses keberatan di pengadilan niaga maupun jika mereka lanjut ke kasasi di MA," tegas Afif dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).
Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli tercatat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/6). Perkara tersebut didaftarkan dengan nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst.
Selain PT Salim Ivomas Pratama Tbk, ada 4 perusahaan lain yang turut menggugat di hari yang sama. Mereka adalah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Budi Nabati Perkasa, dan PT Incasi Raya.
Kelimanya adalah bagian dari 7 perusahaan yang ditetapkan bersalah oleh KPPU dan didenda dengan total Rp71,28 miliar. Berikut rinciannya:
1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar
PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menunggu arahan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengizinkan penumpang melepas maskersaat perjalanan.
Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan izin tersebut baru bisa turun selepas ada Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan. Joni menyebut aturan itu diperlukan sebagai landasan untuk sektor perkeretaapian.
"Apabila nantinya SE Menteri Perhubungan tentang perubahan persyaratan naik kereta api sudah terbit, maka KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut serta akan segera menyosialisasikan kepada masyarakat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (11/6).
Ia menegaskan langkah ini dilakukan sebagai komitmen KAI untuk terus menyelenggarakan perjalanan kereta api dengan sehat, aman, dan nyaman.
Sebelumnya, Satgas Covid-19 mengeluarkan edaran terbaru pada Jumat (9/6), di mana pelaku perjalanan dalam dan luar negeri diperbolehkan tidak mengenakan masker.
Lihat Juga :Memahami Arti Pencabutan Status Darurat Covid-19 dari WHO |
"Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik," tulis surat edaran tersebut.
Surat tersebut dikeluarkan untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi endemi terhadap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaksanaan kegiatan berskala besar, dan kegiatan pada fasilitas publik.
Selain itu, surat ini dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian Covid-19 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara.
(skt/arh)《asialiga88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,33 bet slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《asialiga88》bab terbaru。