slot maxwin

Patriark Wandao

Kurikulum Merdeka Cegah Learning Loss Masif di Pendidikan Indonesia******

SOLO–Kurikulum Merdeka menjadi salah satu aspek sistem pendidikan Indonesia yang mencegah terjadinya learning lossbesar-besaran pada murid-murid SMP dan SMA selama masa pandemi Covid-19.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nadiem Makarim mengatakan hal ini dilihat dari hasil Programme for International Student Assessment(PISA) 2022.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Penyederhanaan materi kurikulum efektif memitigasi learning loss. Sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat mengalami learning loss1 bulan saja. Kondisi berbeda didapati oleh sekolah dengan Kurikulum 2013 ternyata mengalami learning lossmencapai 5 bulan. Ini artinya bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 tertinggal 4 bulan pembelajaran dengan sekolah berbasis Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka efektif menyederhanakan materi agar mudah dimengerti siswa saat pembelajaran era pandemi. Beberapa efektivitas ini antara lain karena mengurangi 30-40% materi wajib, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk menggunakan pembelajaran yang mendalam dan interaktif.

Efektivitas berikutnya adalah Kurikulum Merdeka mendukung guru melakukan asesmen diagnostik dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan setiap murid.

Selanjutnya, buku-buku teks Kurikulum Merdeka memuat lebih banyak aktivitas yang dirancang mengasah daya nalar. Hal ini membuat pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka mengasah kompetensi dan karakter murid.

Nadiem menjelaskan selain pengembangan Kurikulum Merdeka dari awalnya Kurikulum Darurat, kecilnya learning lossIndonesia juga menunjukkan program penanganan pandemi Covid-19 oleh Kemendikbudristek berhasil.

Berbagai program ini antara lain akses daring berupa bantuan kuota Internet untuk lebih dari 25 juta murid dan 1,7 juta guru agar bisa mengakses materi, pelatihan guru di laman gurubelajardanberbagikemdikbud.go.idyang sudah diakses lebih dari 800.000 guru di seluruh Indonesia, berbagai materi pembelajaran guna melaksanakan pembelajaran daring maupun hybridmeliputi Belajar dari Rumah di TVRI, modul asesmen diagnostik, serta modul pembelajaran literasi dan numerasi.

“Program-program selama masa pandemi telah kami lanjutkan dan diimplementasikan secara penuh, akses daring akan dikembangkan berupa distribusi 1,4 juta laptop sebagai perangkat TIK, lalu pelatihan guru dan materi pembelajaran menjadi Merdeka Mengajar yang sudah digunakan oleh 3,3 juta guru, lalu Platform Rapor Pendidikan digunakan Sekolah dan Pemuda untuk mengakses Asesmen Nasional sehingga bisa dilihat masalah yang ada serta mencari penyebabnya, dan Guru Penggerak diangkat menjadi Kepsek dan Pengawas karena mereka telah dilatih membuat sekolah menjadi lingkungan belajar yang efektif serta menyenangkan,” ujar Nadiem dalam Siaran Langsung Kemendikbud RI tentang Perilisan Hasil PISA 2022 yang diakses via Youtube Kemendikbud RI, Selasa (5/12/2023).

Hasil PISA 2022 menunjukkan penurunan hasil belajar secara internasional akibat pandemi. Meski begitu, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 5-6 posisi dibandingkan 2018. Peningkatan peringkat ini menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan Indonesia dalam mengatasi learning lossakibat pandemi.

Peringkat Indonesia di PISA 2022 kategori literasi membaca naik 5 posisi dibandingkan sebelumnya, sementara skor literasi membaca internasional di PISA 2022 rata-rata turun 18 poin.

Skor Indonesia turun 12 poin, lebih baik dari rata-rata internasional Sebanyak 80% negara peserta PISA 2022 mengalami penurunan skor pada literasi membaca dibandingkan PISA 2018.

Untuk literasi matematika, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 5 posisi dibandingkan pada PISA 2018. Skor literasi matematika internasional di PISA 2022 rata-rata turun 21 poin. Skor Indonesia turun 13 poin, lebih baik dari rata-rata internasional.

Untuk literasi sains, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 6 posisi dibandingkan sebelumnya. Untuk literasi sains, skor Indonesia turun 13 poin, hampir setara dengan rata-rata internasional yang turun 12 poin.

Dalam kesempatan yang sama, Director for The Directorate of Education and Skills Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Andrea Schleicher, memberi apresiasi bagi Indonesia yang berhasil menjaga kualitas hasil pendidikannya.

“And it’s really important for countries to take stock of their education stance, but even more so to understand where students, schools and nations succeeded in those challenging times. And what we can learn from that? Perhaps students learn better, teachers teach better, and schools to operate more effectively.[Sangatlah penting bagi negara-negara untuk menciptakan generasi penerus lewat pendidikan, tetapi lebih penting lagi adalah memahami bagaimana para siswa, sekolah, dan bangsa berhasil melewati masa-masa sulit. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Mungkin para siswa belajar lebih baik, guru mengajar lebih baik, dan sekolah beroperasi lebih efektif,” tutur Andrea dalam kesempatannya.

Andrea juga mengapresiasi sistem pendidikan Indonesia yang membuat murid-murid lebih nyaman bersekolah dan membuat mereka lebih percaya diri. Dia berharap suatu hari nanti pilihan sekolah di Indonesia tidak lagi menjadi isu penting layaknya perebutan kursi di sekolah favorit.

Akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS sekaligus eks Director Program di SEAMEO Regional Center for Quality Improvement of Teachers and Education Personel (QITEP) in Language (SEAQIL), Farida Nurhasanah, mengatakan hasil PISA 2022 memang sudah diprediksi akan turun karena learning loss tidak terhindarkan selama masa pandemi Covid-19.

“Perlu diakui jika pandemi Covid-19 telah mengubah sistem pembelajaran dengan cara yang tidak terduga, bahkan secara radikal karena tanpa persiapan dan mendadak. Learning losstidak dipungkiri pasti terjadi, tetapi tentunya dengan hasil ini kita dapat belajar dan membuat kebijakan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia,” ujar Farida saat dihubungi Solopos.com, Selasa (5/12/2023).

Farida meneruskan hasil PISA selalu ditunggu-tunggu karena PISA merupakan bench markinginternasional kualitas pendidikan suatu negara. Penilaian lewat PISA mengukur sejauh mana siswa di berbagai negara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sesuai kebutuhan di zaman yang relevan agar bisa bermanfaat di masyarakat modern.

Kualitas pendidikan ini juga memberikan gambaran bagaimana kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Legenda tangan dan mata

Chatarina Muliana Jabat Plt Rektor UNS Solo Gantikan Jamal Wiwoho******

SOLO–Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana menjadi Plt Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggantikan Jamal Wiwoho yang mengundurkan diri per 16 Januari 2024.

Keputusan Pj Rektor UNS Solo itu berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nadiem Makarim bernomor 2055/M/06/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Dalam surat perintah itu yang diperoleh Jumat (19/1/2024), disebutkan Chatarina selain menjadi Plt Rektor UNS juga masih tetap melaksanakan tugas sebagai Irjen Kemendikbudristek. Pada point 3 dalam pengambilan keputusan strategis harus berkonsultasi dengan Mendikbud melalui Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Selain itu, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Mendikbudristek melalui Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Sebelumnya, Jamal Wiwoho mengundurkan diri sebagai Rektor UNS Solo karena tidak ingin ada intervensi atau hal-hal lain dalam pembentukan MWA UNS dan proses pemilihan rektor UNS.

Aliansi mitos saya

Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus Terkendala Permendikbud No. 30/2021******

SOLO —Penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di tingkat kampus masih terkendala Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peer Group Pusat Studi Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Rina Herlina Haryanti, menganggap aturan tersebut tidak setegas UU TPKS.

“Realitanya, saat kasus terjadi di suatu universitas sering kali dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hukumannya tidak seberat dijerat lewat UU TPKS. Dari kampusnya sendiri banyak yang cenderung berusaha menyelesaikan pengusutan secepat mungkin karena tidak ingin nama baik kampus tercoreng, sehingga pelaku akhirnya mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Rina dalam Konsolidasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Hotel Harris Solo, Kamis (7/12/2023).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Dia juga menyoroti masih banyak kampus yang tidak serius dalam membentuk satuan tugas (satgas) KS. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan perspektif satgas kampus melihat suatu kasus KS serta kurangnya kapasitas mereka, meliputi pengetahuan dan keterampilannya masing-masing.

Menurut Rina, pelaku KS di tingkat kampus dikenai pasal-pasal di UU TPKS, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat sehingga akan ada efek jera. Sejalan dengan hal tersebut, porsi pemenuhan hak korban juga akan lebih besar.

Namun Rina menyadari, kasus KS di tingkat kampus rentan dengan pembungkaman dan manipulasi korban karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat mereka sendiri, seperti mantan pacar ataupun sahabat. Secara psikologis korban akan merasa iba jika pelaku mendapatkan hukuman pidana atau tidak dapat meneruskan kehidupannya.

Dalam acara tersebut, perwakilan satgas kampus mengak jika sumber daya manusia (SDM) mereka terbatas.

Perwakilan satgas kasus KS Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Angelina Esuko Putri, mengaku personel satgas memerlukan penguatan kapasitas meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi korban KS di kampus.

Angel bercerita sebelum ada satgas kasus KS di Unisri Solo, dia dan beberapa teman-temannya membentuk pendampingan mandiri bernama Kayoman Mudostoro. Pendampingan dari mereka berupa ruang aman bagi korban KS untuk bercerita sehingga sifatnya sebaya dan tidak menghakimi.

“Kami di Unisri ada pendampingan secara sebaya, tetapi tetap kami berdasarkan persetujuan dari korban, sementara tantangannya sendiri masih banyak korban yang tidak berani bercerita karena masih trauma atau keluar dari zona toxic. Pelaku-pelaku kasus KS ini adalah orang-orang terdekat di sirkel mereka sehingga mau lepas dari para pelaku juga kesulitan. Kami dari pendamping sebaya tidak bisa memaksakan agar keluar dari sirkel itu atau bagaimana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Angel.

Angel bersyukur dalam aksi pendampingan banyak yang membantu tidak hanya satgas, tetapi juga dari organisasi mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik. Pendampingan tersebut awalnya berupa curahan hati lewat akun-akun media sosial bersifat anonim.

Saat akhirnya identitas korban diketahui, beberapa tim pendampingan sebaya kemudian menjadi pendamping pribadi sebagai tempat bercerita.

Langit Fantasi Sembilan Warna

FK UNS Solo Tuan Rumah, Forum Dekan AIPKI Bahas Isu Kekurangan Dokter Spesialis******

SOLO —Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kegiatan yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari pada Jumat-Minggu (27-29/1/2023).

Dalam keterangan yang disampaikan saat jumpa pers, Jumat (27/1/2023), Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K). menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan enam bulan sekali.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Tema yang diusung dalam forum ini yaitu peran AIPKI dalam menjaga kualitas lulusan pendidikan kedokteran melalui Academic Health System (AHS).

“Topik acaranya akan membahas mengenai kebutuhan dokter, isu-isu kekurangan dokter terutama spesialis. Jadi, kami nanti akan bersuara secara resmi tentang sudut pandang dan pernyataan AIPKI yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan [Kemenkes],” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan di Auditorium FK UNS.

“Selain akan dihadiri perwakilan Kemendikbudristek, ada juga praktisi pendidikan dari Inggris dan Jerman, dan ada ahli hukum yang menyoroti Omnibus Law UU Kesehatan,” lanjut dia.

Reviono menjelaskan acara inti yang berlangsung di Hotel Sunan akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dan kedua dapat dihadiri oleh umum, sementara sesi ketiga diperuntukan bagi internal AIPKI.

Sementara itu, Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan salah satu topik hangat yang akan dibahas adalah kebijakan Kemenkes yang memiliki wacana untuk memiliki program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (RS).

“Jadi, diwacanakan akan ada pendidikan spesialis yang dikelola oleh universitas dan rumah sakit. Artinya, dalam mewujudkan hal tersebut, para rumah sakit harus mengubah regulasi karena dalam UU Tentang Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, pelaksanaan pendidikan spesialis harus ada di institusi pendidikan,” terangnya.

Budi berharap melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyikapi pemenuhan dokter spesialis ini.

“Kami juga berharap agar pemerintah hadir karena problem saat ini, dokter spesialis ngumpul di kota-kota besar, distribusinya belum merata. Jadi, harapannya dengan jumlah yang kurang tetapi distribusi merata para lulusan-lulusan spesialis bisa melayani seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya

Cerita Sihir

7 Hari Lagi Submission Full Paper AICIS 2024 Ditutup, Jangan Sampai Terlewat******

SEMARANG–Tujuh hari lagi Submission Full Paper The 23rd Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) akan ditutup. AICIS 2024 menyoroti peran agama, khususnya Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan global.

Tema utama dalam konferensi ini adalah Redifinig The Roles of Religions in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice and Human Right Issues. AICIS 2024 akan dilaksanakan pada 1-4 Februari 2024 mendatang di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama, Ahmad Zainul Hamdi, AICIS adalah wadah sekaligus wasilah mis wasailuntuk bertukar pikiran, berdialog, dan mendesiminasikan hasil riset para scholarsPTKI (Perguruan Tinggi Agama Islam) beserta international scholars, yang telah diselenggarakan Kementarian Agama setiap tahun sejak tahun 2000.

“AICIS sepanjang sejarah tersebut tidak hanya telah berkontribusi dan mewarnai wajah perkembangan Islamic studies pada level nasional, namun juga internasional,” tuturnya dalam keterangan yang resmi dikutip Senin (8/1/2024).

Adapun, AICIS 2024 memiliki 7 Sub-Tema, yaitu:

1) Religion, Nationalism, and Citizenship in Southeast Asia

Subtema ini mengeksplorasi keterkaitan agama, nasionalisme dan kewarganegaraan sekaligus berupaya menggali pentingnya peran agama dalam pusaran konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Konflik Etnis seperti Melayu-Muslim di Thailand Selatan, Konflik Rohingya di Myanmar, Konflik Poso dan Aceh di Indonesia serta konflik Moro di Filiphina dan lain lain yang merupakan konflik agama.

2) Impact of International Religious Issues and Tension on Nationalism, Citizenship, and Human Rights

Subtema ini mengeksplorasi dampak isu konflik internasional terhadap nasionalisme, kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Konflik geopolitik baru baru ini yang melibatkan Rusia dan Ukraina, serta Palestina dan Israel tidak hanya mengobarkan kembali isu isi terkait perang proksi dan aliansi pertahanan di blok Asia-Pasifik, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konflik lain yang bernuansa agama.

3) Equality, Justice, and Humanitarian Crisis

Subtema ini mengeksplorasi kajian akademis yang memungkinkan perumusan rekomendasi kebijakan untuk mencapai inklusivitas dan kesetaraan manusia. Krisis kemanusiaan seperti perang, konflik, bencana, lingkungan hidup dan sejenisnya yang menimbulkan tantangan serius baik ditungkat global maupun lokal. Salah satu isu krusial dalam penelitian ini adalah ketidakadilan dan kesenjangan diberbagai lapisan masyarakat akibat perbedaan ideologi, suku, ras,jenis kelamin dan Agama.

4) Religious Tensions and Global Humanity

Subtema ini menyoroti hubungan antara ketegangan agama di kancah international dan gerakan kemanusiaan global. Misalnya serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah memunculkan gerakan gerakan yang disebut boikot, divestasi, dan sanksi. Gerakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh kampus kampus di seluruh dunia dengan tujuan untuk memberikan tekanan international terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut.

5) Gender, Spirituality, and Minority Issues

Subtema ini membahas tentang interseksionalitas isu gender, spiritualitas dan kelompok minoritas. Stigmasisasi, stratifikasi dan diskriminasi telah menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan berdampak pada kesehatan mental kelomopk marginal. D itengah situasi ini, kelompok marginal berusaha bertahan hidup dengan menggunakan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya spiritualitas yang dimilikinya.

6) Fiqh Siyasah on War and Peace: Post-Colonial Era

Subtema ini berfokus pada bagaimana yurisprudensi politik Islam menyikapi isu perang dan perdamaian pascakolonial. Permasalahan perang dan perdamaian ini menjadi isu kemanusiaan yang krusial. Penafsiran siyasah fiqh(yurisprudensi politik Islam) mengenai perang dan perdamaian berbeda-beda di kalangan ulama. Perbedaan dipengaruhi oleh latar belakang ulama, konteks sejarah, lingkungan, sosial politik, dan budaya di berbagai negara.

7) Maslahah Mursalah based Policy, Equality, and Empowerment

Subtema ini mengekplorasi salah satu isu penting dalam ketidakpastian perekonomian global yang sedang berlangsung yaitu pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan ekonomi. Kesetaraan disini bukan hanya sekedar distribusi pendapatan namun juga kesetaraan dan keadilan sosial.

Info selengkapnya terkait submitartikel dapat diakses di https://aicis.id/

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Kemendikbudristek Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA UNS******

SOLO—Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo yang sebelumnya dibekukan kini menemui titik terang. Pasalnya Tim Teknis Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan sosialisasi tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA di Auditorium G. P. H. Haryo Mataram UNS, Senin (8/1/2024).

Tata cara itu tertuang dalam Peraturan MWA UNS No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam, yang juga selaku Ketua Tim Teknis Kemdikbudristek memaparkan dalam peraturan ini, pada Pasal 2 tertulis komposisi keanggotaan anggota MWA.

Anggota MWA UNS berjumlah 17 orang yang terdiri atas Menteri, Rektor, Ketua Senat Akademik (SA), wakil dari masyarakat berjumlah 4 orang, wakil dari SA 7 orang, wakil dari alumni 1 orang, wakil dari tenaga kependidikan 1 orang, dan wakil dari mahasiswa 1 orang.

Selain mengatur terkait jumlah anggota, dalam peraturan tersebut juga mengatur Panitia Pemilihan Anggota MWA, persyaratan menjadi anggota MWA, tata cara pendaftaran bakal calon anggota MWA, tata cara pemilihan calon anggota MWA, pengusulan dan penetapan anggota MWA, serta pemberhentian anggota MWA. 

Nizam mengatakan Peraturan MWA UNS No. 1 Tahun 2023 lahir mengacu pada PP statuta UNS dan juga mengacu pada Permendikbudristek No. 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS. 

“Prinsip dasar Peraturan MWA UNS No. 1 Tahun 2023 ini selain disusun secara partisipatoris, kami juga ingin memastikan dalam pembentukan MWA itu sedemokratis mungkin. Kita libatkan semua komponen di UNS,” kata Nizam dalam keterangan tertulis, diterima Solopos.com, Selasa (9/1/2024).

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, mengatakan dengan adanya Peraturan MWA No. 1 Tahun 2023 memberikan kepastian tentang pemilihan keanggotaan MWA UNS. Lembaga di tubuh internal UNS itu sempat dibekukan dan kini mulai dibangun ulang.

“Setelah sekian lama kita tunggu-tunggu, pada akhirnya kepastian tentang pemilihan keanggotaan MWA UNS terjawab sudah, dengan diterbitkannya Peraturan MWA No. 1 Tahun 2023 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA UNS,” kata dia.

Jamal menyebut sosialisasi Peraturan MWA No. 1 Tahun 2023 ini sangatlah penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam mengimplementasikannya. Dia mengajak seluruh pimpinan, civitas academica, dan alumni mengawal pemilihan anggota MWA UNS.

“Dengan menjaga agar tahapan proses pemilihan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, objektifitas, dan transparansi,” kata dia.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para civitas academicaUNS yang terdiri atas Rektor beserta Wakil Rektor, Dewan Profesor, Senat Akademik (SA), Dekan dan Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas, perwakilan dosen, Koordinator, subkoordinator, perwakilan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan perwakilan alumni.