akun paling gacor

Buku Domesday

AHY saat Perdana Sambangi IKN: Kita Tak Ingin Habis******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpesan soal pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat perdana menginjakkan kaki di IKN Nusantara.

AHY mengaku terpukau dengan pembangunan ibu kota anyar tersebut. Menurutnya, kedatangannya ke IKN untuk yang pertama kalinya ini merupakan momen spesial.

Selain mengucapkan selamat kepada Otorita IKN dan jajaran stakeholderterkait, AHY menitipkan pesan khusus demi keberlangsungan pembangunan ke depan.

"Itulah mengapa ATR juga punya peran yang penting. Dengan lahan yangclean and clear, kita berharap investor juga punya keyakinan, kepastian hukum, hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial, dan bisnis juga diharapkan akan berkembang," sambungnya.

Selain itu, AHY meluruskan kritiknya terhadap pembangunan IKN beberapa waktu belakangan. Tepatnya, sebelum Demokrat bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menepis ucapannya beberapa waktu lalu soal ketidaktepatan pembangunan IKN Nusantara selepas pandemi covid-19. Menurutnya, ia saat itu juga menyampaikannya dengan santun dan berupa saran kepada pemerintah.

"Iya betul, saya tidak terbiasa mengelak dari apa, tentang apa yang pernah saya sampaikan dan saya menyampaikan dengan nada baik. Presiden Jokowi juga pasti memahami, kami hanya mengingatkan waktu itu, ada masa recovery pasca-covid," ucap AHY.

"Tetapi, setelah itu semua diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit kembali, ekonominya juga sudah makin menggeliat, termasuk UMKM kita terus berdayakan. Tentunya tidak ada halangan lain (melanjutkan pembangunan IKN)," imbuhnya.

Selain AHY, pekan ini Presiden Jokowi direncanakan bakal melakukan seremoni peletakan batu pertama alias groundbreakinguntuk pembangunan gedung sektor perbankan di IKN. Ini adalah kali kelimagroundbreakingproyek ibu kota baru oleh Presiden Jokowi sejak September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

CT Ingatkan Pemerintah Ciptakan Iklim Kondusif Demi Dorong Ekonomi******

Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengingatkan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu ia sampaikan dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 yang digelar di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (29/2).

Menurut Chairul, kunci pertumbuhan ekonomi tinggi adalah konsumsi domestik dan investasi.

Apabila investasi meningkat, lapangan kerja akan tercipta. Setelah lapangan kerja tercipta, maka masyarakat mendapat penghasilan dan daya beli.

"Kalau punya penghasilan dia (masyarakat) belanja, sehingga konsumsi domestik kita naik," kata Chairul.

"Jadi tugas pemerintah ciptakan iklim kondusif, pengusaha itu tak perlu dibantu, tapi jangan diganggu," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,05 persen secarayear on yearpada 2023 kemarin.

Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.

PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.

"Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2) lalu.

Sementara itu, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp5.302,5 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.139,1 triliun.

Bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.

Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.

Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.

"Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen," pungkas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal itu terlalu mendominasi

Solopos Hari Ini : Debat Pamungkas Adem Ayem******

Misalkan saja saat Ganjar ber­tanya ke Anies soal bantuan sosial. Ganjar menanyakan cara Anies menanggulangi permasalahan bansos agar tepat sasaran sekaligus tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Anies kemudian menjawab untuk masalah bansos harus diberikan seusai dengan ketentuan yang berlaku.

Alarm Kaum Akademisi Terus Berbunyi Nyaring

SURABAYA—Akademisi dari ber­bagai perguruan tinggi masih terus menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai praktik-praktik yang dinilai mengakali hukum dan mencederai cita-cita reformasi.

Suara itu antara lain muncul dari Aso­siasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik). ”Kami, para rektor/ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, sangat resah dengan kondisi di Tanah Air tercinta atas rusaknya tata­nan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024,” kata koordinator Aptik Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Jawa Timur, Sabtu (3/2/2024).

Menurut pimpinan Aptik, praktik penyalahgunaan kekuasaan; kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Target Kunjungan Wisman Naik 3 Juta

JAKARTA—Target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang dipatok Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebanyak 14,3 juta kunjungan pada 2024 mengandalkan Bali sebagai penyumbang terbesar atau 50%-nya. Persentase itu setara dengan 7 juta kunjungan dalam setahun.

Target pemerintah ini naik sebanyak 3 juta kunjungan dari realisasi kunjungan pada 2023 yang sebanyak 11,47 juta kunjungan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis Bali mampu menjaring dan menyumbangkan tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2024.

Mengutip laman majalahbandara.com, Sabtu (3/2/2024), Bali menjadi destinasi wisata favorit berdasarkan kajian yang dilakukan Kemenparekraf. “Secara agregat [kunjungan wisatawan] di Bali ini menyumbang 50% [dari target kunjungan wisman secara nasional]. Jadi sekitar tujuh juta,” kata Sandiaga saat Dinner Meeting Outlook Pariwisata Bali di The Payogan Villa Resort and Spa di Ubud, baru-baru ini.

Lahan Permakaman Nyaris Penuh

SUKOHARJO—Sisa lahan untuk permakaman di Kabupaten Sukoharjo di ujung kritis. Sebab, tingkat keterisian makam di 197 lahan tempat permakaman umum (TPU) mencapai 85%-95%.

Kepala UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Samsuri, mengatakan TPU itu tersebar di 17 kelurahan di tiga kecamatan di Sukoharjo. “Ada sebanyak 197 TPU hampir 200 [TPU]. Rata-rata untuk di perkampungan sudah mencapai 75% ada yang sudah mencapai 95% tergantung lokasinya. Di Mandan ada yang sudah sampai 95%. Rata-rata hampir penuh,” ungkap Samsuri saat dihubungi Espos, Minggu (4/2/2024).

Dia mengakui laju pertumbuhan perumahan tak seimbang dengan ketersediaan permakaman. Maka, ia menegaskan pengembang perumahan wajib menyediakan lahan sebesar 2% dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan atau kompensasi senilai persentase tersebut. Hal itu tertuang dalam aturan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (5/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Sistem dewa pedang terkuat

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]