link slot gacor bonus new member 100

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

Melihat Harga Bahan Pokok di Pasar yang Diklaim Jokowi Mulai Turun******

PresidenJokowi mengklaim harga bahan pokokkompak turun jelang Idulfitri atau Lebaran 2023.

Klaim ia sampaikan saat berkunjung ke Pasar Cepogo Boyolali. Dalam kunjungan itu Jokowi yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan harga-harga pangan seperti cabai hingga daging ayam kompak turun.

"Saya sama mendag dan pak gubernur mengecek harga-harga. Ternyata yang di sini kami lihat turun semuanya," kata Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Kepresidenan, Senin (10/4).

Kemudian, bawang putih Rp24 ribu sampai Rp25 ribu, daging ayam Rp32 ribu per kg.

"Ini mau lebaran turun semua, Alhamdulillah. Mungkin karena pasokan produksinya banyak, sehingga apa menyebabkan harga turun," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Lalu benarkah klaim Jokowi?

Untuk di Jakarta, CNNIndonesia.com mencoba mengecek klaim penurunan harga bahan pokok itu ke sejumlah pasar. Salah satunya di Pasar Harjamukti, Depok.

Di pasar itu harga telur ayam dijual sebesar Rp26.500 per kg. Tadinya, jelang puasa harga telur hampir tembus Rp30 ribu per kg.

"Telur sekarang saya jual Rp26.500 per kg. Kemarin Rp26 ribu. Jadi naik turun sih cuma gak seperti sebelum puasa. Pas mau puasa itu Rp28 ribu, Rp29 ribu, Rp29.500 per kg. Hampir Rp30 ribu lah," kata Nano, pedagang telur di Pasar Harjamukti, Selasa (11/4).

Mengikuti, harga bahan pokok lainnya, seperti cabai, bawang merah dan bawang putih juga terpantau turun jadi sekitar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kg.

May, pedagang sayuran di pasar ini menyebutkan harga cabai merah besar saat Rp50 ribu per kg, cabai rawit merah Rp40 ribu per kg, cabai keriting merah Rp40 ribu per kg. Begitu juga dengan bawang merah dan putih yang dibanderol Rp40 ribu per kg.

"Ini harga normal cabainya, kemaren kan pas mau puasa sempat Rp80 ribu per kg," kata May.

Yang mengalami kenaikan justru Bawang Bombay. Biasanya Bawang Bombay Rp30 ribu per kg. Tapi sekarang harganya naik jadi Rp50 ribu per kg.

Selain Bawang Bombay, daging ayam mengalami kenaikan tipis. Misalnya ayam potong kecil dari Rp28 ribu menjadi Rp30 ribu per ekor. Lalu, ayam potong sedang dari Rp32 ribu menjadi Rp35 ribu per ekor dan ayam potong besar dari Rp35 ribu jadi Rp40 per potong.

"Naik dikit lah kalau ayam mah, Rp2.000-Rp5.000 lah," kata Iis, pedagang ayam di Pasar Harjamukti tersebut.

Di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, justru harga cabai rawit perlahan mulai naik. Dari sebelumnya normal di Rp50 ribu per kg menjadi Rp60 ribuan per kg. Sedangkan bawang merah dan putih harganya normal, begitu juga Bawang Bombay.

"Bawang Bombay gak naik, masih tetap Rp35 ribu per kg. Itu dari awal bulan juga segitu. Cabai yang naik nih, rawit paling mahal, bisa Rp65 sekarang," kata Siti, Pedagang Sayur di pasar Ciputat.

Era Abadi

Bapanas Cabut Harga Batas Atas Gabah dan Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membatalkan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau berasdari petani yang ditetapkan baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kita rumuskan dan siapkan HPP (harga pokok penjualan) segera," jelasnya.

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran Galaksi

Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U******

FIFA resmi mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-202023. Akibat pembatalan tersebut, Indonesia berpotensi merugi setidaknya Rp175 miliar.

Nilai Rp175 miliar merupakan biaya revitalisasi stadion yang disiapkan dalam menggelar Piala Dunia U-20 itu.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Februari kemarin.

"Sudah (direvitalisasi), April sudah siap dan tempat untuk latihan juga sudah," kata Menteri Basuki, saat mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Baturiti, di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2) lalu.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata.

Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kementeri PUPR untuk mengupdate nilai kerugian usai Indonesia resmi batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun belum ada respons hingga berita ini naik.

Master Pedang Samsara

Hasil Pemeriksaan 69 Pegawai Berharta Jumbo Diungkap 2 Pekan Lagi******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang asal-usul harta kekayaannya masih belum jelas dalam dua minggu ke depan.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan para pegawai dengan profil risiko tinggi itu sudah mulai dipanggil sejak Senin lalu.

"Kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut sejak Senin. Target dua minggu kita selesaikan, tapi lihat dinamika seperti apa," kata Awan di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3).

Sebelumnya, Kemenkeu sudah melakukan hasil analitik. Itjen juga melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal. Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

"Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan," kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal Dinasti Song

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]