cara dapat uang cepat dan halal tanpa modal

kelinci777 610Jutaan kata 214578Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang cepat dan halal tanpa modal》

Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata******

pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.

"Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yangrecover-nya paling lambat saat pascaCOVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover," kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.

"Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh," ujarnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.

Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.

Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.

Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen," jelas Airlangga.

Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan pajak hiburan untuk pengendalian kegiatan tertentu
Baca juga: Asosiasi dan pengusaha industri hiburan adakan rapat dengan Airlangga

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan******

Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama Menko Luhut terkait kenaikan tarif pajak hiburan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40 sampai 75 persen.

“Masih terkait polemik pajak hiburan. Kami menyampaikan bahwa masih ada kendala di lapangan karena dari pihak pemerintah daerah sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru," katanya.

Baca juga: Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi

Ia mengatakan, kebijakan menaikkan pajak hingga 75 persen pada industri hiburan dinilai memberatkan pengusaha, di mana jumlah pengunjung semakin sepi imbas kenaikan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan tersebut dapat dibatalkan demi keberlangsungan industri hiburan di Tanah Air.

Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.

Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.

Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Kami memohonkan agar kepala daerah bisa mengeluarkan insentif fiskal berdasarkan kewenangannya, karena dengan tarif yang baru ini betul-betul memberatkan industri diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang menampung banyak sekali pekerja," ujarnya.

Baca juga: Heru instruksikan Bapenda tampung keluhan kenaikan pajak hiburan

Sebelumnya, GIPI bersama pengusaha industri hiburan juga mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Airlangga untuk membahas hal yang sama.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan untuk penyelenggara jasa hiburan.

Sektor pariwisata akan diberikan insentif berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen dari PPh Badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22 persen akan menjadi 12 persen.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pengacara Hotman Paris Hutapea, serta Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Label：erek erek mobil、pokrace99、living slot

Terkait：mega338、pinjaman online blibli、cara mengetahui rtp slot pragmatic、buku mimpi 2d 63、mpo2121、slot demo jago88、tidak bisa pinjaman tunai di kredivo、pola maxwin princes 1000、dewasloto、kumpulan situs slot terbaik

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot gacor viral（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

voucher klik indomaret 2022

buku mimpi 2d mobil

aplikasi acak angka jitu

cara mengajukan limit kredit akulaku

game onlineBacaan TerkaitMore+

CEO bertemu dengan gadis malang itu

ratu89

KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Arief Prasetyo Adi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Selain itu, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang dari pihak swasta bernama Rajiv. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Kendati demikian, Ali Fikri belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL
Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

KPK pada hari Jumat (13 Oktober 2023) resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu (11 Oktober 2023).

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL
Baca juga: Yusril: Foto Firli dan SYL tidak menerangkan apa-apa

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Raja Keberuntungan

voucher shopee diskon 100 ribu

Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan simbolis pesawat transport berat C-130J-30 Super Herculesdari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Penyerahan pesawat dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Ya tadi kita menyaksikan dilakukan penyerahan pesawat C-130J Super Hercules. Ini adalah pesawat angkut yang telah dipesan, dan penting sekali baik untuk keperluan perang maupun non-perang," kata Jokowi.

Ia mengatakan pesawat Super Herculesini sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia yang memiliki cukup banyak landasan pendek. "Kadang airport-nya hanya runwaypendek, bisa didarati Super Herculesini, dan bisa terbang 11 jam nonstop," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Masyarakat wajib berhitung sebelum gadai sertifikat tanah

Pesawat Super Herculesini merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI AU.

Pesawat angkut berat C-130J-30 Super Herculesdengan nomor registrasi A-1344 dengan warna abu-abu polos ini diterbangkan ke tanah air dari pabrik Lockheed Martin Global di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, pada 16 Januari 2023 dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada 22 Januari 2024.

Penerbangan beranting pesawat C-130J-30 Super Hercules yang sudah diberi nomor registrasi A-1344 dari Marietta ke tanah air dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Alfonsus Fatma Astara Duta, didampingi Kasiopslat Disops Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Mayor Pnb Chandra Danang Jaya, dan Kaflight Line 1 Flighthar Skadud 31 Kapten Tek Barry Yoga Patria.

Sejumlah personel ahli dari Lockheed Martin turut serta dalam perjalanan ini yaitu Richard Anthony, John Justin, Rolland Mark, dan Robert John.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, Kementerian Pertahanan telah berhasil menyelesaikan program pengadaan lima pesawat C-130J-30 Super Hercules.

Pengadaan ini merupakan langkah strategis yang diambil Prabowo untuk memperkuat TNI AU, khususnya di bidang transportasi taktis, sedangkan perencanaan pengadaan Super Hercules ini telah dilaksanakan pada saat Kepala Staf TNI AU (waktu itu) Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk suplai air bersih

Pengadaan lima pesawat produksi Lockheed Martin Global Inc, USA ini meliputi suku cadang, dukungan darat serta program pelatihan, baik untuk penerbang maupun teknisi. Total jumlah personel yang melaksanakan program pelatihan sebanyak 58 orang terdiri dari 12 penerbang, 40 teknisi dan enam load master.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesmerupakan pesawat terbaru dan tercanggih di kelasnya dengan menggunakan teknologifull-glass cockpit dan mesin Rolls Royce AR2100D3 Turboprop dengan kecepatan mencapai 410 mil laut per jam atau 356 knot.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesdipilih Kementerian Pertahanan karena sangat efektif untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan banyak runwaypendek.

C-130J-30 Super Herculesmampu terbang selama 11 jam nonstop serta lepas landas dan mendarat pada landas pacu yang pendek, memiliki bobot maksimal lepas-landas 164.000 lbs, lebih unggul dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu C-130-H Herculesyang memiliki bobot maksimal lepas-landas155.000 lbs.

Pesawat ini merupakan pesawat ke empat dengan nomor registrasi A-1344 dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU.

Pesawat kelima (A-1342) rencananya akan tiba pada April 2024. Sedangkan tiga pesawat sebelumnya telah diserahkan kepada TNI AU yakni pada 6 Maret 2023 (A-1339), 22 Juni 2023 (A-1340), dan 3 Agustus 2023 (A-1343).

Selain pesawat C-130J-30 Super Hercules, pada kesempatan itu Prabowo juga secara simbolis menyerahkan hasil peremajaan helikopter Fennecdan suku cadangnya kepada TNI AD yang diterima oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta hasil peremajaan dan suku cadang kritis helikopter AS 565 MBe Pantherkepada TNI AL yang diterima oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Dalam kesempatan tersebut digelar empat unit pesawat C-130J-30 Super Herculesdan empat unit helikopter Fennechasil peremajaan. Sedangkan helikopter AS 565 MBe Pantherhasil peremajaan yang berjumlah delapan unit hanya digelar tiga unit karena yang lainnya sedang digunakan dalam misi operasi dan pemeliharaan rutin.

Selain itu, turut pula digelar empat dari delapan unit helikopter H225M CaracalTNI AU yang telah diserahkan Prabowo pada 1 Desember 2023.

Baca juga: Presiden ingin pastikan KIS/BPJS Kesehatan bermanfaat bagi rakyat

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

istri parit

maniakplay

Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara******

Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lhokampanye, boleh lhomemihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggakboleh, gitu enggakboleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kandilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

"Ya, nanti dilihat," ujar Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Jokowi merespons soal salam dua jari saat di Salatiga

Orang Suci Tertinggi

slot gacor hari ini terbaru

Tiga pesawat batal mendarat di Palu akibat cuaca buruk******

Palu (ANTARA) - Pihak Otoritas Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis-Aljufi Palu, Sulawesi Tengah melaporkan bahwa pesawat dari tiga maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia, Batik Air dan Citilink batal mendarat di bandara tersebut akibat cuaca buruk yang melanda wilayah itu. "Ada tiga maskapai yang sebelumnya tidak bisa mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, yakni Garuda Indonesia, Batik Air dan Citilink," kata Kepala Seksi pelayanan dan kerjasama UPBU Mutiara Sis Al Jufri Palu Tri Renggi Joko Wahono di Palu, Rabu. Ia menjelaskan ketiga maskapai penerbangan tersebut merupakan rute Jakarta - Palu dan dijadwalkan tiba di Palu pada pukul 06.15 WITA. Namun, kata dia, ketiga pesawat batal mendarat di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu karena cuaca buruk, yakni hujan yang disertai awan gelap sehingga jarak pandang pilot mengalami keterbatasan melihat landasan atau tidak terlihat.
Baca juga: BMKG keluarkan peringatan potensi hujan lebat di tiga daerah Sulteng

Baca juga: BMKG ingatkan warga waspada tanah longsor jalur pegunungan Sulteng
"Bukan gagal, tapi karena cuaca hujan yang disertai awan gelap sehingga jarak pandang untuk melihat landasan terbatas atau tidak terlihat. Secara otomatis tidak bisa mendarat," katanya. Pilot kemudian memutuskan pindah ke Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan memutuskan untuk terbang kembali ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palub setelah cuaca cukup membaik. Ia melanjutkan ketiga maskapai tersebut saat ini telah berhasil mendarat di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu. "Batik Air berhasil mendarat pukul 10.58 WITA, Garuda Indonesia tiba pukul 10.43 WITA, dan Citilink juga baru saja tiba pukul 11.25 WITA," katanya. Sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk di wilayah Sulawesi Tengah, sejumlah wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Provinsi Sulawesi Tengah mulai memasuki musim hujan, dan diperkirakan puncak musim hujan berada di bulan Januari dan Februari ini.

Baca juga: BMKG imbau empat daerah di Sulteng waspada dampak hujan lebat

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

jp gacor slot

Mahkamah Internasional putuskan Israel harus cegah genosida di Gaza******

Den Haag (ANTARA) - Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Ketua Mahkamah Joan Donoghue mengatakan pengadilan sangat khawatir dengan hilangnya nyawa di Jalur Gaza akibat serangan militer Israel yang hingga kini masih berlangsung.

Mahkamah juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga menuntut Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, namun mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Baca juga: Rusia: peristiwa tragis di Gaza bisa dipandang sebagai genosida

ICJ mengakui hak warga Palestina di Gaza untuk dilindungi dari aksi genosida.

Dengan mengadukan kasus ini ke Mahkamah Internasional, Afrika Selatan telah meminta ke pengadilan agar agresi militer Israel yang masih berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina agar dapat segera dihentikan.

Namun demikian, pengadilan tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Baca juga: Memahami gugatan genosida Gaza terhadap Israel
Baca juga: Israel berharap ICJ tolak tuduhan genosida atas perangnya di Gaza
Baca juga: Menlu Finlandia: waktu Israel untuk membela diri sudah berakhir

Sumber: WAFA

momok ilmu hitam

slot paling gacor 2022

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Usai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

"Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

《cara dapat uang cepat dan halal tanpa modal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，link gacor parahHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapat uang cepat dan halal tanpa modal》bab terbaru。