pinjol aman langsung cair

Raksasa zaman

Mendag Klaim Harga Telur Sudah Normal Meski Tak Seperti Dulu******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengklaim harga telursudah normal lagi meski belum kembali ke level sebelumnya.

Menurutnya, saat ini harga telur ayam sudah berada di bawah Rp30 ribu per kilogram (kg) atau sudah turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp32 ribu per kg.

"Memang harga telur belum seperti dulu, dulu terlalu murah, maka dipotong, ayamnya dipotong dijual," ujarnya dikutip dari antara, Kamis (6/7).

Pasalnya, produsen membeli telur ayam sekitar Rp28 ribu per kg. Jika dijual lagi Rp25 ribu, maka akan rugi dan tidak ada yang mau menjual telur ayam.

"Telur itu Rp28 ribu dijualnya Rp25 ribu ya rugi lah. Akhirnya ayamnya induknya dipotong, terjadi supply on demand, supply-nya kurang. Kalau suplai kurang kan harganya naik, nah sekarang udah turun," tambahnya.

Selain telur, harga daging ayam juga dinilai sudah cukup murah. Menurutnya, harga ayam sekitar Rp32 ribu per kg justru tidak adil bagi pedagang.

"Sekarang sudah harga normal, dari Rp46 ribu sekarang sudah menjadi Rp39 ribu di Jawa Tengah, kalau di luar Jawa iya masih mahal," pungkasnya.

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Kemenhub Ungkap Tarif LRT Jabodebek Tembus Rp25 Ribu******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan besaran tarif LRT Jabodebek tembus Rp25 ribu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif tersebut diberlakukan untuk perjalanan dengan jarak terjauh. Sementara untuk tarif jarak terpendek sebesar Rp5.000.

"Tarif awal Rp5.000 di rencana awal. Total maksimum, dari ujung ke ujung Rp20 ribu-Rp25 ribu. Karena jaraknya dari Cibubur ke Dukuh Atas sama dari Bekasi beda nih. Jadi, ada yang Rp20 ribu-Rp25 ribu, sampai ke Dukuh Atas ya," ungkap Risal, dikutip dari detikcom, Rabu (5/7).

Padahal, jadwal operasional komersialnya sudah dekat, yakni Agustus 2023 mendatang. Bahkan, LRT Jabodebek bakal diuji coba mulai 12 Juli nanti.

"Sabar, keluar sebentar lagi (izin operasinya). (Kapan?) Minggu depan, deh. Pokoknya kami berupaya izin operasi sudah mulai keluar sepanjang dia lulus uji," tegasnya.

Lihat Juga : Bos PLN Blak-blakan Jurus Transisi Energi Hijau

Untuk sementara, masyarakat bakal dikenakan tarif Rp1 selama masa uji coba mulai 12 Juli hingga 17 Agustus 2023.

Di lain sisi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap LRT Jabodebek bisa mengangkut 500 ribu penumpang per harinya. Dengan begitu, LRT Jabodebek dan KRL akan melayani total 1,7 juta penumpang per hari.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Mendag Klaim Harga Telur Sudah Normal Meski Tak Seperti Dulu******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengklaim harga telursudah normal lagi meski belum kembali ke level sebelumnya.

Menurutnya, saat ini harga telur ayam sudah berada di bawah Rp30 ribu per kilogram (kg) atau sudah turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp32 ribu per kg.

"Memang harga telur belum seperti dulu, dulu terlalu murah, maka dipotong, ayamnya dipotong dijual," ujarnya dikutip dari antara, Kamis (6/7).

Pasalnya, produsen membeli telur ayam sekitar Rp28 ribu per kg. Jika dijual lagi Rp25 ribu, maka akan rugi dan tidak ada yang mau menjual telur ayam.

"Telur itu Rp28 ribu dijualnya Rp25 ribu ya rugi lah. Akhirnya ayamnya induknya dipotong, terjadi supply on demand, supply-nya kurang. Kalau suplai kurang kan harganya naik, nah sekarang udah turun," tambahnya.

Selain telur, harga daging ayam juga dinilai sudah cukup murah. Menurutnya, harga ayam sekitar Rp32 ribu per kg justru tidak adil bagi pedagang.

"Sekarang sudah harga normal, dari Rp46 ribu sekarang sudah menjadi Rp39 ribu di Jawa Tengah, kalau di luar Jawa iya masih mahal," pungkasnya.

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

ASEAN Business Awards 2023 di RI Akan Usung 8 Pilar******

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) sekaligus Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan Asean Business Award (ABA) 2023 akan segera diselenggarakan dengan mengusung 8 pilar penghargaan.

Ajang tersebut rutin diselenggarakan setiap tahun di negara yang menjadi tuan rumah ASEAN. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN, maka ABA akan diselenggarakan di Indonesia.

Dalam ABA, Arsjad mengatakan akan ada 8 pilar penghargaan yang terdiri atas 5 pilar untuk perusahaan besar dan UMKM da 3 pilar untuk individu.

Arsjad mengatakan 8 pilar tersebut sesuai dengan apa yang dibahas dalam ASEAN, yakni Digital Transformation, Trade and Investment Facilitation, Food Security, Healthy Resilience, Sustainable Development, Women, Youth, dan Friends of ASEAN.

Pilar-pilar tersebut akan diisi oleh 13 kategori yaitu The Bionic Company, The Best CX, Net-Zero Leader, Plastic Waste Circularity, Sustainable Crop Production, Tech for Sustainable Agriculture, Health Innovation, Corporate Health Achievement, Export Growth, dan Innovative Investment. Lalu, ASEAN Women Leader, ASEAN Under 40, dan Friends of ASEAN.

Arsjad mengatakan pelaku usaha Indonesia perlu ikut ABA agar bisa memperlihatkan bahwa usaha Indonesia tidak kalah dari negara lainnya. Banyak perusahaan Indonesia mulai dari yang masih kecil, menengah, start up, atau perusahaan besar sudah melakukan banyak hal luar biasa, tapi tidak memperlihatkan ke publik. 

Lihat Juga : Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

"Kalau kita ngasih lihat eh kita tuh bisa loh, Indonesia bisa, ini kan memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Misalnya yang ingin jadi pengusaha, ayo dong jadi pengusaha, bikin kayak gini nih, ini bisa berdampak positif," kata Arsjad.

Ada syarat khusus yang harus dipenuhi perusahaan besar, UMKM maupun individu untuk ikut serta dalam penghargaan tersebut. Untuk perusahaan besar antara lain, terdaftar di negara anggota ASEAN, setidaknya 50 persen kepemilikan perusahaan oleh negara-negara ASEAN, telah beroperasi di dua negara anggota ASEAN atau lebih selama minimal lima tahun dan memiliki pendapatan tahunan perusahaan lebih dari US juta.

Sementara itu, persyaratan untuk UMKM meliputi memiliki kepemilikan ekuitas oleh negara-negara ASEAN setidaknya 50 persen, telah beroperasi selama minimal dua tahun di minimal satu negara anggota ASEAN dan memiliki pendapatan tahunan kurang dari US juta.

Sementara syarat bagi peserta individu antara lain memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang yang relevan dengan pertumbuhan dan ekonomi ASEAN serta terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Syarat lainnya menyertakan surat dukungan dari organisasi berbasis ASEAN, anggota ASEAN-BAC, asosiasi, atau lembaga pemerintah dan menyampaikan pernyataan pribadi yang merincikan pencapaian serta dampak yang telah dicapai dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Tahap screening dan shortlistingpemilihan nominasi akan dilakukan hingga Agustus dengan melibatkan juri-juri berpengalaman. Kemudian pengumuman pemenang dilaksanakan pada 4 September yang disertai pertunjukan budaya dari negara-negara ASEAN.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]