slot gacor gampang menang maxwin

situs gacor sore hari 360Jutaan kata 885171Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor gampang menang maxwin》

Kemenkes sebut skrining kesehatan cegah kasus kelelahan petugas Pemilu******

Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan skrining kesehatan pada petugas Pemilu dapat mencegah kasus kelelahan yang dapat berujung pada kematian. "Upaya untuk mencegah tentunya dengan memastikan petugas Pemilu memang cakap sehat jasmani dan rohani untuk melakukan tugas tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Selain itu, Nadia menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setempat juga dipersiapkan jika terjadi keadaan darurat atau emergency. Terkait kriteria skrining petugas Pemilu, ia menyebutkan seluruhnya diserahkan sesuai dengan fasyankes masing-masing sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, Nadia mengajak kepada seluruh petugas pemilu untuk melakukan skrining, dengan terlebih dahulu membaca pedoman Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.   
Terkait hal tersebut, BPJS Kesehatan telah mengajak seluruh petugas penyelenggara Pemilu 2024 untuk mengecek kesiapan kesehatan melalui fasilitas skrining riwayat kesehatan yang dapat diakses dalam jaringan (daring) secara gratis. "Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto (13/1). Ardi menyebutkan ketentuan skrining kesehatan berlaku bagi seluruh petugas KPU yang merupakan petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024, yang terdaftar pada sistem informasi data petugas KPU atau Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

Skrining riwayat kesehatan bisa diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, laman web BPJS Kesehatan, atau Chat Asisstant BPJS Kesehatan (CHIKA). Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 yang lalu, KPU mencatat sebanyak 5.175 petugas Pemilu mengalami sakit dan 894 petugas meninggal dunia.

Baca juga: BPJS Kesehatan ajak petugas Pemilu manfaatkan skrining kesehatan

Baca juga: KPU dan Kemenkes koordinasi jaga kesehatan petugas KPPS

Baca juga: Petugas pemilu berstatus aktif JKN bisa akses skrining kesehatan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Gunung Marapi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 500 meter******

Bukittinggi,- (ANTARA) - Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi setinggi 500 meter yang kali ini terlihat jelas oleh warga di daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, Jumat.
"Telah terjadi erupsi pada pukul 10.14 WIB hari ini dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 3.391 meter di atas permukaan laut," kata petugas Pengamat Gunung Api (PGA) Teguh Purnomo. Ia menjelaskan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. "Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 6.1 milimeter dan durasi sementara ini 1 menit 2 detik," katanya.

Baca juga: Gunung Merapi luncurkan awan panas guguran beruntun pada Jumat pagi Salah seorang warga Kota Bukittinggi, Rizal Hatta (36) mengatakan letusan tidak menimbulkan suara dentuman namun sangat jelas terlihat tingginya abu vulkanik dari puncak Marapi. "Tidak juga ada getaran seperti gempa, tapi jelas terlihat karena biasanya tertutup awan. Arah asapnya sepertinya ke arah Kota Padang Panjang," kata dia. Letusan ini menjadi erupsi ke-132 sejak pertama kali Gunung Marapi erupsi di periode awal Desember 2023. Rinciannya, Gunung Marapi mengalami erupsi 24 kali di Januari 2024 hingga saat ini dan 108 kali di Desember 2023.
 Gunung Marapi saat ini berada pada status level III (siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunung tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah verbeek).

Baca juga: Pemkab Agam tiadakan kegiatan luar kelas bagi sekolah sekitar Marapi
Baca juga: Kementerian ESDM tegaskan Gunung Marapi masih berstatus siaga        

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Nusron Wahid percaya Mahfud tak terlibat isu pemakzulan******

Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid percaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tak terlibat dalam kisruh isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menilai Mahfud Md, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan seorang ahli hukum tata negara yang pikiran dan perilaku-nya berpijak pada konstitusi.

"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa.

Nusron menilai Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Presiden. "Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon(berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," kata Nusron.

Baca juga: Ari Dwipayana: Narasi pemakzulan untuk kepentingan politik elektoral

Baca juga: Gus Yahya sebut tak ada alasan untuk melakukan pemakzulan ke presiden

Sekretaris TKN itu menilai Mahfud pada akhirnya melanjutkan pertemuan itu karena dia menghormati tamunya.

"Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu," ujar Nusron.

Terlepas dari itu, Nusron berpendapat mereka yang mengembuskan isu pemakzulan sejati-nya tak siap berdemokrasi.

"Isu itu hanya diembuskan oleh orang yang tidak siap demokrasi dan takut kalah dalam pemilu di era demokrasi ini dan takut kehilangan kekuasaan," tutur Nusron Wahid.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：california slot、demo slot kucing、batman888

Terkait：luxury1288 slot、mpo1221 demo、judi online24jam deposit uang 10 ribu、poker slot 777、slot4d、cara mengajukan kredit hp di shopee、jam gacor 01、bocoran slot gacor、erek erek pesulap、hoki slot no 1

---

---

bab terbaru：cara pengajuan pinjol agar di acc（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29